Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Perubahan Pagu Anggaran BSSN dan Bakamla Hanya untuk Kenaikan Gaji 8 Persen

Perubahan Pagu Anggaran BSSN dan Bakamla Hanya untuk Kenaikan Gaji 8 Persen

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 15 Sep 2023
  • visibility 74
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Infomsi.org-Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, tidak ada perubahan pagu anggaran definitif Tahun Anggaran 2024 untuk BSSN maupun Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Ia mengungkapkan tambahan hanya untuk akomodir kenaikan gaji sebesar 8 persen.

“BSSN maupun Bakamla tidak mendapat tambahan anggaran kecuali tambahan untuk kenaikan gaji yang 8 persen. Ini konsekuensi logis dari pidato kenegaraan presiden,” kata tut kepada wartawan Rabu pekan ini di Jakarta.

Adapun terkait persiapan pemilu pada 2024 mendatang, ia menjelaskan bahwa BSSN akan terlibat dalam pengamanan kontestasi politik tersebut. Namun, keterlibatannya tidak secara langsung.

“Tentu terlibatnya lebih kepada monitoring dan penjagaan keamanan siber,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan bahwa secara umum Komisi I DPR RI mendukung BSSN. Dengan demikian, tugas-tugas pokok dalam rangka pengamanan ruang siber nasional berjalan dengan aman dan lancar.

Ia mengaku, BSSN telah membentuk satuan tugas dan telah bekerja sejak januari lalu untuk mengamankan penyelenggaraan pemilu. Pengamanan pun berfokus pada KPU sehingga sistem elektronik KPU dapat berfungsi dengan baik.

Dirinya pun berharap masyarakat juga turut mendukung pengamanan siber nasional. Sebab, menurutnya, ruang siber ini harus dihadapi secara semesta dan semuanya berperan untuk mengamankan.

“Karena ada dua sifat ancaman. Bersifat teknis, yaitu menyerang sistem. Tapi ada lagi, serangan yang bersifat sosial, yang menyerang cara berpikir masyarakat atau dengan serangan-serangan berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoaks. Ini sangat penting untuk masyarakat terutama kita menjelang pemilu yang akan datang,” ujarnya.

Dalam rapat sebelumnya dijelaskan bahwa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memaparkan pagu anggaran tahun 2024 dengan total sebesar Rp 771.777.896.000 miliar.

Adapun rincian anggaran kegiatan prioritas BSSN di 2024 sebesar Rp 210.633.574.000. Anggaran ini dikonsentrasikan untuk melaksanakan 13 kegiatan. ** Dommy.

 

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Risma Ajari PM Buat Branding Merek untuk Tembus Pasar Ekspor

    Risma Ajari PM Buat Branding Merek untuk Tembus Pasar Ekspor

    • calendar_month Senin, 7 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi–Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengajak Penerima Manfaat (PM), untuk membuat suatu terobosan tentang brend atau merek dalam kemasan produsi sekali kecil dan besar. Pasalnya saat ini Risma tengah merintis usaha agar menjangkau pasar kalangan menengah dan ekspor. ‘Kenapa saya ajari membuat branding merek karena kemasan menjadi penting. Karena orang kaya itu melihat kemasannya […]

  • Ricuh Lapas Narkotika Berulang, Komisi XIII Desak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bikin Langkah Terobosan

    Ricuh Lapas Narkotika Berulang, Komisi XIII Desak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bikin Langkah Terobosan

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Prana Putra Sohe, mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera mengambil langkah tegas dalam menangani masalah berulang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Desakan ini muncul setelah terjadi kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025). Insiden terbaru ini menambah daftar panjang kekacauan di […]

  • Pemkab Keerom Teken MoU dengan KPKNL,Tertibkan Aset Milik Daerah

    Pemkab Keerom Teken MoU dengan KPKNL,Tertibkan Aset Milik Daerah

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Keerom,msinews.com-Bupati Kabupaten Keerom Piter Gusbager, S.Hut, MUP, bersama Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Jayapura, Daniel H.P Panggabean, melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman terkait aset milik daerah, baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak di Kabupaten Keerom,Rabu pekan lalu. Kegiatan itu bertempat di Trinity Room, Ruang Rapat Bupati Keerom, Arso Kota. […]

  • Penyidik KPK

    Penyidik KPK Pangil Dua Pejabat Kementan Terkait Kasus Korupsi  SYL

    • calendar_month Senin, 22 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com  – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Edi […]

  • Pegiat Anti Korupsi Minta Kepala BPKP Papua yang Baru Bantu Tuntaskan Kasus Korupsi Rp 16 Miliar di Tolikara Tahun 2017

    Pegiat Anti Korupsi Minta Kepala BPKP Papua yang Baru Bantu Tuntaskan Kasus Korupsi Rp 16 Miliar di Tolikara Tahun 2017

    • calendar_month Minggu, 4 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com— Pegiat anti korupsi Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia meminta Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Dwi Sabardiana, SE, MA, CSFA, CFrA membantu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Provinsi Papua menuntaskan kasus penyalahgunaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara tahun 2017. “Kepala BPK RI Perwakilan Papua Dwi Sabardiana segera […]

  • Signal Buruk Mantan Pejabat Yang Maju Kembali di Pilkada 2024

    Signal Buruk Mantan Pejabat Yang Maju Kembali di Pilkada 2024

    • calendar_month Sabtu, 14 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 85
    • 0Komentar

    JAKARTA – Seluruh mantan pejabat daerah setingkat Bupati, wakil bupati, walikota atau Gubernur yang hari ini mereka maju Kembali dalam pilkada tahun 2024 tidak mesti berjalan mulus dalam perhelatan politik, meskipun mereka telah mendapatkan kendaraan politik untuk maju. Pasalnya, Tarik menarik dalam lapangan politik tahun 2024 tentang berbagai kasus-kasus lama bakal dibongkar kembali KPK dan […]

expand_less