Kualitas Udara Terdampak Karhutla, Pemerintah Tingkatkan Layanan Kesehatan dan Edukasi Masyarakat

JAKARTA,MSIMEWS.COM-Pemerintah terus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terkini, terkoordinasi, dan tersinkronisasi mengenai perkembangan situasi serta langkah-langkah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Untuk itu, pemerintah terus bekerja secara serius dan terpadu bersama seluruh unsur terkait.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menyampaikan bahwa pada Jumat (18/9/2026), Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan pentingnya menggunakan cara berpikir strategis seperti di medan tempur dalam penanganan karhutla. Menurut Menko Polkam, kekuatan tidak sekadar dibagi rata, tetapi harus dipusatkan secara tepat dan terukur pada wilayah dengan tingkat ancaman tertinggi.

“Sejalan dengan kebijakan tersebut, operasi darat, water bombing, dan operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan dengan prioritas pada fire spot aktif, lahan gambut, kawasan permukiman dan bandara, serta lokasi yang sulit dijangkau,” ujar Honi Havana di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Dalam aspek penegakan hukum, Menko Polkam meminta Kepolisian segera memproses para tersangka yang telah ditetapkan terkait dugaan pelanggaran hukum dalam kasus karhutla. Menko Polkam juga menekankan bahwa kebakaran yang terjadi berulang kali di lokasi yang sama tidak semestinya hanya dipandang sebagai kelalaian, tetapi perlu didalami sebagai indikasi pelanggaran. Apabila ditemukan unsur pelanggaran, proses hukum harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk terhadap korporasi apabila terbukti melakukan pelanggaran.

“Melalui Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla, Kemenko Polkam terus mengoordinasikan kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait agar langkah pencegahan, pemadaman, penegakan hukum, pemulihan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan terpadu, terukur, dan tepat sasaran,” kata Honi Havana.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menyampaikan adanya perkembangan positif dalam pengendalian karhutla di sejumlah wilayah prioritas. Berdasarkan pemantauan hotspot periode 15–21 September 2026, kondisi secara nasional menunjukkan kecenderungan membaik, meskipun kewaspadaan terhadap potensi karhutla tetap perlu ditingkatkan.

Data pemantauan menggunakan satelit Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA-20 dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence level) menunjukkan bahwa pada Minggu, 20 September 2026, terdapat 1.998 hotspot secara nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.843 hotspot atau sekitar 92 persen berada di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Ristianto menjelaskan bahwa data hotspot tidak serta-merta menunjukkan jumlah titik api atau kejadian kebakaran hutan dan lahan. Hotspot merupakan indikasi adanya anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit. Karena itu, satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi oleh lebih dari satu satelit sehingga tetap diperlukan verifikasi di lapangan.

“Data hotspot tidak berarti langsung menunjukkan titik api atau terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dalam satu hamparan, hotspot dapat terdeteksi oleh beberapa satelit. Karena itu, diperlukan verifikasi di lapangan,” kata Ristianto.

Pada 21 September 2026 pukul 23.59 WIB, jumlah hotspot nasional tercatat sebanyak 948 titik. Di Kalimantan Tengah, jumlah hotspot turun dari 1.224 titik pada hari sebelumnya menjadi 508 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan mengalami sedikit peningkatan dari 69 menjadi 74 titik. Jambi turun menjadi enam hotspot, sedangkan Riau tidak mencatat adanya hotspot berdasarkan pemantauan tersebut.

Meski kondisi menunjukkan perbaikan, Ristianto mengingatkan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya berakhir. Masyarakat dan seluruh pihak diminta tetap meningkatkan kewaspadaan serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

“Walaupun kondisi sudah membaik, bukan berarti bahaya kebakaran hutan dan lahan sudah lewat. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga dan meningkatkan kewaspadaan. Api sekecil apa pun dapat menjadi bencana di lapangan,” tegasnya.

Selain melakukan pengendalian karhutla, Kementerian Kehutanan juga melakukan penyelamatan satwa liar yang terdampak kebakaran. Hingga 22 September 2026, sebanyak 100 individu satwa liar telah diselamatkan di enam provinsi prioritas.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 individu merupakan orangutan yang berada di wilayah Kalimantan. Secara keseluruhan, sekitar 97 persen satwa yang diselamatkan berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Selain orangutan, satwa lain yang menjadi fokus penyelamatan adalah trenggiling.

Kementerian Kehutanan menilai penyelamatan satwa liar merupakan bagian penting dari penanganan dampak karhutla. Upaya tersebut dilakukan bersama berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal, dan relawan.

“Bagaimanapun, kita harus bersama-sama menjaga Indonesia dari ancaman terhadap habitat satwa liar. Upaya perlindungan dan penyelamatan satwa liar menjadi sangat penting,” ujar Ristianto.

Dari sisi operasi pemadaman, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Berton Panjaitan menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi operasi pada 17–21 September 2026, BNPB terus mengoptimalkan upaya pemadaman untuk memperkecil kesenjangan antara luas lahan yang terbakar dan luas lahan yang berhasil dipadamkan.

“Ini yang sedang kita kerjakan. Kita berusaha untuk memperkecil gap antara yang terbakar maupun yang dipadamkan,” kata Berton.

Selama periode 17–21 September 2026, luas lahan yang berhasil dipadamkan di enam provinsi mencapai 4.465 hektare. Rinciannya antara lain Sumatera Selatan sekitar 2.233 hektare, Kalimantan Tengah 634 hektare, Jambi 458 hektare, Kalimantan Selatan 479 hektare, dan Kalimantan Barat sekitar 380 hektare.

Sementara itu, perkembangan di Riau terus dimonitor dan ditangani melalui operasi gabungan di lapangan.

Berdasarkan kondisi terakhir, tercatat sekitar 1.212 hektare lahan terbakar di enam provinsi tersebut, dengan sekitar 1.000 hektare di antaranya berhasil dipadamkan. Operasi dilakukan melalui kombinasi pemadaman darat dan udara dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah.

Di Kalimantan Barat, operasi udara belum dapat dilakukan secara optimal akibat jarak pandang (visibility) yang sangat terbatas. Jarak pandang bahkan sempat berada di bawah 1.000 meter sehingga helikopter maupun pesawat tidak dapat melaksanakan operasi secara aman.

Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Operasi udara hanya mampu melakukan pemadaman pada area sekitar empat hektare akibat keterbatasan jarak pandang. BNPB menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh tidak tersedianya helikopter atau peralatan pendukung, melainkan karena faktor keselamatan penerbangan dan kondisi atmosfer.

Dalam aspek kualitas udara dan kesehatan masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup yang diwakili Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Edward N. Pakpahan serta Kementerian Kesehatan yang diwakili Direktur Kesehatan Lingkungan Then Suyanti melaporkan bahwa kualitas udara di sejumlah daerah terdampak karhutla berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 33 wilayah dengan kondisi kualitas udara pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak, disertai edukasi mengenai pentingnya penggunaan masker serta imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.

Berdasarkan hasil pemantauan melalui sistem surveilans kesehatan, tercatat 174.694 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla pada periode Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 40.363 kasus merupakan balita. Kasus tersebut tersebar di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pemantauan.

“Kami memastikan agar pemantauan dan penanganan dampak kesehatan akibat karhutla terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta unsur terkait lainnya,” kata Then Suyanti.

Pemerintah melalui Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla akan terus memantau perkembangan situasi serta memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan efektif, keselamatan masyarakat terlindungi, dampak terhadap lingkungan dapat ditekan, serta masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan terkini.

Acara ini turut dihadiri Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Then Suyanti, Karo Humas dan KLN Kemenhut Ristianto Pribadi, Direktur Perlindungan dan Pengolahan Mutu Udara KLH Edward N. Pakpahan, dan Kapusdatinkom BNPB Berton Panjaitan.**