Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Gempar Soekarnoputra : Indonesia Harus Mampu “Berantas Mafia”,Jika Ingin Maju

Gempar Soekarnoputra : Indonesia Harus Mampu “Berantas Mafia”,Jika Ingin Maju

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 2 Jun 2024
  • visibility 132
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com- Peneliti, Pengamat Hukum dan Politik, Dr. Gempar Soekarnoputra,SH mengaku prihatin akan maraknya “mafiah hukum” di Indonesia dimana negara ini kaya akan sumber daya alam namun taraf hidup eknomi masyarakatnya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan.

Keprihatinan salah satu anak kandung Bung Karno ini diunggah dalam laman akun https://www.facebook.com/ yang diterima awak media di Jakarta, Minggu (2/6/2024).

“Indonesia tidak akan maju dan rakyat Indonesia akan semakin susah bahkan miskin hidupnya jikalau semakin marak nya mafiah politik,” tulis Dr.Gempar Soekarnoputra,SH.

“Saat ini semakin merajalela mafia politik, mafia ekonomi, mafia pangan, mafia perbankan, mafia pertambangan, mafia pendidikan, mafia perkayuan, mafia peradilan/mafia hukum, mafia tanah, mafia perpajakan, mafia penyelundupan, mafia perjudian online, mafia perikanan, mafia jalanan/perparkiran dan mafia-mafia di berbagai kegiatan yang melibatkan urusan publik. ” tegas anak dari Bung Karno buah cinta dari pernikahan dengan Jetje Langelo yang dinikahi di Manado pada 1957 itu.

Gempar Soekarnoputra,yang saat ini menjabat Ketua Umum DPP Partai Indonesia Terang itu, menerangkan bahwa “Seharusnya Pemerintah Indonesia atas nama NKRI dan hukum, tidak boleh dikalahkan dengan sepak terjangnya mafia-mafia tersebut. Mereka (mafiah-red) sepertinya terorganisir dan melibatkan kelompok-kelompok tertentu, baik secara organisasi maupun non-organisasi.” tegas pria kelahiran 13 Januari 1958 itu.

Gempar Soekarno menyebut, “Tujuan dari kegiatan mafia-mafia tersebut ujung-ujungnya mendapatkan keuntungan besar atau uang dalam jumlah besar secara ilegal dan memanipulasi hukum atau melakukan penyelundupan hukum.”

Jadi,salah satu solusinya agar Pemerintah (institusi eksekutif) harus bekerja sama dengan institusi Legislatif dan institusi Yudikatif untuk memberantas mafia-mafia tersebut.

“Tentu saja diharapkan masyarakat Indonesia agar pejabat-pejabat pada institusi-institusi negara tersebut harus bersih dari KKN,” bebernya.

“Sebab, kalau pejabat-pejabat negara tersebut tidak bersih dari KKN, bagaimana mereka dapat melakukan pemberantasan terhadap mafia-mafia tersebut? Malahan pejabat-pejabat negara tersebut dapat disandera oleh mafia-mafia tersebut. Terus terang jika komplotan mafia tidak diberantas,maka Indonesia tidak bakal mauju-maju,”tutup alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini. ** (Domi).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemensos Gelar Peringatan HUT ke-25 Dharma Wanita Persatuan dan Hari Ibu ke-96

    Kemensos Gelar Peringatan HUT ke-25 Dharma Wanita Persatuan dan Hari Ibu ke-96

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Jakarta msinews.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Hari Ibu ke-96 di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta (3/1). Acara ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta Penasihat DWP, Fatma Saifullah Yusuf dan Intan Agus Jabo Priyono. Selaku Ketua […]

  • Resmi: Kejagung Tahan Anggota DPD RI Praksi PDIP Ismail Thomas

    Resmi: Kejagung Tahan Anggota DPD RI Praksi PDIP Ismail Thomas

    • calendar_month Selasa, 15 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Kejaksaan Agung (Kejagung) RI baru saja mengumumkan bahwa Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pertambangan Sendawar Jaya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, Ismail ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan Tipikor terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan Sendawar Jaya. “Saya […]

  • Pembangunan Gedung Sekolah SMA Unggul Garuda Di Konawe Selatan Capai  87,58 Persen

    Pembangunan Gedung Sekolah SMA Unggul Garuda Di Konawe Selatan Capai  87,58 Persen

    • calendar_month Minggu, 5 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    KONSEL,MSINEWS.COM-Pemerintah terus mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen tersebut ditandai dengan hampir selesainya pembangunan SMA Unggul Garuda Baru di Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, yang dirancang sebagai sekolah unggulan berbasis sains, teknologi, dan inovasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, […]

  • Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol Pekanbaru-Padang

    Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol Pekanbaru-Padang

    • calendar_month Jumat, 26 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Pekanbaru,msinews.com-Pemerintah diminta untuk segera selesaikan pembayaran tanah masyarakat untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Padang. Hal ini guna memberikan kejelasan terhadap status pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai PSN. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman. “Misalnya mempercepat penyelesaian pembayaran tanah masyarakat. Jadi biar sejalan, Kementerian ATR BPN menyelesaikan tugasnya, […]

  • Pemerintah Daerah Wajib Uji Sampel MBG untuk Cegah Keracunan

    Pemerintah Daerah Wajib Uji Sampel MBG untuk Cegah Keracunan

    • calendar_month Minggu, 5 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

      Msinews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melakukan uji sampling terhadap makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah Pemkot Pangkalpinang ini dilakukan untuk memastikan setiap makanan program MBG yang dikonsumsi oleh para siswa benar-benar aman dan layak saji. “SPPG harus melakukan pengujian makanan sebelum […]

  • Ratusan Guru SR Mengundurkan Diri, Mensos : Penempatan Jauh Jadi Alasan Utama

    Ratusan Guru SR Mengundurkan Diri, Mensos : Penempatan Jauh Jadi Alasan Utama

    • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf sapaan akrabnya Gus Ipul, menjelaskan soal 160 guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri. Menurut Gus Ipul, penempatan yang terlalu jauh menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan para guru tersebut. “Wah, kalau catatan rinciannya enggak ada. Jadi, itu semacam, ya, salah satu alasannya itu secara umum […]

expand_less