Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » Entas Kemiskinan, Kemensos :  Pemberdayaan bukan Sekadar Perlindungan Sosial

Entas Kemiskinan, Kemensos :  Pemberdayaan bukan Sekadar Perlindungan Sosial

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 18 Jan 2025
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Surakarta,msinews.com – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menekankan pentingnya permberdayaan bukan sekadar perlindungan sosial dalam memberantas kemiskinan.

“Jadi, setelah mereka mendapatkan perlindungan, ada batasnya. Para pendamping jangan meninabobokan mereka yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),” kata Gus Ipul dalam acara Dialog Bersama Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial di Pendopo Keraton Surakarta Hadiningrat, Sabtu (18/1/2025).

Ia meminta agar para pendamping PKH, berusaha secara keras agar keluarga penerima manfaat (KPM) tidak betah hanya menerima bantuan dan bisa naik kelas menuju kelompok sejahtera yakni dengan pindah ke pemberdayaan masyarakat.

“Jika mereka naik kelas maka program akan beda, bukan bantuan sosial (Bansos) lagi. Tapi, bantuan modal, peningkatan kapasitas, dan menciptakan pasar,” katanya.

Gus Ipul mengatakan pendamping PKH harus memiliki semangat untuk menggraduasi KPM PKH. KPM harus dipersiapkan untuk diambil alih ke kementerian lain.

“Mereka graduasi, ikut program kementerian UMKM, kementerian koperasi, kementerian tenaga kerja supaya mereka jadi keluarga yang lebih mandiri,” katanya.

Ia menjelaskan KPM yang tidak bisa langsung menjalani pemberdayaan perlu melalui rehabilitasi. Sehingga, mereka akan ditempatkan di shelter dan direhabilitasi fungsi sosialnya agar utuh dan sehat.

“Tugas kita berkelanjutan terpadu terukur, graduasi, check out, lulus,” kata Gus Ipul.

Ia menargetkan tiap pendamping PKH harus menggraduasi 10 KPM tiap tahun. Ia meminta para pendamping untuk bekerja berdasarkan data yang akurat.

“Saya ingin pendamping menerjemahkan bidang tugas masing-masing. Bikin data profil 300 orang, bikin perencanaan,” katanya.

Ia mengatakan pendamping PKH harus memetakan KPM yang perlu direhabilitasi hingga yang langsung bisa diberdayakan.

“Pendamping harus punya target kapan KPM bisa digraduasi,” katanya.

Kemensos mengalokasikan anggaran untuk Solo Raya sebesar Rp2 triliun. Rinciannya bantuan sembako Rp1,1 triliun, PKH 759 miliar, bantuan permakanan Rp62 miliar, dan YAPI sebesar Rp17 miliar. Adapun penerima bantuan sosial sebanyak 542.791 KPM.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Resmi Diakui oleh UNESCO,Atas Usulan Indonesia

    Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Resmi Diakui oleh UNESCO,Atas Usulan Indonesia

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Paris,Prancis,msinews.com-Usulan Indonesia agar UNESCO mengakui Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Eksekutif UNESCO. Dengan dukungan lebih dari 30 negara sebagai co-sponsor, proposal ini telah dibahas dan diputuskan dalam Pertemuan Dewan Eksekutif UNESCO ke-219 di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis, akhir Maret  2024, melalui Draft Decision 219/EX 37. Adapun, […]

  • Komisi II DPR RI Lobi Pemerintah, Soal 2 Juta Honorer PHK

    Komisi II DPR RI Lobi Pemerintah, Soal 2 Juta Honorer PHK

    • calendar_month Sabtu, 26 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta, Wakil ketua komisi II DPR RI Fraksi PPP Syamsurizal mengatakan akan mencari jalan keluar, 2 juta tenaga honorer masih ada 2024 bisa jadi pegawai PPPK. “Hingga saat ini DPR telah meminta pemerintah agar para tenaga honorer tetap dipertahankan dan dialihkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ( PPPK),” kata Syamsurizal dalam keterangan tertulis, […]

  • Menkeu Purbaya Bakal Periksa Rekening Pejabat Eselon I sampai III

    Menkeu Purbaya Bakal Periksa Rekening Pejabat Eselon I sampai III

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperketat pengawasan internal dengan memeriksa rekening tabungan seluruh pejabat eselon I hingga III di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah Menkeu Purbaya ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan sekaligus bahan pertimbangan dalam rotasi dan promosi jabatan. Purbaya menegaskan pemeriksaan dilakukan menyeluruh, terutama terhadap pejabat yang berpotensi menduduki […]

  • Kemenkeu Belak-belakan Cara RI Dapat Modal Bangun Insfratruktur

    Kemenkeu Belak-belakan Cara RI Dapat Modal Bangun Insfratruktur

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Jakarta InfomsiNews–Mengentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cara agar pemerintah bisa mendapatkan modal untuk membangun infrastruktur. Menurutnya, kesenjangan infrastruktur memang masih terjadi dan masalah utamanya adalah sumber pembiayaan. Sri Mulyani mengatakan membiayai pembangunan infrastruktur pemerintah menggunakan anggaran sendiri terlebih dahulu. Ia menyebut karena anggaran terbatas maka butuh bantuan swasta. “Ketika pemerintah memiliki anggaran sendiri, kita […]

  • Alokasi Anggaran Bangun IKN Tahun 2024 Meningkat Menjadi Rp35,45 Triliun

    Alokasi Anggaran Bangun IKN Tahun 2024 Meningkat Menjadi Rp35,45 Triliun

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengumumkan peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024, mencapai total Rp35,45 triliun. Hal ini menandai peningkatan signifikan dari anggaran tahun sebelumnya, yang hanya sebesar Rp24 triliun. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota […]

  • Soal Penetapan Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Pernyataan Jubir KPK Sudah Jelas

    Soal Penetapan Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Pernyataan Jubir KPK Sudah Jelas

    • calendar_month Kamis, 31 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Menyoal perkembangan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Anggota DPR inisial S dan HG hingga saat masih dalam proses. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI-OJK bahwa tidak ada perubahan […]

expand_less