Plus Minus di balik Moratorium Daerah Otonomi Baru
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Rabu, 29 Mei 2024
- visibility 20
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Lubuklinggau msinews.com – Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) beberapa tahun terakhir makin marak dan menjadi sorotan banyak pihak.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Sumatera Selatan HM Asnadi CA menyampaikan pemandangan kritis dia tentang gagasan DOB.
Asnadi menilai hal tersebut sangat positif dipandang dari sisi tatakelola prmerintahan. Paling tidak, dengan pemekaran maka diharapkan sistem kendali pemerintahan di daerah otonomi baru (DOB) menjadi lebih efektif, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan pelayanan administrasi pemerintahan.
“Semua itu bermuara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat setempat. Namun disisi negatifnya, banyak DOB tersebut yang sulit atau lamban berkembang. Sepertinya daerah tersebut belum siap menjadi DOB,” kata Asnadi kepada msinews.com.
Lanjutnya bahwa, Pemekaran terjadi karena kepentingan oknum elite politik daerah untuk membangun lingkaran kekuasaan baru.
“Sehingga tujuan utama pemekaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan,” sambungnya.
Dikatakan, banyak DOB yang sudah puluhan tahun berdiri ternyata masih jalan di tempat. Gedung perkantoran sebagai pusat administrasi pemerintahan tak kunjung terbangun.
“Pelaksanaan pembangunan infrastruktur ‘compang-camping’ dan rakyat di sana-sini resah karena tak kunjung ada peningkatan dari sisi ekonomi,” ungkap nya.
Asnadi berkeyakinan, “Semua hal negatif yang digambarkan di atas terjadi antara lain karena pimpinan DOB tersebut tidak punya kemampuan yg cukup dlm memimpin pemerintahan. Untuk membangun mereka hanya mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat, minim kemampuan untuk mendatangkan investor dalam konteks membangun daerah.”
Menurut Asnadi, sebelum moratorium pemekaran daerah dibuka kembali, sebaiknya pemerintah pusat mengevaluasi DOB-DOB yang ada. Jika DOB tersebut ternyata jauh dari harapan, maka tidak perlu malu untuk menganulir pemekaran dan kembali bergabung ke daerah asalnya. **
Penulis /Editor : Syamsul Noor (msinews.com Biro Sumsel & Babel).
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar