Msinews.com – Sebuah narasi viral di TikTok menyebut lima orang oknum pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerima suap dari pengusaha skincare Reza Gladys dipastikan tidak benar.
Informasi tersebut telah dikonfirmasi sebagai hoaks oleh BPOM dalam keterangan resmi yang dirilis pada Jumat 3 Oktober 2025.
Isu tersebut sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial. Dalam unggahan yang beredar luas, disebut-sebut Kepala BPOM RI Taruna Ikrar tengah mendalami dugaan suap.
“BPOM rilis ada 5 orang pegawai BPOM terima uang suap dari Reza Gladys, Kepala BPOM Taruna Ikrar: masih dalam penyelidikan, mohon bersabar,” demikian bunyi narasi yang tersebar di berbagai platform media sosial.
BPOM menegaskan pernyataan itu tidak pernah disampaikan oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar. Dalam keterangan resminya, lembaga itu menuliskan beberapa poin klarifikasi penting.
Pertama, BPOM menegaskan Kepala BPOM Taruna Ikrar tidak pernah menyampaikan ‘statement’ demikian.
Kedua, tidak ada pegawai BPOM yang disangkakan menerima penyuapan.
“Isi pemberitaan telah menggiring opini negatif di tengah upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan termasuk kosmetik yang terus dilakukan pemerintah,” tegas BPOM.
BPOM juga mengatakan tengah bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah dan memberantas korupsi di sektor pengawasan sediaan farmasi dan makanan.
Sinergi tersebut dijalankan melalui tiga langkah utama:
Pendidikan, untuk meningkatkan kesadaran integritas dan tata kelola bersih di lingkungan BPOM.
Pencegahan, dengan memperkuat sistem agar tidak ada celah bagi praktik korupsi.
Penindakan, memastikan langkah hukum diambil bila terjadi pelanggaran.
Kolaborasi ini didasarkan pada Nota Kesepahaman antara BPOM dan KPK pada 5 November 2021, yang juga mencakup upaya pencegahan risiko fraud dan penguatan integritas pegawai.
Dalam kesempatan yang sama, BPOM juga memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK pada tahun 2024.
BPOM tercatat masuk dalam zona hijau dengan skor 83,93, jauh di atas rata-rata nasional 71,53.
Capaian itu menempatkan BPOM dalam lima besar kementerian atau lembaga dengan skor terbaik pada penilaian integritas.
“BPOM akan terus memperkuat komitmen untuk menjadi lembaga yang terus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” sebut keterangan resmi tersebut.
Dengan klarifikasi ini, BPOM berharap masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan selalu memeriksa sumber resmi sebelum menyebarkannya lebih lanjut.*