Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » DPR Serukan Bangun Kekuatan Ekonomi untuk Hancurkan Israel

DPR Serukan Bangun Kekuatan Ekonomi untuk Hancurkan Israel

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
  • visibility 94
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi Dengan tema “Aksi Demo Bela Palestina Menyebar Keseluruh Dunia, Peran Penting Indonesia Dinanti.

Diskusi rutin setiap Kamis ini bertempat di Ruang Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen (PPID), Lantai 1 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024) dengan menghadirkan pembicara yakni Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta, Pengamat hubungan internasional, Hikmahanto Juwana,dan Praktisi Media Jhon oktaveri,dengan moderator Eric Suroyo,anggota KWP.

Diskusi membahas soal posisi, sikap dan taktik Indonesia dalam membela Hak Bangsa Palestina, menyusul sikap 11 dari 27 negera eropa sehingga menjadi 143 negara yang mengakui Palestina sebagai negeri Merdeka dan berdaulat.

“Hal ini bukan saja atas nama keadilan dan kemanusiaan namun sesuai dengan UUD 1945 bahwa kemerdekaan hak segala bangsa.”

Sukamta menyebut bahwa Israel memiliki tiga sikap. Pertama “orang-orang yang mau menerima koeksisten hidup bersama antara Israel sebagai warga dengan Palestina sebagai warga.

Kedua nya ingin ber koeksistensi sebagai negara Israel sendiri Palestina negeri sendiri di dua negara.Ketiga adalah yang ekstrim yang tidak mau menerima 2 negara ,Israel hanya bisa diisi oleh satu negara yaitu negara Israel, di tanah yang dulu namanya Palestina .

Sayangnya kelompok ini sekarang sedang berkuasa, pemerintahnya, partai-partainya ,maupun rakyatnya sedang berada di sayap kanan paling kanan. Sikap mereka sangat ekstrem,karena punya tiga sikap terhadap Palestina.

“Mereka memberi ultimatum kepada Palestina, satu perang sampai Palestina habis atau Palestina mau tinggal di negara ini boleh, tapi tidak boleh punya pemerintahan sendiri ,tidak boleh punya hak pilih memilih pemerintah pusat paling boleh memerintah sampai tingkat daerah.” urai Sukamta.
Lanjutnya, bahwa seluruh warga Palestina pergi dari Palestina dan mereka mau membiayai kalau ada negara yang mau nampung .

“Tapi sayangnya, yang sikap ketiga ini yang sekarang ada, dulu Simon Perez itu mau koeksisten hidup dua negara solusi 2 negara yang dimotori oleh banyak negara dunia internasional, termasuk Indonesia ingin ada solusi dua negara. Nah dengan peristiwa GAZA yang sekarang ini mau tidak mau kita punya tafsir bahwa yang ketiga ini sedang mengusahakan agar Gaza ini bersih dari penduduk Palestina,”sambungya.

“Jadi, dulu awalnya saya menduga ini hanya akan membebaskan sandera dan melumpuhkan Hamas. Tapi kemudian ternyata melumpuhkan Hamas itu tidak bisa ketika masih ada warga negara Palestina di situ. Maka dilakukanlah upaya pembersihan seluruh sarana kehidupan, infrastruktur, jalan-jalan pemerintahan sejarah, yang ada di Gaza semua dihancurkan bahkan fasilitas untuk menunjang kehidupan dihancurkan, rumah-rumah sakit, sekolah, dihancurkan.” urainya.

Sementara itu, Pengamat hubungan internasional, Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa, adanya aksi demo dari berbagai belahan dunia termasuk dari Amerika Serikat yang dimotori oleh para mahasiswa dari universitas ternama.

Jadi, ini semua sebenarnya ujungnya adalah dunia tidak bisa melihat penindasan terhadap manusia-manusia yang ada di dunia. Maka isunya adalah isu kemanusiaan ,tentu mereka tidak dalam konteks membela apapun tapi juga tidak mau membela Israel.

“Israel dalam penindasan ini, saya katakan penindasan kenapa ada tiga alasan. pertama adalah kalau Israel mengatakan bahwa kami melakukan serangan balik. Jadi, serangan balasan karena tanggal 7 Oktober kami diserang oleh Hamas tapi jumlah 35.000 orang yang menjadi korban itu menurut saya sudah tidak proporsional. ”

Internasional menerima permohonan dari Afrika Selatan untuk mempermasalahkan tindakan Israel karena ini dianggap sebagai pertentangan dengan konferensi genosida. bahkan dalam putusan sela dari mahkamah internasional baru-baru ini mereka minta Israel menghentikan serangan. **DM.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPR, Puan Maharani Minta Pemerintah Jamin Kelancaran Mudik Lebaran 2024

    Ketua DPR, Puan Maharani Minta Pemerintah Jamin Kelancaran Mudik Lebaran 2024

    • calendar_month Jumat, 5 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, apalagi mengingat beberapa waktu lalu terjadi longsor di ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) KM 64 arah Jakarta-Sukabumi. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. “Saya minta kepada Pemerintah untuk bisa menjaga kelancaran dan keamanan arus mudik dan balik karena kabarnya akan ada jutaan orang yang melakukan mudik mulai hari ini […]

  • Masih Prematur Bangun Ibu Kota Baru, UU IKN Kini Dirubah Lagi, Berikut Alasannya:

    Masih Prematur Bangun Ibu Kota Baru, UU IKN Kini Dirubah Lagi, Berikut Alasannya:

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Pemerintah dan DPR telah kembali membahas untuk merevisi Undang-undang (UU) nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Latar belakang pengubahan ketentuannya pasal dilakukan untuk memperkuat kedudukan otorita dalam pelaksanaan kegiatan 4P, persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa selaku perwakilan pemerintah dalam rapat itu […]

  • PDIP

    PDIP Siap Ajukan Gugatan ke PTUN Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu Presiden 2024

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Berencana Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah menimbang langkah hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dugaan kecurangan dalam Pemilihan […]

  • Musrenbang Provinsi Sulbar: Kemendagri Dorong Penanganan Kemiskinan Ekstrem hingga Tata Kelola Kewilayahan

    Musrenbang Provinsi Sulbar: Kemendagri Dorong Penanganan Kemiskinan Ekstrem hingga Tata Kelola Kewilayahan

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk memfokuskan program pembangunan tahun 2026 pada sejumlah isu strategis. Di antaranya meliputi pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, pencegahan tengkes, serta penguatan tata kelola kewilayahan melalui penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini dinilai penting, mengingat pencapaian pembangunan nasional memerlukan sinergisitas […]

  • KPPU Diminta Jangan Kendor Awasi Persaingan Usaha

    KPPU Diminta Jangan Kendor Awasi Persaingan Usaha

    • calendar_month Rabu, 13 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Politikus Partai Demokrat,  Herman Khaeron mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam persaingan usaha. Sebab, kehadiran KPPU dinilai penting untuk bisa menertibkan sistem perdagangan utamanya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup masyarakat. “KPPU dalam situasi seperti ini semestinya bisa berbuat banyak, misal persoalan harga […]

  • Kemnaker Gandeng IKA FIKOM UNPAD Perkuat Komunikasi Publik Berbasis Data

    Kemnaker Gandeng IKA FIKOM UNPAD Perkuat Komunikasi Publik Berbasis Data

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 51
    • 0Komentar

      Msinews.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat strategi komunikasi publik agar kebijakan ketenagakerjaan lebih mudah dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Penguatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA FIKOM UNPAD) dengan pendekatan berbasis data dan pemanfaatan teknologi digital. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara […]

expand_less