Msinews.com – Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Rino Triyono meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera melakukan perombakan kabinet dengan mencopot Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.
Desakan muncuat maraknya praktik judi online yang dinilai kian meresahkan masyarakat.
Rino menilai klaim pemerintah terkait pemblokiran ribuan situs judi daring tidak sejalan dengan realitas di lapangan.
Promosi judi online, kata dia, masih mudah ditemukan di berbagai platform digital, termasuk media sosial dan portal berita.
“Dikatakan ribuan situs judi online sudah diblokir, tetapi faktanya promosi judi online masih merajalela di berbagai platform digital. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemberantasan judi online belum maksimal. Saya menilai Menkomdigi sudah selayaknya di-reshuffle karena tidak mampu bekerja secara efektif,” tegas Rino di Jakarta pada Senin 26 Januari 2026.
Menurut Rino, Presiden Prabowo perlu menunjuk menteri yang memiliki kompetensi kuat di bidang teknologi informasi agar mampu menangani kejahatan digital secara serius, terukur, dan berkelanjutan.
Selain soal judi online, AKPERSI juga menyoroti lemahnya komunikasi Menkomdigi dengan organisasi pers.
Rino menilai terdapat kesan diskriminatif dan tebang pilih terhadap organisasi pers, padahal pers memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi pemerintah kepada publik.
Ia mengungkapkan, Dewan Pimpinan Pusat AKPERSI telah dua kali melayangkan surat permohonan audiensi kepada Menkomdigi, namun tidak pernah mendapat tanggapan.
Bahkan, surat yang disampaikan melalui Wakil Presiden RI untuk menghadirkan Menkomdigi atau perwakilannya dalam Rapat Kerja Nasional AKPERSI juga tidak direspons.
“Ironisnya, surat dari Wakil Presiden dengan Nomor: B-36/KSN/SWP/HM.05/11/2025 yang meminta Menkomdigi menerima audiensi AKPERSI dan memberikan dukungan pun tidak diindahkan. Jika arahan Wakil Presiden saja tidak dijalankan, bagaimana perintah Presiden dapat dilaksanakan?” ujar Rino.
Rino menegaskan lemahnya pengendalian judi online telah menimbulkan dampak sosial serius. Ia menyebut banyak korban mengalami tekanan psikologis hingga kehilangan nyawa akibat jeratan judi daring.
Sebagai penguat, Rino merujuk data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat nilai transaksi judi online sepanjang 2025 mencapai Rp155 triliun.
Angka tersebut dinilai menunjukkan kejahatan digital masih beroperasi secara masif dan terorganisir.
AKPERSI menilai reshuffle Menkomdigi bukan bentuk intervensi politik, melainkan langkah strategis untuk menyelamatkan ruang digital nasional dan memulihkan kepercayaan publik.
Selain itu, perombakan dinilai penting untuk membangun kembali komunikasi yang sehat antara pemerintah dan insan pers.
“Insan pers adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika komunikasinya tidak berjalan baik, maka kebijakan pemerintah pun tidak akan sampai secara utuh ke publik,” kata Rino.
AKPERSI berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas demi melindungi ruang digital nasional dan mencegah dampak lebih luas dari praktik judi online.*