Wakil Ketua Banggar DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal Bicara Soal RAPBN 2024

Jakarta,Infomsi.org-Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Forum Legislasi dengan tema “Mengupas RAPBN 2024”,Selasa (22/8/2023).

Diskusi ini digelar di Media Center DPR/MPR/DPD.RI ini menghadirkan pembicara di antaranya 1. Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (Fraksi PKB), Anggota Banggar DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetyarini ,Pengamat Ekonomi INDEF Didik Junaidi Rachbini,dan Praktisi Pers John Andhi Oktaveri dan moderator Marhadi.

“Mmenarik sekali kalau kita menerawang APBN 2024, karena ini adalah akhir daripada RPJMN presiden kita pak Jokowi. Sudah banyak hal yang menjadi catatan saya. Namun, yang paling penting adalah bagaimana ketika visi presiden, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri,” kata Cucun mengawali materinya.

Menurutnya, tentu saja pembangunan tersebut berdasarkan gotong royong. Juga ada amanat-amanat yang disampaikan dalam setiap presiden menyampaikan pidato keuangannya di nota keuangan setiap Agustus itu, misi presiden, kemudian arahan presiden dan 7 agenda pembangunan yang seperti kemarin disampaikan dalam pidato Presuden.

Cucun mencatata beberapa poin penting yang menurutnya harus diperhatikan. Salah satunya adalah terkait arahan presiden pembangunan SDM, dari 2010 ke 2029 yang ini merupakan ratio ketergantungan Indonesia. Bahwa hasil Proyeksi dasar SP terhadap bagaimana pembuangan SDM ini sejak tahun 2012 kita mendapatkan bonus demografi.

“Jadi, bonus demografi yang mohon maaf buat kita ini melihat tidak begitu memanfaatkan bonus demografi sehingga Deman terhadap market apa SDM kita ini tidak bisa terproyeksikan, sehingga di RPJM 2024 nya. Belum ada program pemerintah yang secara riil bisa memanfaatkan bonus demografi dan kelihatannya di skema anggaran terkait pendidikan juga untuk penguatan SDM ini masih banyak hal yang fungsi-fungsi pendidikan ini tidak sesuai dengan sasaran.

“Kalau kita lihat Pak presiden menyampaikan bahwa anggaran pendidikan sekian ratus triliun, nah kami di badan anggaran sering mengevaluasi bahwa fungsi pendidikan yang sebetulnya ini mana yang belanja di KL, kemudian juga melalui TKD. Jadi, banyak hal yang justru di KL sendiri kementerian pendidikan hanya dari 600 sekian triliun itu dapat posrsi cuma 80 enggak nyampai 90 triliun, sehingga bagaimana bisa memaksimalkan fungsi kementerian ini untuk menyiapkan tenaga-tenaga atau bonus demografi ini,” ulasnya.

Kemudian di pembangunan infrastruktur ini cukup luar biasa sangat masif yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Tapi ada yang menjadi catatan saya itu ditransformasi ekonomi, transformasi ekonomi. Sehingga saya mencatat, bahwa presiden mengharapkan transportasi ekonomi terus berlanjut tetapi kalau lihat dari tahun 2010 sampai 2022 kemarin, ini kita lihat trennya kontribusi sektor industri bahkan transfer ekonomi ini ada sedikit pembiasan malah di industrialisasi.

Sebut saja dunia pertekstilan, ini sudah sunset, padahal di industri ini banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan, di satu sisi sekarang bagaimana kalau dulu, orang-orang kita ini punya harapan bisa bekerja di negara lain yang menjadi destinasinya dapat gaji banyak, tapi kondisi geopolitik sekarang ini malah balik ke kita menambah problematika di Kita.

“Sementara di kita sendiri di the industrialisasi ini menjadi problem yang harus menjadi catatan bagi pemerintah kita, bagaimana membuat bingkai anggaran 2024 ini. Adapun penyelesaian tingkat pengangguran ini kalau real-nya, angka sekarang di media kita lihat bahan sekunder ada satu juta, pengangguran 1,5 juta. Kalau reelnya mungkin bisa lebih karena banyak sekarang industri yang sudah mulai menghitung, karena faktor geopolitik, karena faktor kita juga mau pemilu, ini menjadi satu bahan yang harus kita hitung, bagaimana cara menyelesaikan persoalan bangsa menghadapi 2024,” ujarnya.

Dengan demikian kata Cucun, “APBN yang kita bikin ini harus betul-betul bisa menciptakan bagaimana ini solusi untuk bagaimana negara bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan perekonomian.”

“Nah, yang menjadi catatan saya, banyak arahan presiden dalam RPJM ini terdiri dari tadi yang arahan 5 poin, arahan satu sampai ke-5, tetapi diimplementasikan oleh para pembantunya justru para menteri-menteri ini seolah-olah tidak boleh ada visi misi tetapi semua membuat lagi satu kebijakan dengan kemarin beberapa tahun menggunakan automatic adjustment,” kata dia.

Lanjut dia, ketika automatic adjustment ini dibuka pada semester kedua malah program yang menjadi andalan atau prioritas di semester pertama tidak tercapai. “Nah, ini problem juga bahkan saya selalu mengingatkan ketika semester 1 ke semester kedua itu, bahwa kita harus betul-betul bisa mempertahankan keistiqomahannya dari program yang sudah dibikin oleh setiap KL,” ulas politisi PKB itu. ** Dommy.