Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » KP Sharma Oli Mundur, Tiga Tugas Berat Menghadang Sushila Karki sebagai MP Nepal

KP Sharma Oli Mundur, Tiga Tugas Berat Menghadang Sushila Karki sebagai MP Nepal

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
  • visibility 84
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

NEPAL MSINEWS.COM-Nepal merupakan negara multikultural dan multietnis, menjadi rumah bagi 125 kelompok etnis yang berbeda, mereka berbicara dalam 123 bahasa ibu yang berbeda dan mengikuti sejumlah agama asli selain Hindu, Budha, Islam dan Kristen.

Data Worldometer 2025 memperkirakan jumlah penduduk Nepal sekitar 29,6 juta jiwa, sedangkan sumber Macrotrends menyebut hingga saat ini yakni 2025 mencapai angka 31,5 juta jiwa.

Demonstrasi yang digerakkan oleh Generasi Z di Nepal sejak 10 September 2025, memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri dan Parlemen Nepal pun dibubarkan.

Setelah melewati serangkaian diskusi, debat, dan pemungutan suara digital, Sushila Karki, mantan Jaksa Agung itu berhasil mengumpulkan dukungan terbanyak dan terpilih sebagai Perdana Menteri baru Nepal.

Gelombang protes oleh Gen Z Nepal itu akhirnya berhasil mendudukan mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki (73), terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama di negeri Himalaya itu.

Oleh Presiden Nepal, Ram Chandra Paudel, Sushila Karki pun dilantik pada Sabtu 12 September 2025. Karki akan memimpin pemerintahan sementara usai jatuhnya kabinet KP Sharma Oli yang tumbang akibat unjuk rasa berdarah terkait korupsi dan nepotisme.

Para demonstran muda anti-korupsi dilaporkan menggunakan platform Discord untuk menggelar pemungutan suara kilat dalam menentukan perdana menteri interim mereka.

Sumber Today, Minggu (14/9/2025), menulis bahwa Karki adalah sosok hakim yang dikenal berani dan tegas terhadap isu terorisme serta korupsi. Atas latar belakang itulah ia mendapat dukungan besar dari kelompok anak muda, khususnya generasi Z.

Informasi yang dihimpun media ini, Nepal dijadwalkan menggelar pemilu pada 5 Maret 2026 untuk menentukan perdana menteri definitif. Hingga saat itu, Karki dipercaya memegang kendali negara.

Perdana Menteri Nepal yang baru dilantik Sushila Karki menggantikan KP Sharma Oli, disebut akan menghadapi tugas berat.

Sebagaimana dikutip Awaz the Voice yang memuat artikel jurnalis senior Nepal Shankar Kumar, PM Karki disebut-sebut bakal sarat tantangan dan jauh dari kata mudah. Perempuan pertama Nepal yang menjabat Perdana Menteri itu memiliki 3 tugas berat;

Pertama, Memulihkan hukum dan ketertiban. Ia memulihkan hukum dan ketertiban di seluruh negeri. Pemulihan hukum dan ketertiban akan menjadi tugas terberat karena saat ini banyak aksi vandalisme dan kekerasan.Termasuk pembakaran masih terjadi di beberapa wilayah di negara tersebut.

Khadga Prasad Sharma Oli,Mantan Perdana Menteri Nepal . foto; istimewa

Sumber pemberitaan itu menyebut, setidaknya 11.505 narapidana, telah melarikan diri dari berbagai penjara. Aparat harus segera menanangkap kembali dan menjebloskan mereka ke penjara. Saat ini aparat baru berhasil menangkap kembali sekira 1,459 narapidana yang melarikan diri.

Kedua, Penyelenggaraan pemilihan parlemen dalam waktu enam bulan akan datang yakni 5 Maret 2026.
Pasca dilantik PM Nepal, Karki memulai tugasnya dengan mengadakan rapat kabinet, untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemihan parlemen.

Adapun, rapat pertama diperkirakan merekomendasikan pembubaran DPR seperti yang dituntut oleh kelompok-kelompok yang berunjuk rasa.

Disebut pekerjaan berat karena pengujuk rasa benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap para politisi dan kroni mereka yang ada saat ini, sehingga muncul tuntutan pembubaran DPR.

Ketiga, Sushila Karki akan Hadapi kelompok penekan. Ada hal yang mengganjal, bahwa Sushila Karki adalah seorang ahli hukum. Ia tidak pernah berkarier di dunia politik.

Lalu, bagaimana cara ia menangani aspirasi dan tuntutan para pegiat Gen Z dan para pendukungnya perlu dilihat.
Para ahli pun berpendapat bahwa jika Perdana Menteri Karki menolak tarikan dan tekanan dari Sudan Gurung maupun aktivis Gen Z, pertikaian baru dapat muncul.Selamat menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri Nepal,

Editor ; Tim Redaksi /dl.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahfud MD

    Mahfud MD Dukung Wacana Pendaftaran Capres-Cawapres

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Jakarta- Menteri Menkopolhukam Mahfud MD mendukung wacana pencepatan jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres di Pemilu 2024 yang akan datang. Disampaikan Mahfud MD terkait wacana jadwal pencepatan pendaftaran Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) akan menjadi 10 – 16 Oktober 2023. Menurut Mahfud, menyoal wacana jadwal pencepatan pendaftaran Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024 […]

  • Pejabat Vatikan di PBB,Mgr. Gabriele Giordano Caccia, Desak Pembangunan Berkelanjutan

    Pejabat Vatikan di PBB,Mgr. Gabriele Giordano Caccia, Desak Pembangunan Berkelanjutan

    • calendar_month Minggu, 27 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 79
    • 0Komentar

    New York,msinews.com-Pengamat Tetap Takhta Suci untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mgr. Gabriele Giordano Caccia, pada debat umum Forum Politik Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada 22 Juli 2025, mendesak pembangunan berkelanjutan. “Untuk memajukan perdamaian dan keamanan, mendorong kerja sama internasional, melindungi hak asasi manusia, dan memajukan kemajuan sosial dan ekonomi bagi semua orang . […]

  • Prabowo Ungkit Perindo Sudah Dukung Namun Berubah Haluan ke Ganjar

    Prabowo Ungkit Perindo Sudah Dukung Namun Berubah Haluan ke Ganjar

    • calendar_month Minggu, 13 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.Newd–Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkit momen saat Partai Perindo sebenarnya sudah mendukung dirinya menjadi bakal calon presiden (capres) 2024. Namun, pada akhirnya, Perindo berubah haluan mendukung bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo. Hal tersebut disampaikan Prabowo usai dideklarasikan menjadi bakal capres oleh Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar […]

  • Wamendagri Ribka Haluk: Dana Otsus 2026 Triwulan I Sudah Tersalurkan ke 16 Daerah di Papua

    Wamendagri Ribka Haluk: Dana Otsus 2026 Triwulan I Sudah Tersalurkan ke 16 Daerah di Papua

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Msinews.com –  Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026 Triwulan I telah disalurkan kepada 16 daerah di Tanah Papua. Penyaluran tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah (Pemda) memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan prosedur yang ditetapkan. “Sejumlah daerah sudah merealisasikan Dana Otsus 1 persen dan 1,25 persen karena telah […]

  • Kejagung Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Senilai Rp9,9 Triliun

    Kejagung Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Senilai Rp9,9 Triliun

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun yang dibiayai oleh Kemendikbudristek pada periode 2019–2023 Abdullah menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan Kejaksaan Agung harus bergerak cepat serta […]

  • KOMPAK Indonesia Desak KPK Segera Audit  Aliran Dana Para Anggota Dewan  dan Para Kepala Daerah  Se-NTT

    KOMPAK Indonesia Desak KPK Segera Audit Aliran Dana Para Anggota Dewan dan Para Kepala Daerah Se-NTT

    • calendar_month Minggu, 20 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Jakarta,Imfomsi.org-Ketua KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) Gabriel Goa mengatakan, hak-hak Ekosob rakyat kecil NTT dirampok berjamaah para APH terkesan tertidur lelap tiupan angin Sabana sembari tidur berjemur di pasir pink beach Komodo abisin dolar dan ringgit. “Sudah waktunya rakyat Flobamora bangkit dan berjuang bersama membongkar praktek korupsi berjamaah di NTT,” kata Gabriel. Terkait […]

expand_less