Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Resmi Hapus Skema Langganan GoRide Hemat bagi Pengemudi

Manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Resmi Hapus Skema Langganan GoRide Hemat bagi Pengemudi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • visibility 14
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta-Manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk secara resmi menghentikan skema layanan langganan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi di Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Adapun , langkah tersebut diambil oleh sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru dari pemerintah terkait potongan pendapatan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo di Jakarta,Selasa 19 Mei 2026.

Adapun,kebijakan tersebut diputuskan usai adanya evaluasi mendalam setelah perluasan program dilakukan ke seluruh wilayah Indonesia. Evaluasi yang dilangsungkan selama tiga bulan menunjukkan perlunya keseimbangan baru demi menjaga tingkat kesejahteraan para pekerja ojek online.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra driver,” kata Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarat, Selasa lalu.

Dijelaskan bahwa, layanan khusus ini sebenarnya belum lama diuji coba oleh pihak aplikator sebelum akhirnya diputuskan untuk disudahi.

“Gojek mulai uji coba dalam skala terbatas skema langganan GoRide Hemat untuk mitra driver,” tambah nya.
Hans mengtakan bahwa, program yang dimaksud merupakan bagian dari diferensiasi layanan transportasi roda dua yang dimiliki oleh korporasi.

“Di bulan Februari 2026, skema GoRide Hemat ke seluruh Indonesia. Setelah berjalan tiga bulan, kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,” ungkap nya dalam konferensi pers itu.

Masih kata Hans bahwa perubahan ini juga berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 mengenai potongan pendapatan mitra.

“Kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat.Meskipun skema langganan untuk pengemudi dihapus, manajemen memastikan operasional reguler untuk konsumen tetap berjalan seperti biasa,” tutup nya.

Editor ; tim redaksi

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prediksi Sementara Pilgub Sumsel 2024: Duel HDCU vs Matahati, HAPAL Masih Cari Perahu 

    Prediksi Sementara Pilgub Sumsel 2024: Duel HDCU vs Matahati, HAPAL Masih Cari Perahu 

    • calendar_month Minggu, 21 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Bakal Calon Gubernur Sumatra Selatan, H. Mawardi Yahya, mengumumkan secara resmi bahwa dia akan berpasangan dengan Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH dalam Pemilihan Gubernur Sumsel 2024 mendatang. Pasangan yang dikenal dengan sebutan “Matahati” ini akan semakin intensif melakukan sosialisasi dan menemui masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatra Selatan. […]

  • Dukung Data Tunggal Sosial Ekonomi, Komisi VIII: Agar Bansos Tepat Sasaran

    Dukung Data Tunggal Sosial Ekonomi, Komisi VIII: Agar Bansos Tepat Sasaran

    • calendar_month Sabtu, 18 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Komisi VIII Fraksi PKB DPR RI Maman Imanul Haq mendukung penyusunan data tunggal sosial ekonomi yang digagas Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar. Data itu sangat penting agar penyaluran bantuan sosial (Bansos) bisa tepat sasaran. Maman mengatakan, data tunggal sosial ekonomi itu mengintegrasikan sejumlah sumber data, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial […]

  • Pegawai PPPK Apakah Dapat Uang Pensiun? Berikut Jawaban PANRB:

    Pegawai PPPK Apakah Dapat Uang Pensiun? Berikut Jawaban PANRB:

    • calendar_month Rabu, 16 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 69
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mendapatkan uang pensiunan. Sebelumnya PPPK tidak memperoleh jaminan pensiun. Anas mengatakan pihaknya akan merumuskan skenario iuran pensiun dan rumusannya akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN). “Jadi pasti mereka iuran (pensiunan), ini […]

  • Solidaritas Ulama Muda Jokowi Bakal Gelar Pertemuan 30 Agustus di Daerah Ini

    Solidaritas Ulama Muda Jokowi Bakal Gelar Pertemuan 30 Agustus di Daerah Ini

    • calendar_month Senin, 28 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Solidaritas Ulama Muda Jokowi (SAMAWI) akan menggelar pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat di seluruh kecamatan di Provinsi Jawa Barat & Banten mulai Rabu 30 Agustus 2023. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Samawi Nizar Ahmad Saputra pada saat membuka acara diskusi Samawi Talks di Jakarta (27/08/23) “Kami akan melakukan pertemuan bersama masyarakat di tingkat kecamatan. […]

  • Kepala BGN: Skema Penyaluran Anggaran BGN Ciptakan Pemerataan dan Stimulus Ekonomi Nasional

    Kepala BGN: Skema Penyaluran Anggaran BGN Ciptakan Pemerataan dan Stimulus Ekonomi Nasional

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa BGN menghadirkan pola baru dalam tata kelola anggaran negara melalui mekanisme penyaluran dana yang langsung menyentuh bawah tanpa melalui pemerintah daerah.   Sebanyak 93 persen dari total anggaran BGN disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.   Dari total anggaran Rp268 triliun, […]

  • Partai Golkar Dorong Revisi UU Pilkada Meski MK Putuskan Jadwal Tetap

    Partai Golkar Dorong Revisi UU Pilkada Meski MK Putuskan Jadwal Tetap

    • calendar_month Senin, 11 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa partainya tetap akan mendorong revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan jadwal pelaksanaan Pilkada tetap pada November 2024. Menurut Doli, revisi UU Pilkada tidak hanya terbatas pada jadwal pelaksanaan yang sempat diusulkan untuk dipercepat menjadi September. Baca […]

expand_less