Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kemenaker : Pemprov Diminta Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November

Kemenaker : Pemprov Diminta Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 22 jam yang lalu
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta-Kementerian Ketenagakerjaan menghimbau kepada pemerintah provinsi (pemprov) berkewajiban menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026.

Demikian juga pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) juga harus menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 paling lambat 25 November 2026.

“Batas penetapan UMP sebagaimana tahun lalu, di PP 49/2025, 21 November 2026. Sesudah UMP itu ditetapkan, lima hari sesudahnya batas penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP),” Kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Senin (16/11/2026).

Kebijakan tersebut juga sama seperti UMSP, pemkab/pemkot perlu menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

Hal tersebut sesuai dengan UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, upah minimum ditetapkan menggunakan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak (KHL).

Meski demikian, mengingat KHL untuk tahun 2027 masih belum dihitung, penetapan upah minimum pada 2027 dilakukan menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

“Pada PP 49/2025 itu indeks tertentunya dengan range 0,5 sampai 0,9. Pada UU 27/2026 indeksnya 0,5 sampai 1,0. Inilah yang akan kita pakai kalau Bapak Ibu berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan daerah masing-masing menggunakan indeks 0,5 sampai 1,0,” tegas menaker Yassierli.

Dengan demikian, KHL baru akan digunakan untuk menghitung upah minimum 2028 yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) pada akhir 2027.

Diketahui bahwa, KHL ditentukan menggunakan survei harga komoditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2020.

Untuk saat ini, Kemenaker memilih menggunakan data konsumsi rumah tangga sebagai instrumen untuk mengestimasi KHL. Estimasi KHL ini akan turut menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum 2027.

“Sesuai janji, kami juga siapkan estimasi KHL pada level kabupaten/kota dengan pendekatan klaster. KHL ini kami berikan dokumen detailnya. KHL ini dihitung berdasarkan 4 komponen konsumsi, yakni pengeluaran makanan, pengeluaran pokok lain-lain, pengeluaran kesehatan dan pendidikan, dan pengeluaran tempat tinggal,” tutup me menakertans Yassierli. ** (Tim Redaksi/des).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak, Pertahankan La Nyalla 

    Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak, Pertahankan La Nyalla 

    • calendar_month Minggu, 12 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kepemimpinan DPD RI butuh figur pendobrak. Hal ini mengingat agenda penguatan DPD RI punya tantangan yang signifikan. Hal itu disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Fahira Idris “Oleh karena itu, lembaga ini idealnya dipimpin oleh sosok pendobrak. Saya berharap, Pak La Nyalla Mahmud Mattalitti bersedia kembali memimpin DPD RI lima tahun ke […]

  • Mensos: Sekolah Rakyat Siap Dimulai 14 Juli, Fokus pada Talenta, Bebas Tes Akademik!

    Mensos: Sekolah Rakyat Siap Dimulai 14 Juli, Fokus pada Talenta, Bebas Tes Akademik!

    • calendar_month Selasa, 1 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif mulia yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan keluarga kurang mampu dan miskin dipastikan akan dimulai pada 14 Juli 2025. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang dikenal Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat ini akan berbeda dari sistem pendidikan konvensional dengan menghilangkan tes akademik dan fokus […]

  • 61 Siswa TK

    61 Siswa TK Meriahkan Kegiatan Pengenalan Alutsista, Patriotisme sejak Dini

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 274
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sebanyak 61 siswa dari TK Brigif 1/JS dan TK Az-Zahra berpartisipasi dalam kegiatan pengenalan alutsista dan tugas pokok TNI AD. Acara ini dianggap sebagai langkah positif untuk menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kepada anak-anak sejak usia dini. Mayor Inf Yudi Gunawan, Kasiter Brigif 1 Jayasakti, menjelaskan bahwa kegiatan ini memberikan pengenalan kepada […]

  • DPR: Program MBG Bentuk Nyata Pemerintah Perangi Permasalahan Gizi

    DPR: Program MBG Bentuk Nyata Pemerintah Perangi Permasalahan Gizi

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 251
    • 0Komentar

    Msinews.com – Anggota Komisi IX DPR RI Tubagus Haerul Jaman, mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan upaya pemerintah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, memiliki akses terhadap pangan sehat dan bergizi. “Ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menjadikan gizi sebagai prioritas nasional,” kata Tubagus Haerul Jaman saat kegiatan sosialisasi […]

  • Tim Penyidik KPK Temukan Bukti, Diduga Aliran Duit SYL ke Sudin

    Tim Penyidik KPK Temukan Bukti, Diduga Aliran Duit SYL ke Sudin

    • calendar_month Minggu, 12 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 288
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Tim Penyidik KPK telah berhasil menemukan sejumlah bukti elektronik dan catatan keuangan ketua komisi IV DPR RI Sudin, butut kasus SYL, terus berkembang. Temuan alat bukti KPK, menjadi sorotan utama dalam penyidikan keterkaitan ketua DPD PDIP kota Gajah. “Penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Penyidik KPK berlangsung di kediaman pribadi Sudin, terletak di […]

  • KPU RI Umumkan Daftar Calon Sementara, Bacaleg DPR RI

    KPU RI Umumkan Daftar Calon Sementara, Bacaleg DPR RI

    • calendar_month Jumat, 18 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 385
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan daftar calon sementara (DCS) bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI. Setidaknya ada 9.925 bacaleg DPR RI masuk DCS yang diserahkan oleh 18 parpol ke KPU. “Dari 10.185 orang ini yang memenuhi syarat hanya 9.925 orang caleg,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers, […]

expand_less