Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Wamenko Polkam ; Kepala Daerah Perlu Pahami Geopolitik serta Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

Wamenko Polkam ; Kepala Daerah Perlu Pahami Geopolitik serta Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
  • visibility 244
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sumedang,msinews.com – Tugas yang diemban kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak terlepas dari urusan geopolitik dan geostrategi nasional. Oleh karena itu, mereka perlu memahami visi-misi Presiden agar kebijakan yang diusung selaras dengan kebijakan nasional.

“Ini harus in line. Kenapa? Supaya apa yang dilakukan oleh kebijakan pusat itu mengalir tegak lurus, katakan dari kabupaten, kota, provinsi dan juga Presiden. Dengan demikian capaian katakan itu bisa bersinergi,” kata Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus di hadapan awak media usai menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah Gelombang II di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

Ia menyebutkan, keselarasan tersebut penting untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Dalam konteks itu, Kementerian Koordinator (Kemenko) Polkam membentuk 9 desk dan 1 Satuan Tugas (Satgas). Di antaranya adalah Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba.

Selain itu, terdapat pula Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, Desk Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring, dan Desk Koordinasi Keamanan Siber dan Perlindungan Data. Adapun satuan tugas yang dibentuk adalah Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme.

“Kita harapkan juga bahwa investasi di daerah itu bisa secara optimal bisa ditingkatkan sehingga Pendapatan Asli Daerah itu bisa terus meningkat,” ungkap Wamenko Polkam Lodewijk.

Senada dengan itu, Wamenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Otto Hasibuan menjelaskan bahwa kepala daerah perlu mengambil peran dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, daerah juga harus memberikan perhatian menyeluruh untuk memastikan tercapainya akses keadilan bagi masyarakat.

“Terus yang paling penting di sini adalah bahwa hendaknya mulai sekarang ini, semua pemerintah [daerah], kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu, dalam setiap mengambil kebijakan apa pun, termasuk membuat keputusan, membuat peraturan daerah, Perda, dan sebagainya itu harus berperspektif HAM,” imbuhnya.

Ia menekankan, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap isu-isu HAM. Karena itu, dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM dibentuk secara terpisah. Menurut Otto, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap HAM.

“Sehingga masyarakat Indonesia ini mendapatkan keadilan yang betul-betul, keadilan yang betul-betul bisa memenuhi keadilan mereka sendiri,” tandasnya.  [Puspen Kemendagri],

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hadir di Ende, Kepala BNPB Pastikan Dukungan Rumah Rusak dan Kebutuhan Penyintas Gempa Terpenuhi

    Hadir di Ende, Kepala BNPB Pastikan Dukungan Rumah Rusak dan Kebutuhan Penyintas Gempa Terpenuhi

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 512
    • 0Komentar

    ENDE,MSINEWS.COM- Guncangan gempa bumi magnitudo (M) 7,7 yang terjadi di wilayah Flores pada Sabtu (15/8) turut dirasakan masyarakat Desa Peozaka Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Guncangan tersebut menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan sehingga masyarakat memilih mengungsi ke tenda darurat untuk menghindari risiko apabila terjadi gempa susulan. Merespons kondisi tersebut, Badan Penanggulangan […]

  • Jamuan Rakyat Hilangkan Sekat Pemerintah dan Masyarakat

    Jamuan Rakyat Hilangkan Sekat Pemerintah dan Masyarakat

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 177
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Pemerintah menggelar jamuan rakyat di 40 titik wilayah padat penduduk di Jakarta. Selain adanya hiburan lokal dan perlombaan khas peringatan kemerdekaan, jamuan rakyat ini juga diisi dengan cek kesehatan gratis dan pembagian sembako. Salah satu titiknya ada di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, yang dilakukan pembagian 2.800 paket sembako. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan […]

  • Menelusuri Geneologis ESP: Mengangkat Benang Terendam

    Menelusuri Geneologis ESP: Mengangkat Benang Terendam

    • calendar_month Sabtu, 19 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 277
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Dalam diri H. Ir. Eddy Santana Putra, M.T. mengalir empat darah keturunan suku asli Batanghari Sembilan, yaitu Sungai Pinang, Palembang, Komering, dan Muarakuang. Kolonel H. Animan bin H. Achyat ayah kandung ESP berasal dari Sungai Pinang, Ogan Ilir. H. Achyat merupakan satu-satunya anak dari pernikahan Pangeran Liting dengan perempuan asal Lembak. H. […]

  • Mensos : Pendamping PKH Harus Ubah Paradigma, dari Perlindungan ke Pemberdayaan

    Mensos : Pendamping PKH Harus Ubah Paradigma, dari Perlindungan ke Pemberdayaan

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 258
    • 0Komentar

    Bandar Lampung,msinews — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya mengubah paradigma bagi para pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dari perlindungan dan jaminan sosial menjadi pemberdayaan. Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam pertemuan dengan para pendamping PKH di Bandar Lampung, Senin (12/5/2025). Kita harus mengubah paradigma, bantuan sosial (bansos) itu sementara, berdaya itu […]

  • Menjelang Ramadan 2024, Israel Terus Membombardir Gaza, Ribuan Warga Palestina Tewas dan Terluka

    Menjelang Ramadan 2024, Israel Terus Membombardir Gaza, Ribuan Warga Palestina Tewas dan Terluka

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Tentara Israel masih melanjutkan serangan terhadap Gaza menjelang Ramadan 2024, di tengah seruan dunia internasional untuk gencatan senjata yang belum diindahkan oleh Tel Aviv. Menurut laporan Al Jazeera, hingga Kamis (7/3/2024), sudah ada 30.800 warga Palestina tewas dan 72.198 lainnya terluka akibat invasi brutal Israel ke Gaza. Ketegangan tidak hanya dirasakan di […]

  • BGN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah Pasca Putusan MK

    BGN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah Pasca Putusan MK

    • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 212
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM [Jakarta]-Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa BGN siap menjalankan setiap kebijakan pemerintah sebagai tindak lanjut atas putusan MK mengenai penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memastikan Program MBG berjalan optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Mas Dar menegaskan bahwa BGN berada pada tataran operasional sehingga seluruh pelaksanaan […]

expand_less