Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Wakil Kepala BGN: 11 Juta Santri Harus Menerima MBG

Wakil Kepala BGN: 11 Juta Santri Harus Menerima MBG

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
  • visibility 202
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang meminta Kementerian Agama segera mengkoordinir pesantren-pesantren di berbagai pelosok tanah air agar segera menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebab, saat ini prosentase pesantren maupun santri penerima MBG masih sangat kecil.

“Dari sekitar 11 juta orang santri dan 1 juta orang pengajar pesantren, baru 2 persen saja yang sudah menjadi penerima manfaat MBG,” kata Nanik saat menerima kunjungan Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, di Kantor BGN, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, (19/11).

Selain jumlah santri penerima MBG yang masih sangat sedikit, dalam Rapat Dengar Pendapat BGN dengan Komisi IX pekan lalu, BGN mendapat masukan beberapa anggota DPR tentang masih banyaknya pesantren yang belum mengelola dapur MBG.

“Banyak pesantren-pesantren besar dengan santri di atas 4.000 ternyata belum punya SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” ujar Nanik.

Menurut mantan wartawan senior itu, pesantren harus menjadi penerima MBG karena ketika merancang program MBG ini, Presiden Prabowo Subianto justru telah menekankan bahwa pesantren adalah salah satu sasaran utama program MBG.

“Pak Prabowo sangat perhatian kepada pesantren, jadi jangan sampai pesantren-pesantren malah tidak jadi penerima manfaat MBG,” ujarnya.

Karena itu pula, Nanik meminta Wakil Menteri Agama segera mendata dan mengkoordinir pesantren-pesantren, termasuk pesantren di wilayah terpencil.

Sebab, untuk pesantren di wilayah terpencil, pemerintah telah memerintahkan bank-bank Himbara untuk membantu pembangunan dapur MBG.

“Kalau untuk daerah terpencil, 100-200 penerima manfaat pun akan dilayani,” kata Wakil Kepala BGN bidang Investigasi dan Komunikasi Publik itu.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyambut baik imbauan Wakil Kepala BGN ini. Dia berjanji akan mengumpulkan pesantren-pesantren dari daerah per daerah agar bisa segera menjadi penerima manfaat, dan memiliki dapur jika memang mampu.

“Imbauan Bu Waka akan segera saya tindaklanjuti. Saya akan undang pesantren-pesantren agar mendapat arahan BGN, sehingga mereka bisa segera menjadi penerima manfaat MBG,” ujarnya.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Catat, Ini Daftar Biaya Haji 2024 Lengkap dengan Rincian Tiap Embarkasi

    Catat, Ini Daftar Biaya Haji 2024 Lengkap dengan Rincian Tiap Embarkasi

    • calendar_month Sabtu, 4 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komisi VIII DPR RI terus berupaya mendorong Pemerintah Arab Saudi agar dapat menambah kuota Haji bagi Indonesia di tahun 2024. Berdasarkan laman resmi kementerian agama (kemenag) RI, terdapat tarif baru di masing-masing Embarkasi. Dari data tersebut para calon jemaah bisa mengetahui berapa besaran biaya haji 2024 termasuk tahap pelunasan. Dihimpun redaksi msinews.com,bahwa ketentuan biaya […]

  • Benyamin Inanosa Dukung DOB Jika Jadi Bupati Teluk Bintuni

    Benyamin Inanosa Dukung DOB Jika Jadi Bupati Teluk Bintuni

    • calendar_month Rabu, 12 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 259
    • 0Komentar

      Penulis/Editor:Fren Lutrun JAKARTA – Ditengah kesibukan para politisi di ibukota negara mencari rekomendasi parpol untuk maju di pilkada 2024 mendatang, banyak isu-isu strategis yang menjadi perbincangan serius, salah satunya tentang konsep atau gagasan membangun wilayah yang akan mereka pimpin. Konsep dan gagasan ini menjadi bahan perbincangan serius di kalangan elit, bukan sekedar mengejar rekomendasi […]

  • Mendagri Tito Terjunkan Tim Asistensi Pemanfaatan Bantuan Presiden untuk Korban Gempa NTT

    Mendagri Tito Terjunkan Tim Asistensi Pemanfaatan Bantuan Presiden untuk Korban Gempa NTT

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 144
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerjunkan lima tim lapangan untuk mengasistensi pemanfaatan Bantuan Presiden bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan segera dimanfaatkan sekaligus dikelola secara akuntabel dan transparan. Adapun, Pembentukan tim tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.11/4923/IJ. Penerjunan tim tersebut dilakukan […]

  • Pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN Beralih ke Kendaraan Listrik

    Pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN Beralih ke Kendaraan Listrik

    • calendar_month Rabu, 3 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 261
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sejak hari ini, Rabu (3 Januari 2024), pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menggunakan kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) sebagai langkah strategis transisi energi. Peresmian penggunaan EV ini dilakukan di lobi Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, dan dihadiri oleh Menteri […]

  • Buntut Polusi Udara di Wilayah Jabodetabek, Pemerintah Bakal Hapus BBM Pertalite

    Buntut Polusi Udara di Wilayah Jabodetabek, Pemerintah Bakal Hapus BBM Pertalite

    • calendar_month Sabtu, 2 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Jakarta.Infomsi.org-Dewan Perwakilan Rakyat RI mendukung rencana pemerintah yang akan menghapus bakan bakar Pertalite pada tahun 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya mengurangi emisi kendaraan bermotor. Mengingat Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060. “Keinginan kita untuk menuju net zero emission 2060 memang […]

  • Bukan Larangan, tapi Harmonisasi, Solusi DPRD Jakarta untuk Vihara di Cengkareng

    Bukan Larangan, tapi Harmonisasi, Solusi DPRD Jakarta untuk Vihara di Cengkareng

    • calendar_month Rabu, 2 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 202
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Isu seputar kegiatan keagamaan kembali menarik perhatian di Jakarta. Kali ini, sorotan tertuju pada Vihara Cetiya Permata Dihati dan interaksinya dengan warga Blok C RW 12, Cengkareng Barat, Provinsi Jakarta. Komisi A DPRD DKI Jakarta menyatakan secara tegas tak ada pelarangan ibadah di Ibu Kota Jakarta. Justru, upaya difokuskan pada penataan agar hak […]

expand_less