Tanggal 4 April 2024 Baleg DPR Akan Bawah RUU DKJ ke Paripurna
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Rabu, 13 Mar 2024
- visibility 200
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agas bersama Menteri Dalam Negeri H.Titi Karnavian saat rapat Baleg bersama Pemerintah. Rabu 13 Maret 2024 (Foto : Parlemen)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,msinews.com-Rancangan Undang-Undang Khusus Daerah Jakarta (RUU DKJ) akan dibawah ke rapat paripurna pada tanggal 4 April 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas.
Oleh karena itu, ia mengharapkan komitmen DPR dan pemerintah dalam menuntaskan bakal beleid hukum yang mengatur tentang pemindahan ibu kota negara ini.
“Sehingga pada tanggal 4 April sudah bisa diparipurnakan di DPR. Jadwal ini tentatif. Ini bisa diterima, Pak ya. Pemerintah DPD dan teman-teman DPR. Bisa ya,” kata Supratman dalam rapat Baleg bersama pemerintah, pada Rabu (13/3/2024).
Adapun kata dia, bahwa rapat pembahasan RUU DKJ bersama pemerintah dimulai hari ini,Rabu (13/3/2024).
“Kemudian akan diisi mulai besok dengan pembahasan di tingkat panja. Kemudian akan diakhiri pada 3 April hari Rabu, dalam kerja,” ujar Politisi Partai Gerindra itu.
Dijelaskan, pemerintah dan DPR harus menyelesaikan dua kesepakatan awal. Pertama, soal jadwal rapat bersama.
“Kedua, soal mekanisme. Kalau kita bisa menyepakati kedua hal ini, maka raker (rapat kerja) kita bisa kita akhiri dan kita lanjutkan dalam rapat berikut,” terangnya.
Supratman menyebut bahwa, ada empat materi muatan utama RUU DKJ. Secara umum, materi muatan RUU DKJ terdiri dari 12 Bab dan 72 Pasal dengan sistematika dan materi muatan yang terkait.
“Pertama, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.”
Kedua, pengaturan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta dan wilayah sekitarnya serta menyinergikan antardaerah penunjang yang ada, baik Jakarta itu sendiri, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, maupun Cianjur.
Ketiga, kata dia, soal pengangkatan kepala daerah DKJ serta pemberhentian oleh presiden dan beberapa kewenangan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Walaupun ini sudah menimbulkan perdebatan, tapi kita akan menunggu sikap akhir dari pemerintah dan diskusi kembali dengan fraksi-fraksi di DPR RI.”kata dia.
Empat, pengaturan tentang pemantauan dan peninjauan atas undang-undang ini.
Rapat pembahasan RUU DKJ hari ini, pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Adapun rapat kali ini merupakan rapat perdana Baleg dan Pemerintah membahas RUU DKJ. ** dom.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar