Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Tersangka Heri Gunawan Kembali Diperiksa KPK Soal Aliran CSR BI-OJK

Tersangka Heri Gunawan Kembali Diperiksa KPK Soal Aliran CSR BI-OJK

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
  • visibility 108
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi dana CSR BI-OJK, Satori dan Heri Gunawan.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama ST dan HG, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, pada Senin 1 September 2025.

Heri Gunawan memenuhi panggilan pemeriksaan dan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.53 WIB, sementera Satori mangkir. Ketidakhadiran Satori dipertegas jubir KPK.

“Tidak hadir mas,” ucap Budi dengan singkat.

Kedua tersangka dalam perkara penyaluran CSR BI-OJK- Satori dan Heri Gunawan bermula pengaduan dari masyarakat dan laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau (PPATK).

KPK kemudian melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024 lalu.

Terkait kasus ini, KPK sebelumnya menyatakan akan mendalami sejumlah Anggota DPR RI Komisi XI 2019-2024 sebagaimana keterangan Satori.

Bahwa sebagian besar diduga menerima dana program sosial.

Ketua KPK Setyo Budiyanto, bahwa pihaknya mengungkap kasus dugaan korupsi CSR BI-OJK ini, atas berdasarkan keterangan dari pengakuan tersangka yakni Anggota DPR Satori Fraksi Partai Nasdem.

“Terhadap Anggota Komisi XI yang lainnya tentu akan dilakukan sebuah pendalaman,” kata Setyo kepada wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 20 Agustus 2025.

Setyo menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi CSR BI-OJK pihak KPK sendiri tidak ingin berspekulasi mengenai informasi sejumlah Anggota DPR Komisi XI diduga menerima dana program sosial tersebut.

Dikatakan Setyo, untuk saat ini tim penyidik KPK lebih fokus menangani perkara tersebut, sebagaimana KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi CSR BI-OJK, yakni Anggota DPR Fraksi Nasdem Satori dan Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra.

“Kita tidak akan keluar dari bukti yang sudah didapatkan penyidik,” kata Setyo.

Dalam perkara ini, Satori diduga menerima dana CSR BI-OJK total Rp 12,5 miliar. Dengan rincian sebesar Rp 6,3 miliar dari BI, Rp 5,14 miliar dari OJK serta Rp 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

Satori juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan dana bantuan tersebut untuk keperluan pribadinya. Dari deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan.

Sementara, Heri Gunawan secara keseluruhan menerima dana bantuan sebesar Rp 15,86 miliar. Adapun rinciannya Rp 6,26 miliar dari BI, Rp 7,64 miliar dari OJK serta Rp 1,94 miliar dari mitra Komisi XI lainnya.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Seluruh DPRD di Indonesia Diminta Kawal APBD Agar Lebih Produktif

    Seluruh DPRD di Indonesia Diminta Kawal APBD Agar Lebih Produktif

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 51
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] memiliki peran penting untuk mendorong daerah lebih berdaya. Terutama saat ini pemerintah daerah (Pemda) memiliki tantangan kompleks seiring perkembangan digitalisasi, persoalan batas wilayah, hingga perbedaan kapasitas fiskal antardaerah. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto,saat menghadiri Seminar, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Dewan Perwakilan […]

  • Dukung Data Tunggal Sosial Ekonomi, Komisi VIII: Agar Bansos Tepat Sasaran

    Dukung Data Tunggal Sosial Ekonomi, Komisi VIII: Agar Bansos Tepat Sasaran

    • calendar_month Sabtu, 18 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Komisi VIII Fraksi PKB DPR RI Maman Imanul Haq mendukung penyusunan data tunggal sosial ekonomi yang digagas Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar. Data itu sangat penting agar penyaluran bantuan sosial (Bansos) bisa tepat sasaran. Maman mengatakan, data tunggal sosial ekonomi itu mengintegrasikan sejumlah sumber data, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial […]

  • Rieke Diah Pitaloka: Piala Dunia 2026 sebagai Momentum Perdamaian dan Kemanusiaan

    Rieke Diah Pitaloka: Piala Dunia 2026 sebagai Momentum Perdamaian dan Kemanusiaan

    • calendar_month Minggu, 14 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 178
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COMPolitisi dan aktivis Kemanusiaan dan Politisi, Ladies Viking ,Rieke Diah Pitaloka membahas peran sepak bola di piala dunia 2026. Lewat keterangan tertulis diterima awak medoa Parlemen Monggu 14 Juni 2026,  poligisi perempuan dari Partsi ademokrasi Indonesia Perjuangan ini mengulasnya dengan apik. “Saya melihat Piala Dunia 2026 bukan sekadar ajang olahraga. Ini adalah panggung dunia untuk […]

  • Kasus Pemerasan Pimpinan KPK

    Kasus Dugaan Pemerasan ke SYL, Polisi Segera Tersangka Firli

    • calendar_month Jumat, 3 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), semakin memanas. Polisi akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, menurut Kombes Ade Safri Simanjuntak, Kepala Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya. Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan hal ini kepada wartawan pada Jumat (3/11/2023). […]

  • DPR RI Setujui 26 RUU Tentang Kabupaten/Kota Mnjadi Undang-Undang,Simak Daftarnya

    DPR RI Setujui 26 RUU Tentang Kabupaten/Kota Mnjadi Undang-Undang,Simak Daftarnya

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat RI menggelar Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (9/7/2024). Rapat tersebut menyetujui 26 rancangan undang-undang (RUU) tentang kabupaten/kota menjadi undang-undang (UU). Adapun 26 kabupaten/kota yang memiliki undang-undang baru itu berada di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Riau, dan Provinsi […]

  • Persiapan PON XXI di Aceh-Sumut Capai 75 Persen

    Persiapan PON XXI di Aceh-Sumut Capai 75 Persen

    • calendar_month Minggu, 14 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Hingga saat ini, persiapan penyel;enggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XXI yang akan diselenggarakan di Banda Aceh dan Sumatera Utara 2024 sudah mencapai lebih dari 75 persen. Hal ini merupakan bukti nyata keseriusan dalam mempersiapkan infrastruktur dan venue yang diperlukan. Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat, mengatakan bahwa hal ini merupakan momentum penting bagi […]

expand_less