Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » DPR ; Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri

DPR ; Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
  • visibility 235
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo, menegaskan bahwa pengalihan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Sumatera Utara tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan menteri.

Menurutnya, perubahan batas wilayah provinsi merupakan ranah kewenangan legislatif dan harus ditempuh melalui mekanisme pembentukan undang-undang.

Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara eksplisit menyatakan bahwa perubahan batas wilayah provinsi wajib diatur melalui undang-undang.

Firman pun mengkritik langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan perubahan wilayah administratif tersebut hanya melalui surat keputusan menteri.

Ia menilai pendekatan itu tidak cukup secara hukum dan berpotensi melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Keputusan Menteri tidak cukup untuk melakukan pengalihan wilayah provinsi. Karena perubahan batas wilayah provinsi memiliki dampak yang signifikan, bukan hanya pada aspek pemerintahan, tetapi juga terhadap dinamika ekonomi dan sosial masyarakat,” ujarnya, Sabtu (14/6/2025).

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini juga menekankan pentingnya proses legislasi yang inklusif dan akuntabel.

Keterlibatan DPR sebagai lembaga legislatif bersama pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung terhadap batas wilayah merupakan bagian dari jaminan akurasi, transparansi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Politisi senior Partai Golkar ini lantas mengingatkan bahwa perubahan batas wilayah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut legitimasi hukum yang berdampak pada hak-hak masyarakat, distribusi kewenangan, serta tata kelola layanan publik.

Dalam konteks ini, Firman menilai ada sejumlah aspek fundamental yang harus menjadi pertimbangan sebelum melakukan pengalihan wilayah.

Firman yang juga anggota Komisi IV DPR ini menyebut pentingnya menjamin keadilan dan kepentingan masyarakat yang terdampak secara langsung, memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan kerangka hukum yang sah, serta mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul.

Tak kalah penting, partisipasi aktif dari masyarakat, faktor kesejarahan dan pemerintah daerah menjadi syarat mutlak dalam membentuk kebijakan yang menyangkut perubahan batas wilayah.

Wakil Ketua Fraksi Golkar di MPR ini menegaskan bahwa seluruh proses harus ditempuh secara konstitusional agar tidak menimbulkan polemik yang merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas daerah.

“Dengan demikian, pengalihan empat pulau di Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara memerlukan undang-undang yang dapat memastikan bahwa perubahan batas wilayah dilakukan secara legal, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Firman yang juga legislator dapil Jateng III ini. (*)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendagri Tito Karnavian Tinjau Program Perumahan Rakyat di Desa Cilampeni

    Mendagri Tito Karnavian Tinjau Program Perumahan Rakyat di Desa Cilampeni

    • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 511
    • 0Komentar

    BANDUNG,MSINEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau program perumahan rakyat di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/7/2026). Dalam peninjauan tersebut, Mendagri menyaksikan langsung simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau “tender rakyat” dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). […]

  • Kemnaker Apresiasi Program Poliran untuk Atasi Pengangguran

    Kemnaker Apresiasi Program Poliran untuk Atasi Pengangguran

    • calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Bandung,msinews.com— Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi inisiatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Menurutnya, program ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan institusi dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Yassierli dalam peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, di Bandung, […]

  • Survei Elektabilitas

    Survei Elektabilitas Prabowo Unggul, Anies dan Ganjar Bersaing Ketat, Berikut Hasilnya:

    • calendar_month Senin, 22 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 314
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com –  Sejumlah lembaga survei merilis hasil elektabilitas calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) peserta Pilpres 2024 pada bulan Januari. Peserta yang menjadi fokus survei meliputi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menariknya, hasil survei menunjukkan dominasi Prabowo-Gibran yang unggul di semua lembaga. Namun, posisi kedua menjadi sorotan dengan […]

  • Puan Harap Idul Fitri Jadi Momen Menyulam Silaturahmi Bangsa

    Puan Harap Idul Fitri Jadi Momen Menyulam Silaturahmi Bangsa

    • calendar_month Rabu, 10 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 305
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah,Rabu (10/4/2024) menjadi momen penting bagi Ketua DPR RI Puan Maharani. Pada hari yang fitri ini, Ia mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ia berharap Lebaran kali ini dijadikan sebagai momen untuk menyulam silaturahmi bagi seluruh elemen bangsa. “Selamat Idul Fitri 1445 H. Minal Aidin […]

  • Satuplatform Dorong Integrasi ESG dan Akuntabilitas Keuangan untuk Masa Depan Berkelanjutan

    Satuplatform Dorong Integrasi ESG dan Akuntabilitas Keuangan untuk Masa Depan Berkelanjutan

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komitmen terhadap keberlanjutan dan transparansi kini jadi kunci daya saing bisnis. Satuplatform, perusahaan teknologi dan konsultasi. Sukses menyelenggarakan webinar Expert Insight Series #2 bertajuk “ESG dan Akuntabilitas Keuangan untuk Masa Depan Berkelanjutan,” Kamis, 19 Juni 2025. Webinar online ini menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan akuntabilitas keuangan untuk mencapai pembangunan […]

  • Menakar Urgensi Revisi Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

    Menakar Urgensi Revisi Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

    • calendar_month Selasa, 14 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi V Fraksi PPP DPR RI, Muhammad Aras mengatakan, revisi Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu-satunya usulan yang dilakukan oleh para Anggota Komisi V DPR untuk dibahas di masa anggota DPR periode 2019-2024. Pembahasan ini tertunda karena masih belum ada kesepahaman dan kesepakatan antara anggota DPR dengan pemerintah sehingga ini tertunda. Kita […]

expand_less