Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » DPR Tanggapi Kebijakan Beli Gas 3 Kg Harus Pakai KTP

DPR Tanggapi Kebijakan Beli Gas 3 Kg Harus Pakai KTP

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
  • visibility 248
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Infomsi.org-Anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo menanggapi kebijakan soal penerapan aturan ba gas ukuran 3 kg harus menggunakan KTP. Kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai 1 Januari 2024 mendatang.

Menurutnya, kebijakan demikian perlu edukasi masyarakat  karena diperlukan waktu yang Panjang dalam mensosialisasikan. Selain KK dan KTP perlu dengan aplikasi saat ini kondisi masyarakat pedesaan saat ini tidak mudah memahami teknologi baik terkendala sinyal dan gangguan lain.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) per 1 Januari 2024.

“Tentunya Gas 3 Kg subsidi ini sangat membantu dalam perekonomian di masyarakat saat ini, terutama selain kebutuhan rumah tangga, sektor UMKM menjadi penting karena dapat menyerap ratusan juta tenaga kerja. Apalagi sangat membantu dalam penyerapan pengangguran,” kata Sartono kepada wartawan, Jumat (25/8/2023).

Politikus Partai Demokrat ini melanjutkan, peran negara harus hadir dalam kebutuhan masyarakat dan jangan rakyat yang dikorbankan karena terjadinya kelangkaan gas ini.

“Tentunya kita mensupport untuk subsidi pro rakyat, karena memang sudah kewajiban negara untuk terwujud kesejahteraan rakyat,” ujar anggota MKD DPR ini

Oleh karena itu, legislator dari daerah pemilihan Jatim VII ini mengharapkan kepada Pemerintah jangan tergesa-gesa dalam melaksanakan hal itu tanpa menganalisa dan memperhitungkan kembali data base masyarakat yang berhak menggunakan. Terlebih lagi hal ini tentunya akan bisa menimbulkan kegaduhan dimasyarakat, harus sesuai dengan kebutuhan.

Sebelumnya, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan pihaknya terus mendata pengguna LPG 3 kg di seluruh Indonesia sebelum mengimplementasikan aturan tersebut. Nantinya, hanya masyarakat terdata yang boleh membeli gas subsidi tersebut. ** Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Selamat Hari Pajak Nasional 14 Juli 2026

    Selamat Hari Pajak Nasional 14 Juli 2026

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 262
    • 0Komentar

    JAKARTA-Hari ini 14 Juli 2026. Penetapan ini disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 pada 22 Desember 2017, dan pertama kali diperingati secara resmi pada 14 Juli 2018. Adapun, tanggal ini dipilih untuk mengenang momen bersejarah pada 14 Juli 1945 ketika istilah “pajak” pertama kali dicantumkan dalam Rancangan UUD 1945  oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha […]

  • Rencana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    Rencana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    • calendar_month Selasa, 30 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Rencana Kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dinilai dapat mengancam kesejahteraan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Wacana tersebut juga akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru dan berpotensi mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. “Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan […]

  • Tak Kenal Libur Lebaran, Kemensos  Kebut Pendirian Sekolah Rakyat

    Tak Kenal Libur Lebaran, Kemensos  Kebut Pendirian Sekolah Rakyat

    • calendar_month Sabtu, 29 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    MSINESWS.COM,Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) terus mempercepat pendirian Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan awal Juli 2025 sudah dapat berjalan. Bahkan di tengah suasana libur lebaran, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) beserta seluruh jajaran Kemensos tetap bekerja maksimal guna menuntaskan seluruh persiapan pendirian Sekolah Rakyat, salah satunya dengan menggelar rapat secara daring. “Manfaatkan betul di […]

  • Apresiasi Digitalisasi Inkop TKBM,Kememkop  Jamin Kesejahteraan 86 Ribu Pekerja Pelabuhan

    Apresiasi Digitalisasi Inkop TKBM,Kememkop  Jamin Kesejahteraan 86 Ribu Pekerja Pelabuhan

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 277
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi penuh atas langkah progresif Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan. Langkah ini berupa peluncuran aplikasi transformasi digital untuk pengelolaan layanan pelabuhan guna menciptakan tata kelola koperasi yang modern, transparan, dan berkeadilan. “Sistem digital di Inkop TKBM membuat semua proses kerja, seperti data pekerja dan keuangan, menjadi […]

  • Kasad Hadiri Pembukaan Indo Defence 2025 Expo & Forum

    Kasad Hadiri Pembukaan Indo Defence 2025 Expo & Forum

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com, – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menghadiri acara pembukaan Indo Defence 2025 Expo and Forum yang secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025). Pameran pertahanan terbesar di kawasan Asia Tenggara ini akan digelar mulai hari ini hingga […]

  • Firman Soebagyo: Karhutla Bukan Takdir, Tata Kelola Hutan Harus Dievaluasi

    Firman Soebagyo: Karhutla Bukan Takdir, Tata Kelola Hutan Harus Dievaluasi

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 118
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap musim kemarau tidak boleh dianggap sebagai fenomena tahunan semata. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani secara serius melalui evaluasi tata kelola hutan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Ia […]

expand_less