Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Bahlil Lahadalia Peringatan Ke PDI-P, ‘Peguasa Hanya 10 Tahun’

Bahlil Lahadalia Peringatan Ke PDI-P, ‘Peguasa Hanya 10 Tahun’

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 23 Des 2023
  • visibility 118
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengingatkan PDI Perjuangan (PDI-P) untuk berhati-hati menyusul masa kepemimpinan mereka yang mendekati 10 tahun.

Bahlil menyoroti sejarah politik Indonesia pasca-reformasi yang menunjukkan pergantian kekuasaan secara teratur.

Baca juga : Ditanya Gibran Soal SGIE, Cak Imin Balik Tanya ‘ Saya Tidak Paham

“Kalau kita sejarah dari reformasi, partai berkuasa 10 tahun nanti berganti lagi,” dalam acara Simposium Demokrasi di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Menurut Bahlil, demokrasi memberikan kemungkinan bagi pergantian kepala daerah, anggota DPR, hingga presiden secara berkala.

“PDI-P berkuasa, sudah hampir 10 tahun juga ini. Jadi hati-hati ada silih bergantinya, kira-kira kan. Kalau kita lihat sejarah dari reformasi, partai berkuasa 10 tahun nanti berganti lagi,” ujar Bahlil.

Bahlil menekankan bahwa setelah reformasi tahun 1998 hingga 2009, partai pemenang pemilihan umum (pemilu) selalu mengalami pergantian.

Dari PDI-P, Golkar, hingga Demokrat, dan begitu pula dengan pemegang jabatan presiden dari Gus Dur, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat selama dua periode atau 10 tahun.

“Dalam sejarah Orde Baru, Golkar bahkan bisa bertahan selama 30 tahun berkuasa. Namun, di era reformasi, Demokrat hanya bertahan sampai 10 tahun,” jelas Bahlil.

Bahlil menyoroti transisi dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jokowi, dan dari Demokrat ke PDI-P sebagai partai penguasa selama dua periode.

Dengan berpegang pada fakta sejarah ini, Bahlil memberikan peringatan bahwa PDI-P bisa saja kehilangan kekuasaan setelah berkuasa selama 10 tahun.

“Sejarah dari reformasi menunjukkan bahwa partai berkuasa selama 10 tahun nanti akan berganti lagi. Pertanyaannya, apakah partai berikutnya akan bertahan 10 tahun? Wallahualam,” tandas Bahlil.

Peringatan ini menciptakan refleksi mendalam terhadap dinamika politik Indonesia, menyoroti pentingnya perubahan dan pergantian kekuasaan dalam konteks demokrasi pasca-reformasi.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pernyataan Tegas MPR RI Terkait Serangan Israel Berakitan Gugurnya Tiga Anggota TNI

    Pernyataan Tegas MPR RI Terkait Serangan Israel Berakitan Gugurnya Tiga Anggota TNI

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 187
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Ketua MPR RI Ahmad Muzani, atas nama 732 anggota MPR, mengutuk keras aksi Israel melakukan pengeboman di Lebanon Selatan yang menyebabkan gugurnya tiga anggota TNI. Adapun Ketiga anggota TNI yang gugur, saat menjalankan tugas konstitusional melaksanakan misi pasukan perdamaian PBB, itu adalah Praka Farizal Rhomadhon (gugur pada 29 Maret 2026), Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, […]

  • Sebanyak 5000 Penerima KIS dan PBI di Sumbar Dinonaktifkan,Legislator Ini Prihatin

    Sebanyak 5000 Penerima KIS dan PBI di Sumbar Dinonaktifkan,Legislator Ini Prihatin

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Jakarta,infomsi.org-Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siksa mengatakan sebanyak 5.000 Penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat telah dinonaktifkan oleh sistem. Hal tersebut dikarena adanya perubahan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial. Dia menjelaskan, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan. Langkah konkrit […]

  • Butuh 1-2 Tahun Urus Izin, Presiden Prabowo Gerah, Rieke : Solusinya Satu Data Indonesia!

    Butuh 1-2 Tahun Urus Izin, Presiden Prabowo Gerah, Rieke : Solusinya Satu Data Indonesia!

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Jakarta-Anggota DPR RI Dr. Rieke Diah Pitaloka menyoroti proses izin investasi di Indonesia yang berbelit butuh waktu hingga molor 1-2 tahun dikeluhkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut anggota DPR RI Dr. Rieke Diah Pitaloka keluhan Presiden Prabowo soal proses izin investasi di Indonesia yang molor hingga 1–2 tahun bukan tanpa alasan. Di tengah kemudahan berbisnis yang […]

  • Sekjen: Kemenag Serius Benahi Tata Kelola dan Sejahterakan Guru 

    Sekjen: Kemenag Serius Benahi Tata Kelola dan Sejahterakan Guru 

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Msinews.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyampaikan bahwa tata kelola dan kesejahteraan guru agama dan madrasah menjadi prioritas Kemenag untuk meningkatkan pendidikan agama dan keagamaan yang unggul dan kompetitif. Selama ini, pihaknya intensif melakukan koordinasi terkait berbagai kebijakan tentang guru dengan Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian Keuangan, maupun Komisi VIII DPR RI. “Kemenag […]

  • Bukan Larangan, tapi Harmonisasi, Solusi DPRD Jakarta untuk Vihara di Cengkareng

    Bukan Larangan, tapi Harmonisasi, Solusi DPRD Jakarta untuk Vihara di Cengkareng

    • calendar_month Rabu, 2 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Isu seputar kegiatan keagamaan kembali menarik perhatian di Jakarta. Kali ini, sorotan tertuju pada Vihara Cetiya Permata Dihati dan interaksinya dengan warga Blok C RW 12, Cengkareng Barat, Provinsi Jakarta. Komisi A DPRD DKI Jakarta menyatakan secara tegas tak ada pelarangan ibadah di Ibu Kota Jakarta. Justru, upaya difokuskan pada penataan agar hak […]

  • Dorong ASN Berintegritas, Menteri Rini Sampaikan Lima Pilar Ini

    Dorong ASN Berintegritas, Menteri Rini Sampaikan Lima Pilar Ini

    • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 68
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Integritas aparatur sipil negara (ASN) tidak bisa dibangun secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Atas prinsip tersebut, pemerintah meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas, sebuah program pelatihan antikorupsi berbasis digital yang bertujuan membekali aparatur dengan pemahaman moral, menolak gratifikasi, serta menerapkan tata kelola birokrasi yang bersih. Program ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi […]

expand_less