Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Megawati Pilih Pramono-Rano ,Bukan Anies Baswedan atau Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2024

Megawati Pilih Pramono-Rano ,Bukan Anies Baswedan atau Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2024

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 27 Agt 2024
  • visibility 184
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dr. (H.C.) Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri (Megawati) dikabarkan akan menduetkan Pramono Anung dan Rano Karno pada pilgub DKI Jakarta 2024.

Sebelumnya, diberitakan Partai Politik berlambang Kepala Banteng itu sempat menyebut nama Anies Baswedan yang berpasangan dengan Rano Karno. Mantan Capres nomor urut 01 di Pilpres 2024 itu sempat diundang ke Kantor PDIP.

Duet Anies Baswedan dan Rano Karno pun berujung batal. Megawati memilih anak kandung PDIP atau kander murni Partai ketimbang di luar kader parpol yang dipimpinnya itu.

Kepada awak media yang menghubunginya, Bendahara Umum PDIP olly Dondokambey menyebut partainya lebih memilih kader mereka, yakni Pramono Anung-Rano Karno untuk maju.

“DKI Pramono-Rano,” kata Olly melalui pesan singkat, Senin (26/8/2024) dilansir cnn indonesia.

erita ini ditulis, belum diketahui alasan Mega batal mengusung Anies. Ketua Badan Pemenangan Pilkada PDIP, Adian Napitipu pun enggan bicara saat ditanya wartawan terkait kabar tersebut.

Sebelumnya, Megawati dikabarkan bakal mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024-2029. Ia dipsangakan dengan Rano Karno,politisi PDIP dan Bintang Film tersohor Indonesia ini.

Kabar seputar Pilgub DKI Jakarta sebelumnya beredar sejumlah nama yakni Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Editor : Tim Redaksi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sambut Kedatangan Kluivert, Ketua DPD RI Optimis, Timnas Indonesia Semakin Gemilang

    Sambut Kedatangan Kluivert, Ketua DPD RI Optimis, Timnas Indonesia Semakin Gemilang

    • calendar_month Minggu, 12 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 309
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengapresiasi langkah PSSI yang mempercayakan kursi kepelatihan Tim Nasional Indonesia kepada pelatih berkebangsaan Belanda Patrick Kluivert. Mantan ketua KONI Bengkulu itu mengaku sangat antusias dengan kedatangan Kluivert dan optimis performa timnas Indonesia akan semakin meningkat dan mengukir prestasi gemilang. “Kami percaya ini merupakan keputusan yang sangat […]

  • Komisi II Dukung Presiden Prabowo: Pejabat yang Tak Bisa Bekerja Harus Mundur!

    Komisi II Dukung Presiden Prabowo: Pejabat yang Tak Bisa Bekerja Harus Mundur!

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membersihkan kabinet dari pejabat yang tidak kompeten dan melanggar undang-undang. Menurut Toha, sikap tegas Presiden untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional dan melanggar aturan adalah langkah tepat demi menjaga marwah pemerintahan […]

  • Pagu Anggaran 2025 untuk Kementan Menjadi Rp29,37 Triliun

    Pagu Anggaran 2025 untuk Kementan Menjadi Rp29,37 Triliun

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kabar baik, bahwasannya, Komisi IV DPR RI menyetujui Perubahan Pagu Anggaran 2025 Kementan  sebesar Rp29.373.984.361.000  triliun. Hal ini sesuai dengan hasil pembahasan RUU APBN 2025 oleh Badan Anggaran DPR RI karena Kementan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp21.468.005.340.000. “Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 oleh […]

  • Kemenkumham Akan Berikan Sertifikasi untuk Pelaku Usaha taat HAM

    Kemenkumham Akan Berikan Sertifikasi untuk Pelaku Usaha taat HAM

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Salah satu langkah strategis untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam waktu dekat akan memberikan sertifikasi bagi pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi bisnis dan perlindungan HAM pekerja. Direktur Kerja Sama HAM, Kementerian Hukum […]

  • IMI berikan uang pembinaan Rp 100 juta kepada pembalap Muda Aldi Satya Mahendra

    IMI berikan uang pembinaan Rp 100 juta kepada pembalap Muda Aldi Satya Mahendra

    • calendar_month Sabtu, 5 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org- Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus Ketua MPR RI, Dr. Bambang Soesatyo,SE.MBA memberikan uang pembinaan Rp 100 juta kepada pembalap muda kebanggaan Indonesia, Aldi Satya Mahendra (17 tahun). Aldi berhasil menjadi Juara 1 dalam Kejuaraan Dunia World Supersport300 di Sirkuit Autodrom Most, Ceko (30/7/23). Sehingga lagu Indonesia Raya bisa dikumandangkan dan bendera Merah Putih […]

  • Komisi VIII Sebut, RUU Kesejahteraan Lansi Diharapkan Mampu Beri Perlindungan 

    Komisi VIII Sebut, RUU Kesejahteraan Lansi Diharapkan Mampu Beri Perlindungan 

    • calendar_month Selasa, 11 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Surakarta, msinews.com-Komisi VIII DPR RI menyebut  penyusunan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia revisi dari UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Lanjut Usia yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Mengingat dinamika sistem pemerintahan yang telah mengalami perubahan menuntut perlu adanya revisi pada UU ini. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik. […]

expand_less