Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » DPR: Nasib Petani Bawang Merah Anjlok, Pemerintah Kurang Tanggap

DPR: Nasib Petani Bawang Merah Anjlok, Pemerintah Kurang Tanggap

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
  • visibility 175
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo kecewa atas sikap Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional yang kurang peduli kepada petani Bawang Merah. Pasalnya pada saat ini sedang kesusahan karena harga bawang merahnya anjlok dipasaran.

Hal ini disampaikan Firman terkait dengan harga bawang merah di kabupaten Pati mengalami penurunan drastis. Saat ini harga dipasaran turun menjadi Rp 10.000 per kilogramnya.

“Saya prihatin sekali akan nasib petani bawang merah kita kemarin mengontak saya sambil menangis-nangis mengadukan kalau harga bawangnya anjlok. Dan seketika itu saya langsung kontak Mentan tapi tidak merespon, lalu ke Dirjen Holtikultura tapi dia minta izin lagi rapat dan terakhir ke Kepala Bapanas lalu meminta nomor kontak petani ya. Dan ini harusnya  permerintah cepat tanggap mengatasi persoalan serius ini jangan susah untuk direspon,” tegas Firman kepada wartawan, Sabtu 9 September 2023.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar bilang, baru kemarin dalam rapat pembahas anggaran dengan Bapanas agar membuat rencana kerja lebih jelas untuk manjaga stabilitas harga kebutuhan pangan nasional sesuai tugas fungsinya.

“Karena itu, demi mengatasi harga bawang merah sedang anjlok sebaiknya pemerintah segera ambil tindakan cepat dengan stabilisasi harga dan melakukan pengendalian stop import,” ujar legislator dapil Jateng III meliputi Kab Pati, Rembang dan Blora.

Selain itu, Firman kembali mengingatkan adanya Elnino ini akan berdampak terhadap gagal panen sehingga penerintah harus serius menyusun roadmap ketahanan pangan nasional apalagi ini sudah ada warning bahwa dinegara lain semisalnya India pun sudah memerintahkan agar negaranya membuat kebijakan produksi pangan nasional tidak boleh untuk dieksport tetapi harus mengutamakan cadangan pangan nasionalnya.

“Dari negara seperti India ini, Pemerintah harus mencontohnya dan menjadi perhatian serius khususnya kementerian/lembaga terkait urusan pangan agar tidak menyepelekan atau mengacuhkan persoalan pangan nasional seperti halnya bawang merah,” kata Firman menegaskan.

Ia menambahkan, jika Pemerintah masih saja acuh terhadap pangan nasional dan tidak segera mengatasi dengan intervensi harga petani akan mengalami kebangkrutan. Dan disisi lain, Pemerintah juga harus menjaga psikologis petani agar tidak mogok atau berhenti jadi petani.

“Kalau ini terjadi maka ini ancaman serius ditengah-tengah krisis global,” tandasnya.

Sebelumnya, Abdul Rochim, Petani Bawang Merah asal Dukuh Pilang, Desa Tompamulya, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati mengatakan harga bawang merah di tingkat petani saat ini hanya Rp 10 ribu per kilogramnya. Menurut dia, baru kali ini harga bawang merah jauh dari harapan petani.

“Ini sangat merosot harganya, biasnaya kami jual bisa sampai Rp 20 ribu per kilogramnya. Selama puluhan tahun, baru kali ini harganya terjun bebas,” kata dia. (Bay)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • FPAK Desak KPK Periksa Kadis Pendidikan dan Kesehatan Lamteng

    FPAK Desak KPK Periksa Kadis Pendidikan dan Kesehatan Lamteng

    • calendar_month Selasa, 16 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Lampung, MSINews.com – Forum Penggiat Anti Korupsi (FPAK) Novan Haryadi, menekankan pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pembangunan rehab di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng). Novan mengungkapkan bahwa terdapat indikasi tindak pidana KKN terkait pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui sistem e-catalog. Baca juga : Jokowi Igatkan Nadiem Naikan Anggaran Riset Sebelum […]

  • SDM Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

    SDM Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    PELALAWAN,MSINEWS.COM — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, generasi muda perlu memiliki pola pikir yang inovatif, terus belajar, dan berpikir jauh ke depan agar mampu menghadapi perubahan serta memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Pesan tersebut disampaikan Menaker di hadapan 242 mahasiswa penerima beasiswa […]

  • Survei Elektabilitas

    Survei Elektabilitas Prabowo Unggul, Anies dan Ganjar Bersaing Ketat, Berikut Hasilnya:

    • calendar_month Senin, 22 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com –  Sejumlah lembaga survei merilis hasil elektabilitas calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) peserta Pilpres 2024 pada bulan Januari. Peserta yang menjadi fokus survei meliputi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menariknya, hasil survei menunjukkan dominasi Prabowo-Gibran yang unggul di semua lembaga. Namun, posisi kedua menjadi sorotan dengan […]

  • KPK Cekal Tiga Pejabat Kemnaker, Kabiro Humas Sunardi Sinaga Salah Satunya

    KPK Cekal Tiga Pejabat Kemnaker, Kabiro Humas Sunardi Sinaga Salah Satunya

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 274
    • 0Komentar

    Msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah Kabiro Humas Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga (SMS) bepergian ke luar negeri. Pencegahan itu juga diberikan kepada Chairul Fadly Harahap (CFH), Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3), Serta mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang […]

  • Moeldoko

    Moeldoko Soroti Sulitnya Pengendalian Pemasangan Spanduk Calon Presiden

    • calendar_month Selasa, 9 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 190
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyatakan kesulitan dalam mengendalikan pemasangan spanduk pasangan calon presiden dan wakil presiden di lokasi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo. Moeldoko menyoroti masalah ini terkait banyaknya poster atau spanduk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang muncul saat Presiden berkunjung ke Banten pada Senin (8/1). Baca juga : Bantu […]

  • Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penyelesaian RAP Dana Otsus Tambahan dan DTI Tahun 2026

    Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penyelesaian RAP Dana Otsus Tambahan dan DTI Tahun 2026

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 140
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Papua untuk segera menyelesaikan penyusunan dan penyampaian Rencana Anggaran Program (RAP) penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tambahan dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut menyusul ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Otsus […]

expand_less