Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kemenag Terima Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi dari BNSP, Bidang Apa Saja?

Kemenag Terima Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi dari BNSP, Bidang Apa Saja?

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 25 Jan 2025
  • visibility 247
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama menerima lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Surat Keputusan (SK) lisensi ini diberikan setelah melalui proses full assessment yang ketat dan komprehensif, serta perbaikan dan penyempurnaan dokumen.

Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen LSP dalam memastikan kompetensi tenaga kerja di bidang keagamaan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Kepala BMBPSDM Muhammad Ali Ramdhani mengapresiasi tim kerja LSP yang telah mengawal pendirian LSP di Balitbang Diklat yang kini berubah nama menjadi BMBPSDM.

“Saya tahu proses pendirian LSP ini tidak mudah. Butuh keseriusan dan kesabaran. Saya dapat laporan lisensi BNSP ini keluar setelah hampir dua tahun sejak pengajuan. Diterimanya SK Lisensi dari BNSP tepat di Januari 2025 ini tentu merupakan kado terindah bagi Kemenag saat merayakan Hari Amal Bhakti ke-79,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/1/2025)

LSP bidang keagamaan yang diberi lisensi BNSP ini relate dengan tugas dan fungsi Kemenag yang melayani masyarakat dan umat beragama. Ada lima skema okupasi bidang keagamaan yang diberi lisensi kepada LSP Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yaitu: 1) pembimbing haji dan umrah; 2) manajer bidang operasional zakat; 3) supervisor pengumpulan zakat; 4) penyelia halal, dan 5) juru sembelih halal.

“LSP Kemenag ini sudah lama kami tunggu dan harapkan. Karena banyak kebutuhan bidang keagamaan yang harus ditangani secara profesional oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Semangat ini sesuai dengan arahan pak Menteri Agama, Prof KH. Nasaruddin Umar yang menginginkan layanan keagamaan mendekatkan dengan kebutuhan pemeluknya,” sebut Ali Ramdhani.

“Insya Allah dengan perbaikan mekanisme layanan ditunjang tenaga bidang keagamaan yang mumpuni, harapan Pak Menteri itu dapat diwujudkan lebih cepat,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan Mastuki mengakui sejak awal pihaknya diberi mandat untuk mengawal pendirian LSP. Saat itu Kemenag mengajukan 12 skema okupasi ke BNSP. Skema itu diajukan berdasarkan kebutuhan layanan keagamaan yang sangat variatif dan memerlukan tenaga kompeten di bidangnya.

“Kemenag itu bertanggung jawab bidang keagamaan. Penyuluhan agama, dakwah, urusan pernikahan, pengelolaan rumah ibadah, zakat, wakaf, guru mengaji al-Quran, soal warisan, sampai urusan kematian. Semua itu butuh tenaga kompeten. Makanya skema yang diajukan banyak untuk menyiapkan tenaga keagamaan yang kompeten melalui pelatihan dan uji kompetensi,” ungkapnya.

Selama ini LSP banyak dilaksanakan oleh lembaga keagamaan, LSM, ormas, dan perguruan tinggi. Sementara Kementerian Agama yang bertanggung terhadap soal keagamaan belum punya LSP.

“Kami sempat berdiskusi lama dengan BNSP agar Kemenag diberi lisensi dan kewenangan menyiapkan tenaga keagamaan yang kompeten sesuai tugas Kemenag. Dan alhamdulillah, setelah proses yang panjang akhirnya BNSP memberi kepercayaan Kemenag. Saat ini baru 5 skema. Berikutnya akan kami siapkan skema lain, tentu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan,” tambahnya.

Mastuki menjelaskan setelah menerima SK lisensi, LSP Badan Litbang dan Diklat akan segera menyusun rencana kerja untuk kegiatan witness, yaitu satu tahapan kegiatan yang harus dilewati dalam rangkaian kegiatan LSP-P2 sampai memperoleh sertifikat LSP.

“Kegiatan witness sendiri secara garis besar adalah kegiatan uji kompetensi yang langsung disaksikan oleh BNSP untuk memastikan seluruh proses dan sumberdaya yang dimiliki LSP menjalankan tugas sesuai prosedur dan aturan yang digariskan,” ujarnya.

“LSP diberikan waktu paling lambat 3 bulan setelah ditetapkan lisensi, wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup 5 skema sertifikasi kompetensi,” pungkasnya.

Witness akan diselenggarakan pertengahan Pebruari 2025 dengan mengintegrasikan pelatihan dan uji kompetensi. Tak kurang 30 orang akan dilatih sesuai skema yang diambil, disambung uji kompetensi.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bahlil Buka-bukaan Soal Reaksi Jokowi Saat Tahu RI Kalah di WTO

    Bahlil Buka-bukaan Soal Reaksi Jokowi Saat Tahu RI Kalah di WTO

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 217
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka-bukaan reaksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pasca mengetahui bahwa Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Oktober 2022 lalu. Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO perihal larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkankan pada tahun 2019. Menteri Bahlil menyatakan bahwa, pasca […]

  • Kasad Ajak Warga Kampung Pancasila Jaga Persatuan dan Kesatuan

    Kasad Ajak Warga Kampung Pancasila Jaga Persatuan dan Kesatuan

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, mengajak warga Kampung Pancasila Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dudung mengatakan kenapa persatuan dan kesatuan perlu dibangun, agar Bangsa Indonesia tidak terpecah belah akibat kepentingan kelompok atau golongan tertentu. “Kenapa Kampung Pancasila? Karena Bangsa Indonesia dulunya didirikan dan […]

  • Suhardi Duka Raih Legislator Peduli Lingkungan Dalam Ajang KWP Award 2023

    Suhardi Duka Raih Legislator Peduli Lingkungan Dalam Ajang KWP Award 2023

    • calendar_month Selasa, 3 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka meraih penghargaan sebagai “Legislator Peduli Lingkungan” dalam ajang KWP Award 2023. Suhardi mengungkapkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan merupakan bagian tugas manusia di muka bumi. “Hari ini saya mendapatkan penghargaan Legislator Peduli Lingkungan, menurut saya menjaga lingkungan adalah bentuk kekhalifahan kita di muka bumi ini, lingkungan […]

  • Jelang Mudik Lebaran,Wamendagri Bima Cek Kelayakan Armada Bus di Terminal Leuwipanjang

    Jelang Mudik Lebaran,Wamendagri Bima Cek Kelayakan Armada Bus di Terminal Leuwipanjang

    • calendar_month Sabtu, 22 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 256
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM (Bandung)-Menjelang mudik Lebaran Idulfitri 1446 Hijriah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau kelayakan armada bus di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Bima didampingi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. “Ini kita harus pastikan bahwa sistem pemeriksaan itu berjalan dengan baik, terutama kelayakan kendaraan,” jelas Bima di sela peninjauannya, […]

  • Tok, DPR RI Sepakati Penambahan Dua Komisi dan Satu Badan Baru

    Tok, DPR RI Sepakati Penambahan Dua Komisi dan Satu Badan Baru

    • calendar_month Selasa, 15 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com -Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),Selasa (15/10/2024) menggelar Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyepakati penambahan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk DPR RI Periode 2024-2029. Paripurna ini menyepakati penambahan dua Komisi  dari sebelumnya 11 menjadi 13 Komisi di DPR RI. “Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal […]

  • Raker dengan BNN, Legislator Kalsel Ungkap Peredaran Narkoba di Dapilnya

    Raker dengan BNN, Legislator Kalsel Ungkap Peredaran Narkoba di Dapilnya

    • calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 281
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Dalam rapat kerja yang digelar Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), anggota DPR RI Aboe Bakar menyampaikan urgensi penguatan BNN untuk memperkuat pemberantasan narkoba di Indonesia. Ia menegaskan, salah satu fokus utama dari visi Presiden Prabowo Subianto adalah pemberantasan narkoba yang merusak generasi muda bangsa. “Salah satu Asta Cita Presiden Prabowo […]

expand_less