KPK Bolak-balik Tada Tangan Pakta Integritas, Namun OTT-nya Tetap Ada
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Jumat, 4 Agt 2023
- visibility 85
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, Infomsi.News–Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan bahwa dirinya sering kali diundang guna tanda tangan (ttd) pakta integritas di lingkungan pemerintahan. Kendati demikian kata Ghufron masih ada pejabat terkena operasi tangkap tangan KPK.
“Mohon maaf, KPK itu kalau tanda tangan begini-begini sudah bolak balik, tetapi OTT-nya tetap jalan, tetap ada,” kata Ghufron diatas podium dalam acara penandatanganan pakta integritas RAPBD DKI Jakarta Tahu 2024, di DPRD DKI Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).
Ghufron mengatakan yang terpenting dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih, bukan acara formal penandatanganan pakta integritas, namun itikad antikorupsi.
Ia meminta para anggota dewan mendukung kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi mewujudkan tata kelola pemerintahan transparan serta akuntabel.
“Oleh karena itu momen terpenting dalam ini adalah bukan tanda-tangannya dan hora-horenya, tapi yang penting itu dilandasi dengan itikad,” tegasnya.
Ia berharap perlunya ada kesadaran dari masing-masing pihak untuk menciptakan pemerintahan yang bersih serta transparan.
“Saya berharap mohon Pak Heru didukung. Untuk apa? Untuk menciptakan legacy-legacy tata pemerintahan transparan, berkepastian, akuntabel dan partisipatif,” ucapannya
Lebih lanjut Ghufron mempersilakan apabila Heru Budi hendak membuat legacy melalui pembangunan fisik. Namun, dia menekankan agar perwujudan tata kelola Jakarta yang akuntabel tak dikesampingkan.
“Mumpung Pak Heru Pj Gubernur, yang tentu bisa menjadikan legacy-legacy boleh saja bikin macam-macam yang fisik-fisik itu. Yang penting menciptakan tata kelola agar Jakarta lebih transparan, lebih berkepastian, lebih akuntabel dan lebih partisipatif,” ungkapnya
Ghufron memandang Heru saat ini memiliki ‘kemewahan’ meninggalkan warisan yang baik bagi warga Jakarta. Dengan begitu, kata dia, Jakarta dapat menjadi wajah pemerintahan yang transparan serta menjadi percontohan kota-kota lainnya di Indonesia.
“Di waktu yang sempit ini ketika Pak Heru menjabat sampai Oktober 2024, ini adalah kemewahan, kesempatan untuk apa? Untuk berikan legacy bahwa Jakarta sebagai wajah Indonesia, sebagai cermin Indonesia bisa pemerintahannya transparan,” tandasnya
“Bisa pemerintahannya berkepastian, bisa pemerintahannya akuntabel, dan bisa pemerintahannya partisipatif. Kalau udah begini, terbuka, mau ada intervensi apapun tidak akan ‘masuk angin’. ** tutupnya (ror).
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar