Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Pentingnya Rencana Detail Tata Ruang Bagi Pembangunan Daerah

Pentingnya Rencana Detail Tata Ruang Bagi Pembangunan Daerah

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 8 Mei 2024
  • visibility 86
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Makassar,msinews.com Tim Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Sulawesi Selatan dalam rangka mengevaluasi implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Kamran Muchtar Podomi, mengatakan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) itu sangatlah penting bagi tatakelola pembangunan sebuah daerah.

Dikatakan bahwa, RDTR sebagai turunan dari Rencana Detail Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta mendesak agar program ini dijalankan secara efektif di setiap daerah.

“Rencana Detail Tata Ruang sebagai derivatif daripada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) semestinya program ini penting untuk dilaksanakan di setiap daerah,” kata Kamran Muchtar Podomi kepada wartawan parlemen di Kota Makasar,Sulawesi Selatan,Senin pekan ini.

Menurut laporan dari Pemerintah Pertanahan Kabupaten Maros, target mereka adalah memiliki 150 Persub RDTR, namun baru tercapai 36 Persub, di mana hanya 30 Persub yang telah ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Adapun, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah jumlah asistensi yang berlebihan terhadap rancangan RDTR, yang sering kali tidak mencapai kesepakatan dalam satu pertemuan, menyebabkan banyak RDTR yang belum dilegalkan.

“Komisi II sebagai mitra dari ATR/BPN, sangat ingin melihat hasil yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, terutama Kementerian ATR/BPN, dalam mempercepat implementasi RDTR di daerah. Kami mendukung upaya ini, bahkan bersedia untuk memberikan tambahan anggaran jika diperlukan,” terangnya.

Untuk diketahui, kunjungan kerja ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mempercepat proses penyusunan dan pengesahan RDTR, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan RDTR yang disusun akan membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia.

“Komisi II khususnya sebagai mitra dari ATR/BPN benar-benar ingin melihat hasil yang hari ini sedang digenjot oleh pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN kami mendukung itu dan jika bila perlu ada penambahan anggaran untuk masalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” beber Kamran Muchtar Podomi. ** Timred/Domi.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (1)

  • Media Sejahtera Indonesia

    Pembaca msinews.com yang budiman. Redaksi mohon partisipasinya untuk memberikan masukan dari setiap artikel berita yang tersaji dalam laman berita media online msinews.com.

    Terima Kasih.
    Tim Readaksi.

    Balas8 Mei 2024 15:57

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Letak Iman dan Dosa (Bagian Tiga)

    Letak Iman dan Dosa (Bagian Tiga)

    • calendar_month Minggu, 19 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Oleh Syamsul Noor Fajri SIMPUL filsafat eksistensialisme Sartre tak sampai melambung ke dalam ruang hampa udara, berkat sentuhan epistemologi Filsafat Religius Experience Rudolf Otto. Dalam kontemplasi filsafatnya, Otto berusaha menjawab relung-relung temaram dari al-khauf, al-khudi, ar-roja’, dan wahdah al-wujud, serta manunggaling kawula gusti dari filsuf muslim. Rudolf Otto kendati bertolak dari teologi Protestan tetapi tesisnya […]

  • Pengungsi Rohingya di Aceh Capai 1.000 orang, Pemerintah Diminta Lakukan Hal Ini 

    Pengungsi Rohingya di Aceh Capai 1.000 orang, Pemerintah Diminta Lakukan Hal Ini 

    • calendar_month Senin, 3 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Banda Aceh,msinews.com- Kominis Hukum,Keamanan dan HAM (Komisi III)  DPR RI, meminta pemerintah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait regulasi yang mengatur soal kewenangan tiap-tiap lembaga dalam menangani pengungsi yang datang dari negara luar. Hal tersebut menyusul jumlah pengungsi Rohingya di Aceh yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 1.000 orang dan tersebar di tujuh […]

  • Demi Berantas Korupsi dan Narkoba, PKB Siap Sokong Anggaran Triliunan Rupiah untuk KPK-PPATK-BNN

    Demi Berantas Korupsi dan Narkoba, PKB Siap Sokong Anggaran Triliunan Rupiah untuk KPK-PPATK-BNN

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menyatakan dukungan penuhnya terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia berharap dukungan ini dapat mendorong kinerja ketiga lembaga tersebut menjadi lebih baik lagi. Dukungan tersebut disampaikan […]

  • Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Nasib Para Honorer

    Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Nasib Para Honorer

    • calendar_month Selasa, 28 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah didesak segera menyelesaikan kejelasan nasib para honorer. Karena itu Komisi IX DPR RI akan mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk duduk bersama membahas masalah tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX Irma Suryani saat menerima audiensi dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) Indonesia terkait nasib para tenaga honorer yang tidak masuk kuota […]

  • Israel-AS Serang Iran, Komisi I DPR: Waspada dan Pastikan WNI Aman

    Israel-AS Serang Iran, Komisi I DPR: Waspada dan Pastikan WNI Aman

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 148
    • 0Komentar

      Msinews.com – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sarifah Ainun Jariyah, menilai serangan yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat ke Teheran serta sejumlah kota lain di Iran pada Sabtu (28/02/2026) perlu diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Menurut Sarifah, situasi tersebut berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan. Ia menegaskan Indonesia harus […]

  • Israel Serang Iran, FPN : Pelanggaran Hukum Internasional

    Israel Serang Iran, FPN : Pelanggaran Hukum Internasional

    • calendar_month Sabtu, 14 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Free Palestine Network (FPN) melalui Sekretaris Jenderalnya Furqan AMC mengutuk serangan Israel ke Iran dan menyatakan serangan tersebut adalah pelanggaran hukum internasional. Hal ini ditegaskan Furqan AMC dalam keterangannya yang diterima media di Jakarta, pada Sabtu 14 Juni 2026. “Serangan entitas barbar Israel terhadap Iran adalah pelanggaran hukum internasional. Sebagaimana sikap resmi Pemerintah RI, […]

expand_less