Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » Menteri Zulkifli Hasan Ke Area Gunung Geulis Bisa Jadi Pintu Masuk Penyelesahan Kasus Tanah Summarecon Dengan Niko Mamesah

Menteri Zulkifli Hasan Ke Area Gunung Geulis Bisa Jadi Pintu Masuk Penyelesahan Kasus Tanah Summarecon Dengan Niko Mamesah

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
  • visibility 101
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BOGOR – Pintu masuk penyelesaian kasus tanah ahli waris Niko Mamesah yang diduga diambil sepihak Summarecon Bogor bakal mulus dengan kedatangan Menko Pangan, Zulkifli Hasan.

Kunjungan sang Menteri beberapa hari itu dalam peninjauan area Gunung Geulis Bogor, dimana Lokasi itu terjadi alihfungsi lahan yang berakibat banjir meluas di Wilayah Bogor sampai ke Bekasi. Menteri Zulkifli mengunjungi area itu dengan memegang selembar kertas yang tertulis “Memahami asal muasal banjir Bekasi”.

Menteri Sulkifli saat itu memerintahkan pejabat yang mendampinginya untuk memasang papan peringatan di beberapa area termasuk di depan kantor Gunung Geulis Coutry Club yang pada intinya area ini telah diawasi pejabat pengawas lingkungan hidup.

Menko Zulkifli menegaskan, kementeriannya selain mengurus pangan, factor lingkungan juga menjadi bagiannya.

Untuk diketahui masyarakat, area dimana kedatangan Menteri ini sebetulnya dimiliki oleh Ahli Waris Niko Mamesah yang sampai saat ini masih berproses di pengadilan negeri Cibinong dan belum ada kesepakatan Ganti rugi. Sementara itu area ini menurut Menteri telah terjadi alihfungsi lahan yang kemudian berakibat bajir meluas kemana-mana.

“Ini terjadi alihfungsi lahan”, kata Menteri Zulkifli dalam kunjungan itu.

Untuk diketahui area ini oleh ahli waris Niko Mamesah memegang sertifikat hak milik dan menggugat Summarecon Bogor dengan anak perusahaannya PT. Kencana Jaya Property Agung. Sebagian besar area Gunung Geulis tersebut dialihfungsikan pihak Summarecon dan itu Sebagian besar menjadi hak milik Niko Mamesah.

Ahli waris Niko Mamesah memegang sertifikat Hak Milik sejak tahun 1972.

Area Dimana kedatangan Menteri Zulkifli ini pernah menjadi perdebatan serius oleh Kuasa Hukum Niko Mamesah saat melakukan audiens di Kantor Bupati Bogor beberapa waktu lalu. Aloisius Abi selaku kuasa hukum saat itu justru mengancam Bersama penggarap akan memblokir area dimana perumahan summarecon membangun perumahan karena selain melanggar aturan Ijin membangun, tanah tersebut juga masih bermasalah di Pengadilan.

Dengan kedatangan Menteri Zulkifli ini, dengan sendirinya membuka ruang kalau kasus penyelesaian tanah Niko Mamesah dengan Summareon bogor makin mengerucut.

Dokumen yang diperoleh media ini, sebetulnya masalah ini bisa selesai secara cepat karena pernah dilakukan komunikasi langsung dengan pemilik Summarecon Tjipto Nagari saat sebelum masalah Covid.

Point lain dalam kasus ini adalah, Sebagian besar Perumahan Summarecon Bogor ini bakal menarik pihak lain yang telah membeli unit perumahan dan bukan tidak mungkin kalau perumahan yang dibeli sebagiannya bisa masuk dalam area Dimana kunjungan Menteri Zulkifli tersebut.

Sementara itu, dalam kasus ini, pihak Ahli Waris Niko Mamesah telah meminta pihak BPN Bogor untuk tidak memecahkan permintaan 12 sertifikat tanah dari Summarecon karena masalahnya sedang berjalan di Pengadilan. (tim-red)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendagri Dukung Penuh Peluncuran Kopdeskel Merah Putih

    Mendagri Dukung Penuh Peluncuran Kopdeskel Merah Putih

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan mendukung penuh peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang akan digelar pada 21 Juli 2025. Rencananya, peluncuran tersebut akan berlangsung secara hybrid dari salah satu lokasi Kopdeskel di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dukungan tersebut ditegaskan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Peluncuran 80.000 Kopdeskel […]

  • Forkopimda Lambar

    Forkopimda Lambar Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu Serentak 2024  

    • calendar_month Jumat, 26 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Lambar, MSINews – Dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Barat menggelar rapat koordinasi tim desk Pemilu dan Pilkada. Acara ini berlangsung di Aula Kagungan Setdakab pada Jum’at (26/01) dengan tujuan untuk mempersiapkan pemantapan Pemilu serentak 2024. Penjabat (Pj) Bupati Lampung […]

  • Giat Kemensos di Luhu Utara, Jaga Pelayanan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

    Giat Kemensos di Luhu Utara, Jaga Pelayanan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

    • calendar_month Selasa, 15 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi–Plh. Sekretaris Jenderal Kemensos sekaligus Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Robben Rico menyampaikan piilar-pilar sosial merupakan satu pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang di luncurkan yakni penyaluran dan pendampingan Bansos. Rubben mengatakan dengan adanya survey, masyarakat bisa puas dengan kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. “Nomor satu aspek kesejahteraan sosial. Artinya masyarakat puas atas […]

  • PPATK Temukan Transaksi di 280 Rekening Terkait Kasus Korupsi Baru dan Lama

    PPATK Temukan Transaksi di 280 Rekening Terkait Kasus Korupsi Baru dan Lama

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sebanyak 280 rekening menunjukan aktivitas tindak pidana korupsi mencapai triliunan. Berdasarkan data PPTAK, saldo per 5 Februari tahun 2025 sebesar Rp 7,5 triliun, saldo dormant terkini mencapai Rp 548,2 miliar. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, hasil temuan pihak PPATK dari ratusan rekening tersebut, mengarah kepada kasus […]

  • Komite II DPD RI Dorong Kedaulatan Kemandirian dan Ketahanan Pangan

    Komite II DPD RI Dorong Kedaulatan Kemandirian dan Ketahanan Pangan

    • calendar_month Senin, 25 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Yogyakarta,msinews.com- Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Pangan) pada hari Sabtu (23/11) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Delegasi Komite […]

  • Komite I DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic

    Komite I DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Untuk mewujudkan pemilu bersih perlu adanya UU Anti Money Politic dan penguatan peran Bawaslu RI. Hal ini diungkapkap pada laporan kegiatan reses para anggota DPD RI di daerah pemilihan di Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024. Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni pada Sidang Paripurna ini melaporkan, […]

expand_less