Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » APBN 2026 Dukung Pembangunan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global

APBN 2026 Dukung Pembangunan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
  • visibility 11
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, pemerintah Indonesia optimis menyusun arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk mendukung agenda pembangunan nasional .

Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/08) menyebut bahwa telah mengalokasikan sebesar Rp3.786,5 triliun.

“Belanja Negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun. Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Defisit APBN dirancang Rp638,8 trilun atau 2,48 persen PDB, ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable,” kata Presiden.

Dikatakan APBN 2026 dirancang tetap fleksibel agar mampu merespons dinamika dan potensi guncangan global. Dalam menjaga kredibilitas fiskal, pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, serta penguatan inovasi pembiayaan.

Adapun, pendapatan negara akan terus dioptimalkan, terutama melalui sektor perpajakan. Pajak ditegaskan sebagai instrumen keadilan sosial, di mana yang mampu wajib berkontribusi, sementara masyarakat kurang mampu tetap mendapat bantuan.

Sedangkan, insentif fiskal tetap disediakan secara terukur untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis tanpa mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) akan diperkuat agar dikelola secara produktif dan efisien demi menghasilkan nilai tambah maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

Namun di sisi lain, kualitas belanja negara terus ditingkatkan. Pemerintah mendorong efisiensi belanja dengan setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperbaiki layanan publik.

“Ke depan, Belanja Negara baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga Transfer ke Daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ungkap Kepala Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan, pembiayaan APBN harus dikelola secara hati-hati dan inovatif. Rasio utang dan defisit dijaga dalam batas aman.

Ia menjelaskan, bahwa, skema pembiayaan kreatif akan terus dikembangkan dengan memaksimalkan peran Danantara serta keterlibatan swasta, guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi tanpa membebani APBN secara berlebihan.

Maka,dengan strategi pengelolaan fiskal yang sehat dan transformasi ekonomi yang efektif, Pemerintah menargetkan sejumlah indikator ekonomi utama yaitu pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargertkan mencapai 5,4 persen, inflasi terkendali di level 2,5 persen, suku bunga SBN di kisaran 6,9 persen, dan nilai tukar berada di kisaran Rp16.500 per Dollar AS.

”Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan turun ke 4,44 persen hingga 4,96 persen. Angka kemiskinan turun ke 6,5 persen hingga 7,5 persen. Rasio Gini turun ke 0,377 hingga 0,380, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,57. Selain itu, Indeks Kesejahteraan Petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat,” jelas Presiden.//

Sumber ; Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang tahunan RAPBN 2026
Editor ; domi lewuk.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • RI 1 Buka Suara Polemik OTT KPK di Kabasarnas, Evaluasi Jokowi Tempat Penting Jadi Penyelewengan

    RI 1 Buka Suara Polemik OTT KPK di Kabasarnas, Evaluasi Jokowi Tempat Penting Jadi Penyelewengan

    • calendar_month Selasa, 1 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 9
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Penetapan tersangka Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto oleh KPK menuai polemik Terkait hal tersebut Presiden Jokowi Widodo akhirnya Buka Suara dengan melakukan langkah evaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil. “Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya,” kata Jokowi di Inlet Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, […]

  • Sri Mulyani Soal Investasi Tidak Masuk Diakal, Waspada Uang Anda untuk ditipu.

    Sri Mulyani Soal Investasi Tidak Masuk Diakal, Waspada Uang Anda untuk ditipu.

    • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 11
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya literasi ketika berinvestasi. Hal ini diperlukan agar masyarakat atau investor dapat meminimalisasi potensi kerugian atau bahkan penipuan. Sri Mulyani mengatakan, ketika hendak berinvestasi, masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu fundamental dari instrumen yang diminati. Masyarakat diminta untuk tidak terlena terhadap janji keuntungan yang ditawarkan oleh investasi. “Karena orang […]

  • Kunjungi PT Elsewedy, Wamenaker Tekankan Pentingnya Pekerja Nyaman dan Terjamin

    Kunjungi PT Elsewedy, Wamenaker Tekankan Pentingnya Pekerja Nyaman dan Terjamin

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Msinews.com -Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, melakukan kunjungan kerja ke PT Elsewedy Electric Indonesia (Elsewedy), di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/10/2025). Dalam lawatannya, Wamenaker menyampaikan harapannya agar setiap perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang membuat pekerja betah, nyaman, dan terlindungi kesejahteraannya, sehingga meningkatkan produktivitas. “Tadi saya mendengar bahwa sudah ada yang bekerja sampai 30 […]

  • Kasatgas PRR: Sumur Bor dan Sanitasi Penyintas Bencana Masih Perlu Diperbanyak

    Kasatgas PRR: Sumur Bor dan Sanitasi Penyintas Bencana Masih Perlu Diperbanyak

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 28
    • 0Komentar

      Msinews.com – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus menambah fasilitas sumur bor dan fasilitas sanitasi mandi, cuci kakus (MCK) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Februari, dari 72 MCK yang akan dibangun di Aceh, sebanyak 54 diantaranya telah selesai […]

  • Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Tunjuk Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, Sebagai  Kapolda Sumsel

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Tunjuk Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, Sebagai Kapolda Sumsel

    • calendar_month Minggu, 22 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 9
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH (Kapolda Sulawesi Selatan; Sulsel) sebagai Kapolda Sumsel. Irjen Pol Andi Rian menggantikan Irjen Pol A Rachmad Wibowo yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru saja dilantik Jumat kemarin. Penunjukkan itu […]

  • Mulan Jamela Ingatkan Menkop-UKM Lakukan Hal Ini ,Ada 8 Koperasi Bermasalah

    Mulan Jamela Ingatkan Menkop-UKM Lakukan Hal Ini ,Ada 8 Koperasi Bermasalah

    • calendar_month Rabu, 13 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Kementerian Koperasi dan UKM diingatkan untuk terus mengawal penyelesaian hukum 8 (delapan) koperasi bermasalah yang telah menimbulkan kerugian mencapai Rp26 triliun. Pasalnya, permasalahan tersebut menyangkut uang masyarakat yang merupakan nasabah Koperasi. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Mulan Jameela dalam apa keja denan Kemenko-UKM pekan lalu. “Apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan […]

expand_less