Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Menko Polkam Perkuat Kesiapan Penanggulangan Karhutla di Sumsel an

Menko Polkam Perkuat Kesiapan Penanggulangan Karhutla di Sumsel an

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
  • visibility 129
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Jenderal Pol (purn.) Budi Gunawan melalui Desk Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan (Karhutla) perkuat penanganan dan pencegahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

“Menyikapi kejadian Karhutla yang semakin sering terjadi dan posisi siaga darurat yang telah ditetapkan oleh Provinsi Sumsel maupun 10 Kabupaten/Kota jajarannya, kami mendorong penguatan untuk dilaksanakannya Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Provinsi Sumsel,” jelas Menko Polkam Budi Gunawan dalam keterangan resminya, Selasa (29/7/2025).

Menko Polkam menyampaikan bahwa Provinsi Sumsel merupakan salah satu Provinsi yang pernah mengalami kejadian luar biasa Karhutla. Untuk itu seluruh Kementerian/Lembaga terkait untuk siapsiaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi termasuk dengan kemungkinan Karhutla di tahun 2025.

“Melalui Desk Karhutla secara aktif untuk mendorong dan memperkuat Pemda umumnya dan khususnya Pemda Sumsel untuk melaksanakan penanganan secara dini dengan pelaksanaan rakor secara daring yang telah dimulai pada awal tahun 2025,” ungkapnya.

Pada hari ini apel kesiapsiagaanpun telah dilaksanakan yang diikuti oleh gelar Personel sejumlah 1200 orang beserta dengan kendaraan pendukung dan perlengkapan termasuk dengan 1 heli patroli BNPB di Griya Agung, Palembang. Apel juga diikuti dengan rangkaian kegiatan peninjauan peralatan maupun peninjauan spot di mana telah terjadi Karhutla serta rakor evaluasi pelaksanaan Karhutla.

“Saya mengapresiasi kolaborasi dan kerjasama yang telah dilaksanakan di Provinsi Sumsel baik dengan instansi pusat mupun antar instansi di daerah serta pihak korporasi dan masyarakat. Dengan Apel yang dan Rakor Evaluasi yang dilaksanakan akan memperkuat penanganan Karhutla di Provinsi Sumsel,” terangnya.

Mengutip pernyataan bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menko Polkam menyampaikan bahwa penangan Karhutla bukan hanya merupakan tugas teknis tetapi juga soal menyelamatkan masa depan bangsa.

“Saya sangat yakin, dengan komitmen dan sinergi kita bersama, kita akan mampu mengatasi situasi darurat karhutla yang kini tengah terjadi. Mari kita kerahkan kapasitas terbaik kita untuk melindungi rakyat, lingkungan, dan kredibilitas Indonesia di mata internasional,” kata Menko Polkam.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolrestabes Harryo: Malam Tahun Baru, Dilarang Bakar Petasan!

    Kapolrestabes Harryo: Malam Tahun Baru, Dilarang Bakar Petasan!

    • calendar_month Rabu, 27 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Malam pergantian tahun baru 2025, masyarakat Kota Palembang diminta tidak membunyikan petasan. Kepala Polisi Resort Kota Besar (Poltabes) Palembang AKBP Dr Harryo Sugihhartono SIK MH, mengatakan bahwa larangan itu diberlakukan untuk menciptakan ketenteraman di masyarakat. “Kebijakan ini kita berlakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” ujar Dr Harryo Sugihhartono, Rabu (27/11/2024). Suara petasan, […]

  • Mendagri Tito: Inflasi Bulanan 3 Daerah Terdampak Bencana Membaik

    Mendagri Tito: Inflasi Bulanan 3 Daerah Terdampak Bencana Membaik

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 168
    • 0Komentar

      Msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan inflasi bulanan (month to month) pada 3 provinsi terdampak bencana menunjukkan perbaikan. Hal ini menjadi indikator bahwa upaya perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur sosial dan ekonomi berkontribusi positif dalam penyediaan dan pengendalian harga bahan pokok masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian […]

  • Komisi II DPR  : Pelantikan Kepala Daerah Tunggu  Selesainya Semua Putusan MK

    Komisi II DPR  : Pelantikan Kepala Daerah Tunggu  Selesainya Semua Putusan MK

    • calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 111
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengusulkan agar pelantikan kepala daerah dilaksanakan setelah selesainya semua putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Pelantikan harus tetap dilakukan secara serentak. Indrajaya mengatakan, berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan serentak pada 7 Februari 2025 dan pelantikan bupati dan […]

  • Netty Prasetyarini Bicara Soal Kemerdekaan Versi Bung Karno dalam RAPBN 2024

    Netty Prasetyarini Bicara Soal Kemerdekaan Versi Bung Karno dalam RAPBN 2024

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Anggota Banggar DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetyarini mengatakan, Fraksinya dalam Rapat Paripurna DPR RI Selasa (22/8/2023) hari ini telah membahas soal RAPBN yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pidato Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2023 lalu. “Pandangan umum di rapat Paripurna tentang RUU APBN 2024 beserta nota keuangannya, memang ada banyak ya […]

  • Skandal Korupsi

    Skandal Korupsi di Dirjen Perkeretaapian: KPK Periksa 4 PPK

    • calendar_month Kamis, 4 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Skandal Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu ini telah memeriksa empat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus suap di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung dengan tersangka AD dan rekannya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, […]

  • Rikeke Diah Pitaloka : Sita, Rampas, Lelang, dan Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Harus Selaras Konstitusi

    Rikeke Diah Pitaloka : Sita, Rampas, Lelang, dan Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Harus Selaras Konstitusi

    • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 224
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS-Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa momentum pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2025 harus menjadi titik awal pembenahan menyeluruh terhadap regulasi pengelolaan aset hasil tindak pidana. Dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara, Rabu (15/7), Rieke menilai reformasi tata kelola […]

expand_less