Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » APBN 2026 Dukung Pembangunan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global

APBN 2026 Dukung Pembangunan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
  • visibility 144
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, pemerintah Indonesia optimis menyusun arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk mendukung agenda pembangunan nasional .

Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/08) menyebut bahwa telah mengalokasikan sebesar Rp3.786,5 triliun.

“Belanja Negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun. Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Defisit APBN dirancang Rp638,8 trilun atau 2,48 persen PDB, ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable,” kata Presiden.

Dikatakan APBN 2026 dirancang tetap fleksibel agar mampu merespons dinamika dan potensi guncangan global. Dalam menjaga kredibilitas fiskal, pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, serta penguatan inovasi pembiayaan.

Adapun, pendapatan negara akan terus dioptimalkan, terutama melalui sektor perpajakan. Pajak ditegaskan sebagai instrumen keadilan sosial, di mana yang mampu wajib berkontribusi, sementara masyarakat kurang mampu tetap mendapat bantuan.

Sedangkan, insentif fiskal tetap disediakan secara terukur untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis tanpa mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) akan diperkuat agar dikelola secara produktif dan efisien demi menghasilkan nilai tambah maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

Namun di sisi lain, kualitas belanja negara terus ditingkatkan. Pemerintah mendorong efisiensi belanja dengan setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperbaiki layanan publik.

“Ke depan, Belanja Negara baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga Transfer ke Daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ungkap Kepala Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan, pembiayaan APBN harus dikelola secara hati-hati dan inovatif. Rasio utang dan defisit dijaga dalam batas aman.

Ia menjelaskan, bahwa, skema pembiayaan kreatif akan terus dikembangkan dengan memaksimalkan peran Danantara serta keterlibatan swasta, guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi tanpa membebani APBN secara berlebihan.

Maka,dengan strategi pengelolaan fiskal yang sehat dan transformasi ekonomi yang efektif, Pemerintah menargetkan sejumlah indikator ekonomi utama yaitu pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargertkan mencapai 5,4 persen, inflasi terkendali di level 2,5 persen, suku bunga SBN di kisaran 6,9 persen, dan nilai tukar berada di kisaran Rp16.500 per Dollar AS.

”Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan turun ke 4,44 persen hingga 4,96 persen. Angka kemiskinan turun ke 6,5 persen hingga 7,5 persen. Rasio Gini turun ke 0,377 hingga 0,380, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,57. Selain itu, Indeks Kesejahteraan Petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat,” jelas Presiden.//

Sumber ; Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang tahunan RAPBN 2026
Editor ; domi lewuk.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Skandal eFishery: Jangan Biarkan Indonesia Dipersepsikan Sebagai Surga Kejahatan Korporasi

    Skandal eFishery: Jangan Biarkan Indonesia Dipersepsikan Sebagai Surga Kejahatan Korporasi

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 109
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA,MSINEWS-Anggota Komisi XIII DPR RI (Bidang Hukum dan HAM), Dr. Rieke Diah Pitaloka,menegaskan bahwa Kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery) bukan lagi sekadar perkara pidana korporasi. ”Ini adalah ujian nyata bagi kredibilitas negara hukum Indonesia, perlindungan hak ekonomi masyarakat, dan kepercayaan dunia terhadap sistem hukum nasional,” kata Rieke dalam keterangan pers tertulis diterima awak media Sabtu,18 […]

  • Habib Aboe: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Timbulkan Kasus Korupsi Baru

    Habib Aboe: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Timbulkan Kasus Korupsi Baru

    • calendar_month Sabtu, 19 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 155
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Penetapan empat hakim sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap oleh Kejaksaan Agung merupakan tamparan keras bagi integritas sistem peradilan di Indonesia. Keempat hakim tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, serta tiga hakim lainnya: Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom. Mereka diduga terlibat dalam praktik suap terkait penanganan perkara korupsi ekspor […]

  • KPK Gandeng PPATK Bongkar Kasus Aliran Dana Pembagian Fee Korupsi Kouta Haji

    KPK Gandeng PPATK Bongkar Kasus Aliran Dana Pembagian Fee Korupsi Kouta Haji

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Perkembangan mengenai kasus dugaan korupsi kuota haji pada tahun 2023-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan main-main mengusut aliran dana dalam perkara tersebut, di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) iperiode kepimpinan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. Dalam perkara kasus korupsi kouta haji ini, KPK akan bersinergi dengan Pusat Pelaporan Analis Keuangan (PPATK) untuk menelusuri […]

  • GKR Hemas Undang Bupati/Walikota DIY, Akademisi, Dan Praktisi, Lakukan Pengawasan Terhadap Tata Ruang

    GKR Hemas Undang Bupati/Walikota DIY, Akademisi, Dan Praktisi, Lakukan Pengawasan Terhadap Tata Ruang

    • calendar_month Sabtu, 12 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 119
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Yogyakarta-Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Anggota DPD RI DIY , melakukan kegiatan reses dengan tema “Tata Ruang”. Forum yang berlangsung di Ruang Serbaguna lt. 1 DPD RI DIY, rapat ini merupakan inisiasi GKR Hemas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam kesempatan itu, GKR Hemas menyoroti masalah terkait […]

  • MAKI: Ketua KPK Main Retorika, Exsen nya Kejar Harun Masiku

    MAKI: Ketua KPK Main Retorika, Exsen nya Kejar Harun Masiku

    • calendar_month Jumat, 17 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Boyamin Saiman mengaku kecewa atas pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyatakan terus melakukan pencarian dan menerbitkan surat perintah penangkapan buron Harun Masiku. Boyamin menilai pernyataan Firli dari dulu sekadar narasi atau retorika yang tidak menunjukkan hasil. Selain itu, pernyataan tersebut bisa dibaca sebagai upaya tawar-menawar […]

  • Bahlil Lahadalia:

    Bahlil: Amicus Curiae Megawati Tak Akan Ubah Hasil Pilpres 2024

    • calendar_month Sabtu, 20 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Politikus Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengeluarkan pernyataan terkait amicus curiae yang diajukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, amicus curiae tersebut tidak akan mempengaruhi hasil Pilpres 2024. Baca Juga : Aksi Unjuk Rasa Massal Warga Iran Dukung Serangan Balasan ke Israel “Saya punya keyakinan Mas Gibran dan […]

expand_less