Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » KP Sharma Oli Mundur, Tiga Tugas Berat Menghadang Sushila Karki sebagai MP Nepal

KP Sharma Oli Mundur, Tiga Tugas Berat Menghadang Sushila Karki sebagai MP Nepal

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
  • visibility 155
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

NEPAL MSINEWS.COM-Nepal merupakan negara multikultural dan multietnis, menjadi rumah bagi 125 kelompok etnis yang berbeda, mereka berbicara dalam 123 bahasa ibu yang berbeda dan mengikuti sejumlah agama asli selain Hindu, Budha, Islam dan Kristen.

Data Worldometer 2025 memperkirakan jumlah penduduk Nepal sekitar 29,6 juta jiwa, sedangkan sumber Macrotrends menyebut hingga saat ini yakni 2025 mencapai angka 31,5 juta jiwa.

Demonstrasi yang digerakkan oleh Generasi Z di Nepal sejak 10 September 2025, memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri dan Parlemen Nepal pun dibubarkan.

Setelah melewati serangkaian diskusi, debat, dan pemungutan suara digital, Sushila Karki, mantan Jaksa Agung itu berhasil mengumpulkan dukungan terbanyak dan terpilih sebagai Perdana Menteri baru Nepal.

Gelombang protes oleh Gen Z Nepal itu akhirnya berhasil mendudukan mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki (73), terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama di negeri Himalaya itu.

Oleh Presiden Nepal, Ram Chandra Paudel, Sushila Karki pun dilantik pada Sabtu 12 September 2025. Karki akan memimpin pemerintahan sementara usai jatuhnya kabinet KP Sharma Oli yang tumbang akibat unjuk rasa berdarah terkait korupsi dan nepotisme.

Para demonstran muda anti-korupsi dilaporkan menggunakan platform Discord untuk menggelar pemungutan suara kilat dalam menentukan perdana menteri interim mereka.

Sumber Today, Minggu (14/9/2025), menulis bahwa Karki adalah sosok hakim yang dikenal berani dan tegas terhadap isu terorisme serta korupsi. Atas latar belakang itulah ia mendapat dukungan besar dari kelompok anak muda, khususnya generasi Z.

Informasi yang dihimpun media ini, Nepal dijadwalkan menggelar pemilu pada 5 Maret 2026 untuk menentukan perdana menteri definitif. Hingga saat itu, Karki dipercaya memegang kendali negara.

Perdana Menteri Nepal yang baru dilantik Sushila Karki menggantikan KP Sharma Oli, disebut akan menghadapi tugas berat.

Sebagaimana dikutip Awaz the Voice yang memuat artikel jurnalis senior Nepal Shankar Kumar, PM Karki disebut-sebut bakal sarat tantangan dan jauh dari kata mudah. Perempuan pertama Nepal yang menjabat Perdana Menteri itu memiliki 3 tugas berat;

Pertama, Memulihkan hukum dan ketertiban. Ia memulihkan hukum dan ketertiban di seluruh negeri. Pemulihan hukum dan ketertiban akan menjadi tugas terberat karena saat ini banyak aksi vandalisme dan kekerasan.Termasuk pembakaran masih terjadi di beberapa wilayah di negara tersebut.

Khadga Prasad Sharma Oli,Mantan Perdana Menteri Nepal . foto; istimewa

Sumber pemberitaan itu menyebut, setidaknya 11.505 narapidana, telah melarikan diri dari berbagai penjara. Aparat harus segera menanangkap kembali dan menjebloskan mereka ke penjara. Saat ini aparat baru berhasil menangkap kembali sekira 1,459 narapidana yang melarikan diri.

Kedua, Penyelenggaraan pemilihan parlemen dalam waktu enam bulan akan datang yakni 5 Maret 2026.
Pasca dilantik PM Nepal, Karki memulai tugasnya dengan mengadakan rapat kabinet, untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemihan parlemen.

Adapun, rapat pertama diperkirakan merekomendasikan pembubaran DPR seperti yang dituntut oleh kelompok-kelompok yang berunjuk rasa.

Disebut pekerjaan berat karena pengujuk rasa benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap para politisi dan kroni mereka yang ada saat ini, sehingga muncul tuntutan pembubaran DPR.

Ketiga, Sushila Karki akan Hadapi kelompok penekan. Ada hal yang mengganjal, bahwa Sushila Karki adalah seorang ahli hukum. Ia tidak pernah berkarier di dunia politik.

Lalu, bagaimana cara ia menangani aspirasi dan tuntutan para pegiat Gen Z dan para pendukungnya perlu dilihat.
Para ahli pun berpendapat bahwa jika Perdana Menteri Karki menolak tarikan dan tekanan dari Sudan Gurung maupun aktivis Gen Z, pertikaian baru dapat muncul.Selamat menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri Nepal,

Editor ; Tim Redaksi /dl.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Audiensi dengan FPT DIY, Riyanta : Harus Dilayani Sesuai Undang-Undang

    Audiensi dengan FPT DIY, Riyanta : Harus Dilayani Sesuai Undang-Undang

    • calendar_month Senin, 27 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Forum Peduli Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan audiensei dengan Anggota Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI,Senun (27/5/2024). Mereka diterima oleh Anggota Komisi II DPR RI Riyanta. Adapun pembahasan terkait status Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah bertahun-tahun tidak bisa diperpanjang. Dalam pertemuan ini, Riyanta berharap semua pihak terkait termasuk Kanwil BPN Yogyakarta dan […]

  • Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli Menteri Kemensos Terlibat Korupsi Bansos

    Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli Menteri Kemensos Terlibat Korupsi Bansos

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebastugaskan staf ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020. “Hari ini juga saya tandatangani untuk membebaskan tugas saudara ES […]

  • DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2025 Sebesar Rp55,43 Juta

    DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2025 Sebesar Rp55,43 Juta

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- DPR melalui Komisi VIII bersama Pemerintah yakni Kementerian Agama hari ini menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. Adapun, kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta. Raker dipimpin Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang. Sementara pihak […]

  • Sebanyak 8 Fraksi Di DPR RI Soroti Kualitas Belanja Negara dan Fiskal Berkelanjutan di APBN 2025

    Sebanyak 8 Fraksi Di DPR RI Soroti Kualitas Belanja Negara dan Fiskal Berkelanjutan di APBN 2025

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 167
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Terdapat 8 fraksi di DPR RI menyampaikan pandangan umum terhadap RRU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (7/7/2026). Secara umum, seluruh fraksi menerima RUU tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan di DPR, sembari menyampaikan […]

  • Pacu Kinerja dan Inovasi Daerah, Kemendagri Beri Penghargaan Pemda Berprestasi Jawa-Bali Batch II 2026

    Pacu Kinerja dan Inovasi Daerah, Kemendagri Beri Penghargaan Pemda Berprestasi Jawa-Bali Batch II 2026

    • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    BANDUNG,MSINEWS.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah (Pemda) berprestasi melalui kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali. Kegiatan tersebut digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (28/8/2026). Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian apresiasi tersebut merupakan bagian dari […]

  • Kapolsek Pademangan Ungkap Jaringan Bersenjata, Satu Tewas

    Kapolsek Pademangan Ungkap Jaringan Bersenjata, Satu Tewas

    • calendar_month Senin, 15 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 201
    • 0Komentar

    Pademangan, MSINews.com – Kapolsek Pademangan, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, mengungkapkan kasus pengungkapan tindak pidana menguasai senjata api tanpa izin. Kejadian terjadi pada 12 Desember 2023, ketika korban sedang memarkirkan kendaraannya di Pademangan Timur untuk bekerja. Menurut Kompol Binsar, dua pelaku dengan inisial E dan HS melakukan pencurian terhadap motor korban sekitar pukul 17.45 WIB. Saat […]

expand_less