Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » Komisi VII DPR Ungkap, Pentingnya Evaluasi Tata Kelola Pertambangan

Komisi VII DPR Ungkap, Pentingnya Evaluasi Tata Kelola Pertambangan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 26 Des 2024
  • visibility 185
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Halteng,msinews.com– Ada sejumlah temuan yang mencolok terkait praktik pertambangan di lokasi yang perlu dilakukan evaluasi. Banyak poin mengenai tata kelola yang belum memiliki payung hukum yang jelas. Hal tersebut tentu memberikan celah bagi perusahaan untuk bertindak di luar ketentuan yang ada.

Demikian disampaika oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Aqib Ardiansyah usai  melakukan kunjungan kerja reses ke PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Hal itu guna melihat langsung pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di bidang pertambangan serta untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan sejalan dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

“Kami sangat terkejut dengan praktik-praktik pertambangan yang ternyata banyak hal yang perlu dievaluasi,” kata Aqib kepada wartawan parlemen,belum lala ini.

Menurut Legislator PAN ini, pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap PSN, mengingat potensi kerugian negara dari praktik yang tidak sesuai dapat mencapai triliunan rupiah.

“Hal ini berpotensi merugikan pendapatan negara dan cita-cita nasional, termasuk dalam rangka mencapai swasembada energi.” imbuhnya.

Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap semua proyek strategis nasional yang ada. Ditegaskannya bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPR, melainkan juga harus menjadi perhatian semua pihak terkait.

“Kami berharap pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM untuk bertindak tegas mengatur dan menata ulang supaya proyek strategis nasional itu betul-betul ada sistem pengawasan yang utuh,” ujarnya.

Aqib menyatakan, pentingnya kolaborasi antara DPR dan pemerintah untuk menjaga integritas investasi di Indonesia.

“Semua tindakan ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, serta untuk mencapai cita-cita nasional dalam bidang energi.“Ini untuk kepentingan anak bangsa, untuk kepentingan negara, dan untuk mewujudkan cita-cita Pak Presiden,” tutup Aqib Ardiansyah. ** Timred/dm.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahfud MD Ungkap Isu Operasi Bungkam Guru Besar Perguruan Tinggi

    Mahfud MD Ungkap Isu Operasi Bungkam Guru Besar Perguruan Tinggi

    • calendar_month Rabu, 7 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Yogyakarta, MSINews.com – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD mengungkap sejumlah isu terkait operasi bungkam terhadap guru besar perguruan tinggi. Pengakuan ini muncul setelah seorang pemuda bernama Irsyad menyampaikan aspirasinya kepada Mahfud MD dalam acara Tabrak Prof di Koat Kopi, Yogyakarta. Irsyad, dalam pertemuan tersebut, menyatakan kebanggaannya terhadap inisiatif kampus-kampus di Yogyakarta yang mulai memelopori […]

  • Pj Gubernur Babel Tanam Satu Juta Pohon dalam Enam Bulan, Targetkan 2,5 Juta dalam Satu Tahun.

    Pj Gubernur Babel Tanam Satu Juta Pohon dalam Enam Bulan, Targetkan 2,5 Juta dalam Satu Tahun.

    • calendar_month Sabtu, 27 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Pangkalpinang, msinews.com -Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA melaksanakan gerakan menanam bibit pohon, diikuti sekitar 500 orang peserta. Penanaman bibit pohon secara simbolis dilakukan bertepatan dengan launching program Semangat Menanam Rakyat Bangka Belitung (Semarak Babel) 2024, di kawasan Gedung Olahraga (GOR) Sahabudin, Selasa pagi, (23/7) lalu. Penanaman bibit pohon berjumlah lebih kurang 131.103 batang […]

  • Soal Kasus Bansos KPK Cegah Kakak BoS MNC Hary Tanoesoedibjo

    Soal Kasus Bansos KPK Cegah Kakak BoS MNC Hary Tanoesoedibjo

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Terbaru perkembangan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) era kepimpinan eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Kasus korupsi penyaluran bansos beras KPM untuk PKH tahun anggaran 2020 yang sempat mandeg, kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK […]

  • Posduklognas Halim Salurkan 17,6 Ton Bantuan Bank Indonesia untuk Gempa NTT

    Posduklognas Halim Salurkan 17,6 Ton Bantuan Bank Indonesia untuk Gempa NTT

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 57
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Pos Pendukung Logistik Nasional (Posduklognas) Penanganan Darurat Bencana Gempabumi NTT di Halim Perdanakusuma, Jakarta, terus mengoptimalkan penerimaan dan pendistribusian bantuan untuk masyarakat terdampak. Salah satu dukungan yang diterima berasal dari Bank Indonesia berupa bantuan logistik dengan total 17.688 kilogram, yang disalurkan secara bertahap menuju sejumlah wilayah terdampak di Nusa Tenggara Timur. Dukungan tersebut menjadi […]

  • DPR Singgung Gugatan Pimpinan KPK Nurul Ghufron Dalam Sidang Usia Cawapres

    DPR Singgung Gugatan Pimpinan KPK Nurul Ghufron Dalam Sidang Usia Cawapres

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Keterangan DPR RI dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batasan usia minimal capres-cawapres. Dalam pembacaan keterangannya, DPR sempat menyinggung gugatan pimpinan KPK Nurul Ghufron terkait batasan usia minimal pimpinan KPK. Keterangan DPR RI ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan beberapa putusan MK mempertimbangkan batasan usia minimum […]

  • Legislator PKB, Ratna Juwita : Sumur Ilegal Ancam Lifting dan Keselamatan Warga 

    Legislator PKB, Ratna Juwita : Sumur Ilegal Ancam Lifting dan Keselamatan Warga 

    • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 82
    • 0Komentar

    SURABAYA,MSINEWS.COM-Pengelolaan sumur idle secara ilegal yang dinilai berpotensi menghambat optimalisasi lifting minyak sekaligus mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut disorot oleh Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari. Menurutnya, potensi produksi dari sumur-sumur tersebut seharusnya dikelola melalui mekanisme resmi agar manfaat ekonominya dapat dirasakan desa, daerah, dan negara. Pernyataan itu disampaikan Ratna saat Kunjungan […]

expand_less