MSINEWS.COM– Senator RI dari Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung angkat bicara soal Kebijakan efisiensi anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Pasalnya kebijakan efisiensi TKD sebesar Rp50,59 triliun menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat berbagai daerah.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung menilai bahwa daerah justru berpeluang mendapatkan tambahan dana, asalkan mampu menyelaraskan programnya dengan kebijakan nasional. Pandangan tersebut ia sampaikan dalam kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Kota Sorong, Senin (10/2/2025)
Tamsil yang pernah menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran DPR ini, bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menerjemahkan visi Asta Cita, termasuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kemandirian daerah.
“Dari total efisiensi anggaran nasional sebesar Rp306 triliun, Rp50,59 triliun berasal dari TKD. Namun, daerah tetap bisa memperoleh tambahan dana jika program kerja mereka selaras dengan visi pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia mencontohkan bahwa Papua Barat Daya dapat menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dengan mengoptimalkan sektor pariwisata, perikanan, kelautan, dan kehutanan sebagai tumpuan utama. Jika daerah mampu menyusun proposal program yang sesuai dengan prioritas nasional, pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya dapat memperoleh kembali anggaran yang lebih besar untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Tamsil menekankan pentingnya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor-sektor potensial di Papua Barat Daya.
“Saat ini, kontribusi PNBP dari perikanan dan kehutanan masih jauh dari potensi sebenarnya. Pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada agar PNBP bisa menjadi sumber pendapatan signifikan,” ujarnya.
Dalam sambutannya di hadapan pejabat provinsi dan kabupaten se-Papua Barat Daya, Tamsil menyoroti tantangan utama dalam optimalisasi PNBP.
Tamsil menyebut, ketergantungan terhadap sektor Minerba dan Migas perlu dikurangi dengan mendorong potensi sektor lain, seperti perikanan dan kehutanan.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar kebijakan nasional tetap relevan dengan kebutuhan dan kondisi di daerah,” tegasnya.
Untuk itu, Tamsil mendorong agar Papua Barat Daya menjadi proyek percontohan dalam mengoptimalkan PNBP berbasis ekonomi rendah karbon.
Menurutnya, tren pembangunan global saat ini mengarah pada pertumbuhan berkelanjutan, yang harus diikuti dengan komitmen pembiayaan dari sektor-sektor ramah lingkungan.
“Hal ini sejalan dengan visi kepemimpinan Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita,” ujarnya menambahkan.
Masih kata Tamsil, sebagai langkah konkret, dirinya mengusulkan penyusunan roadmap optimalisasi PNBP Papua Barat Daya, yang mencakup pemanfaatan sektor perikanan dan kehutanan sebagai sumber utama pendapatan.
“Papua Barat Daya adalah masa depan Indonesia. Dengan kekayaan alam yang melimpah, wilayah ini bisa menjadi pilar ketahanan ekonomi nasional. Namun, impian ini hanya dapat terwujud jika kebijakan negara berpihak kepada daerah dan PNBP dikelola secara akuntabel serta berkeadilan,” tutup senator daerah pemilihan Sulawesi Sslatan ini. ** Tim/DM.
