Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Golkar Gagas RUU Komoditas Strategi untuk Lindungi Tembakau

Golkar Gagas RUU Komoditas Strategi untuk Lindungi Tembakau

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 7 Nov 2024
  • visibility 84
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo memaparkan pentingnya keberadaan komoditas tembakau bagi perekonomian nasional.

Dalam sejarahnya, Firman mengungkapkan bahwa tembakau bukanlah komoditas asli Indonesia, VOC membawa komoditi ini masuk ke Indonesia dalam rangka untuk kebutuhan mereka.

Namun hingga kini keberadaan tembakau mampu menghidupi hajat hidup orang banyak. Bahkan, lanjut Firman, tembakau Indonesia pernah menguasai pasar dunia. maka dari itu, menurutnya Indonesia patut bersyukur.

“Dulu kita punya yang namanya kantor pemasaran bersama di Bremen, tembakau Deli saat itu digunakan untuk mensuplai kebutuhan bahan baku cerutu di dunia. Sekarang sudah bergeser karena kita lemah dalam regulasi akhirnya tembakau ini diambil alih oleh Kuba. Ini ironis sekali dan tentunya harus menjadi perhatian kita,,” kata Firman, Rabu (6/11/2024).

Untuk itu, Firman Soebagyo yang juga politikus Partai Golkar ini mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis yang dapat melindungi keberadaan tembakau. Sebab jika tembakau diperundangkan secara khusus, akan mengalami pertentangan dengan pemerintah. Namun di satu sisi melindungi komoditas ini sangat penting.

“Kalau kita tetap mendorong yang terkait dengan tembakau ini nomenklaturnya adalah RUU Pertembakauan, saya menjamin tidak akan selesai. Karena pemerintah sendiri tidak pernah berkompromi dengan masalah tembakau. Ini persoalan serius,” tegas legislator dapil Jateng III ini.** Dm.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kunjungi PT Elsewedy, Wamenaker Tekankan Pentingnya Pekerja Nyaman dan Terjamin

    Kunjungi PT Elsewedy, Wamenaker Tekankan Pentingnya Pekerja Nyaman dan Terjamin

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Msinews.com -Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, melakukan kunjungan kerja ke PT Elsewedy Electric Indonesia (Elsewedy), di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/10/2025). Dalam lawatannya, Wamenaker menyampaikan harapannya agar setiap perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang membuat pekerja betah, nyaman, dan terlindungi kesejahteraannya, sehingga meningkatkan produktivitas. “Tadi saya mendengar bahwa sudah ada yang bekerja sampai 30 […]

  • Kerja Sama GP Ansor dan RMS: Menteri UMKM Dukung Penuh ANSOR Stokis

    Kerja Sama GP Ansor dan RMS: Menteri UMKM Dukung Penuh ANSOR Stokis

    • calendar_month Senin, 9 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com-Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendukung penuh program Ansor Stokis sebagai langkah nyata dari Gerakan Pemuda Ansor untuk mengembangkan UMKM. Kementerian UMKM siap menjadi mitra strategis, dalam pembiayaan dan pengitegrasian data melalui proses digitalisasi. Demikian ditegaskan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam sambutannya pada acara peluncuran Program Ansor Stokis bekerja sama dengan PT […]

  • DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2025 Sebesar Rp55,43 Juta

    DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2025 Sebesar Rp55,43 Juta

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- DPR melalui Komisi VIII bersama Pemerintah yakni Kementerian Agama hari ini menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Adapun, kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta. Raker dipimpin Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang. Sementara pihak […]

  • DPD RI : Pasal Penyediaan Kontrasepsi untuk Anak Sekolah Dianggap Menyimpang, PP 28/2024 Harus Direvisi

    DPD RI : Pasal Penyediaan Kontrasepsi untuk Anak Sekolah Dianggap Menyimpang, PP 28/2024 Harus Direvisi

    • calendar_month Rabu, 7 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Jalarta,msinews.com– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. mengkritik pemerintah yang tidak jeli dan cenderung menyimpang dalam membuat peraturan. Adapun kritikan tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, menuai kontroversi. Di antaranya karena PP tersebut dianggap […]

  • Gerindra Usung Melkiades Laka Lena di Pilgub NTT, Ini 18 Cagub Lainnya

    Gerindra Usung Melkiades Laka Lena di Pilgub NTT, Ini 18 Cagub Lainnya

    • calendar_month Selasa, 23 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Pimpinan Pusat  (DPP) Partai Gerindra resmi mengusung Emmanuel Melkiades Laka Lena, Ketua DPD Partai Golkar NTT, sebagai Calon Gubernur Provinsi Kepualauan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Pilkada Serentak 27 November 2024 akan datang. “Kemarin Pak Ketua Umum Prabowo Subianto telah mengambil keputusan untuk calon gubernur yang sudah beliau putuskan untuk maju menjadi calon gubernur […]

  • Baleg DPR, Soal Gubernur Dipilih Presiden Teryata Ini Pengusulnya :

    Baleg DPR, Soal Gubernur Dipilih Presiden Teryata Ini Pengusulnya :

    • calendar_month Minggu, 10 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, mengungkapkan ketentuan gubernur Jakarta diangkat langsung oleh presiden, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), merupakan usulan dari Badan Musyawarah Suku Betawi (Bamus Betawi). Menurut Heri Gunawan, usulan tersebut disampaikan oleh Bamus Betawi pada Rapat Dengar Pendapat […]

expand_less