Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Buntut Kasus Suap di Tubuh TNI, Mahfud MD Sepakat UU Peradilan Militer Perlu di Revisi

Buntut Kasus Suap di Tubuh TNI, Mahfud MD Sepakat UU Peradilan Militer Perlu di Revisi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
  • visibility 246
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta_Infomsi.News–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sependapat bila perlunya revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Opini ini muncul setelah dua TNI aktif di Basarnas RI terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun kasusnya tidak bisa diusut oleh Peradilan Tipikor.

“Ya nanti kami agendakan, kan sudah ada di prolegnas, ya. Di prolegnas jangka panjang. Nanti lah kami bisa bicarakan, kapan prioritas dimasukkan. Saya sependapat itu perlu segera dibahas,” kata Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Agustus 2023.

Mahfud mengatakan sudah menampung saran revisi UU Peradilan TNI tersebut. Namun, untuk saat ini dia berpendapat kasus dua TNI aktif tersebut paling tepat dikerjakan oleh Puspom TNI, karena UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan TNI masih berlaku.

Mahfud juga menyatakan percaya kasus ini bakal selesai dikerjakan oleh Puspom TNI. “Saya percaya, saya percaya. Nyatanya kita koordinasi sehari langsung tersangka,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka diduga terlibat kasus korupsi proyek pengadaan barang di Basarnas.

Namun, meski KPK telah menetapkan Henri Alfiandi dan Afri sebagai tersangka, kasus tersebut akhirnya diserahkan ke Puspom TNI karena kasus keduanya bakal diusut melalui mekanisme TNI. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyayangkan sikap KPK yang meminta maaf dan menyerahkan kasus dugaan korupsi ke Puspom, karena dapat merusak sistem penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

Koalisi Sipil ini terdiri dari organisasi lintas bidang, seperti Imparsial, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Amnesty International Indonesia, Public Virtue, Forum de Facto, KontraS, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Malang, Setara Institute, AJI Jakarta, AlDP

Koalisi menyebut UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjadi celah karena kasus korupsi yang melibatkan TNI tidak bisa diusut secara cepat dan tuntas. Oleh karena itu, Koalisi mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera merevisi UU tersebut karena selama ini sering digunakan sebagai sarana impunitas dan alibi untuk tidak mengadili prajurit TNI di peradilan umum.

“Apalagi agenda revisi UU Peradilan Militer ini menjadi salah satu agenda yang dijanjikan oleh presiden Jokowi pada Nawacita periode pertama kekuasaannya,” ujar Koalisi

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi XI DPR RI Terima Laporan Keuangan dari 4 Lembaga Ini, TA 2023

    Komisi XI DPR RI Terima Laporan Keuangan dari 4 Lembaga Ini, TA 2023

    • calendar_month Jumat, 23 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi XI DPR RI menerima laporan keuangan BPKP, LKPP, BPS, dan BPK dalam APBN Tahun Anggaran 2023 dalam rapat kerja yang dilaksanakan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/8/2024). Dalam kesempatan itu, Komisi XI memberikan beberapa catatan yang ditujukan pada empat instansi tersebut. Adapun,dalam kesimpulan rapat yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi […]

  • Nusron Wahid Anggap Dukungan Satpol PP Bukti Cinta Nomor Dua

    Nusron Wahid Anggap Dukungan Satpol PP Bukti Cinta Nomor Dua

    • calendar_month Kamis, 4 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 274
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menyambut dukungan terbuka dari anggota Satpol PP Kabupaten Garut sebagai tanda kecintaan masyarakat kepada Capres Nomor urut Nomor 2 yakni Prabowo dan Gibran. Meskipun seharusnya netral, anggota Satpol PP terlibat dalam video dukungan untuk pasangan calon tersebut. Nusron Wahid mengungkapkan rasa syukurnya. Ia menyebut […]

  • Sebut Bencana Banjir di Sumatera karena Faktor Cuaca, DPR ; Menko PMK Tak Paham Akar Kerusakan Lingkungan

    Sebut Bencana Banjir di Sumatera karena Faktor Cuaca, DPR ; Menko PMK Tak Paham Akar Kerusakan Lingkungan

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 252
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Anggota DPR Fraks Golkar Firman Soebagyo mengkritik pernyataan Menko PMK, Pratikno yang menyatakan bahwa bencana alam terjadi di Sumatera disebabkan oleh cuaca dan akan dilakukan modifikasi cuaca. Firman menilai pernyataan tersebut tidak tepat karena tidak memahami akar masalah dari bencana yang terjadi, yaitu kerusakan lingkungan dan hutan akibat kebijakan pemerintah yang lemah. “Pemerintah seharusnya […]

  • Kemendagri : Pelaksanaan Rapat di Hotel Harus Tepat Substansi dan Dorong Perekonomian Daerah

    Kemendagri : Pelaksanaan Rapat di Hotel Harus Tepat Substansi dan Dorong Perekonomian Daerah

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan rapat ataupun pertemuan di hotel. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata. “Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data […]

  • Disindir Kader PDIP, Budiman Sudjanmiko Dampingi Prabowo

    Disindir Kader PDIP, Budiman Sudjanmiko Dampingi Prabowo

    • calendar_month Jumat, 18 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Petinggi PDIP Djarot Saiful Hidayat menginginkan kader PDIP Budiman Sudjatmiko menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Disampaikan Djarot menyikapi deklarasi relawan Prabowo Subianto-Budiman Sudjatmiko Bersatu (Prabu) di Semarang hari ini, Jumat (18/8). “Kita dorong supaya Pak Budiman jadi wakilnya Pak Prabowo,” kata Djarot di Kompleks Parlemen, dikutip cnni, Senayan, Jakarta. “Berarti selamat […]

  • Advokat Jadi Tersangka, LQIL Ajukan Judicial Review ke MK

    Advokat Jadi Tersangka, LQIL Ajukan Judicial Review ke MK

    • calendar_month Rabu, 30 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 257
    • 0Komentar

      Jakarta, Advokat LQ Indonesia Lawfirm (LQIL) mengajukan judicial review ke MK terkait permohonan uji materi Pasal 16 UU No 18 tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat). Banyaknya kasus Advokat jadi tersangka seperti Alvin Lim dan Kamarudin Simanjuntak serta Advokat lainnya dijadikan tersangka atas dugaan pencemaran nama baik serta dianggap menyebarkan berita bohong. Berkenaan hal […]

expand_less