Pidato Ketua MPR H. Ahmad Muzani di Sidang Tahunan 2025

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan Pidato politik pada Sidang Tahunan MPR Jumat 15 Agustus 2025. Ia mengawali dengan menyapa semua hadirin dan Presiden,wakil presiden, anggota DPR/MPR/DPD RI, serta semua undangan yang hadir. Berikut redaksi menyajikan isi pidato secara utuh. 

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

Yang kami hormati dan kami banggakan,

Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Prabowo Subianto;
Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming;
Presiden Republik Indonesia Kelima, Ibu Prof. Dr. (Honoris Causa) Megawati Soekarnoputri;
Presiden Republik Indonesia Keenam, Bapak Prof. Dr. Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono;
Presiden Republik Indonesia Ketujuh, Bapak Ir. Joko Widodo;
Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Try Sutrisno;
Wakil Presiden Republik Indonesia Kesepuluh dan Keduabelas,
Bapak Drs. Muhammad Jusuf Kalla;
Wakil Presiden Republik Indonesia Kesebelas, Bapak Prof. Dr. Boediono.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ketigabelas, Bapak Prof. Dr.
KH. Ma’ruf Amin;
Istri Presiden Republik Indonesia Keempat, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Kesembilan, Ibu Soraya Hamzah Haz;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. (Honoris Causa) Puan Maharani;
Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Sultan Bachtiar Najamudin;
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Ir. Isma Yatun;
Ketua Mahkamah Agung, Bapak Prof. Dr. Sunarto;
Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo;
Ketua Komisi Yudisial, Bapak Prof. Amzulian Rifai;
Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Para Pimpinan Lembaga-lembaga Negara;
Para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebutkan satu- persatu,

Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Prof. Dr. (Honoris Causa) Megawati Soekarnoputri
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia
Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak H. Prabowo Subianto
Ketua Umum Partai NasDem, Dr. (Honoris Causa) Drs. Surya Dharma Paloh
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. (Honoris Causa) Drs. Abdul Muhaimin Iskandar
Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Almuzzammil Yusuf
Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. (Honoris Causa) Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Demokrat, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono
Para Anggota MPR, yang terdiri atas DPR, dan DPD;
Yang Mulia Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat;
Yang Mulia Para Ketua Parlemen Negara-Negara Sahabat;
Para Menteri Kabinet Merah Putih;
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
Para insan pers, media cetak dan elektronik, dalam dan luar negeri;
Para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air;
Para tamu undangan, serta teristimewa, seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia, di mana pun Saudara berada.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Sesuai catatan dengan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal MPR sampai saat ini telah hadir 604 anggota, dari 732 Anggota MPR, yang terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD.

Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf c Tata Tertib MPR, dan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR, serta Pasal 256 ayat (5) Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Tahunan MPR Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2025, dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Sidang Majelis, hadirin yang kami muliakan,

Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa. Semoga doa yang kita panjatkan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga bangsa Indonesia senantiasa diberkahi, dilindungi, dan diberi kekuatan, serta kedamaian.

Doa akan dipimpin oleh Saudara Menteri Agama, yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA., kami persilakan.

Terima kasih kepada Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. yang telah memimpin doa.

Sidang Majelis, hadirin yang kami muliakan, dan saudara-saudara sebangsa se-tanah air,

Di awal pidato ini, kami mengajak kepada segenap bangsa Indonesia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia, keberkahan, dan kenikmatan, yang telah diberikan kepada kita bangsa Indonesia, terutama nikmat kemerdekaan.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Pada hari minggu tanggal 17 Agustus, kita seluruh bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaan ke-80. Kita akan kembali mengibarkan Sang Saka Merah Putih dengan penuh haru dan hormat di seluruh penjuru Tanah Air. Namun tahun ini peringatan ini berbeda dan lebih istimewa.

Kita akan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80— sebuah angka yang bukan hanya besar secara matematis, tetapi juga monumental dari segi sejarah.

Delapan dekade lalu, Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan oleh dwitunggal proklamator kita, yakni Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia.

Ini adalah sebuah deklarasi tegas, bahwa bangsa Indonesia ingin berdiri di atas kaki sendiri, dengan harga diri dan kemanusiaan yang utuh.

Momen peringatan kemerdekaan, bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi juga tentang merenungkan perjalanan bangsa kita dari masa ke masa, serta menetapkan langkah-langkah baru untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang.

Sidang Majelis dan hadirin yang berbahagia,

Nasionalisme bukan hanya slogan. Bung Karno pernah mengingatkan:
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.”

Namun beliau juga menekankan, bahwa penghormatan itu bukan semata dalam bentuk monumen dan upacara, tetapi dalam kemauan kolektif untuk terus melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa.

“Kemerdekaan itu bukan pencapaian akhir, melainkan pintu menuju kerja keras dan pembaruan tiada henti.”

Itulah yang diingatkan oleh Bung Hatta tentang kemerdekaan kita.

Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini, kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit pesan tersebut, yaitu untuk menjadikan Indonesia negara besar dan kuat yang bukan hanya sanggup bertahan, tetapi kompetitif dan berdaulat di pentas dunia.

Arah pembangunan kembali diletakkan pada kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi.

Program-program hilirisasi, pembangunan wilayah perbatasan, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan UMKM menjadi motor penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global.

Kita patut bersyukur atas pencapaian Pemerintah yang layak dicatat dan mulai dirasakan manfaatnya.

Makan Bergizi Gratis, program ini bukan sekadar memberi makan, tetapi sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa. Kita tahu, gizi buruk dan stunting adalah tantangan serius. Melalui program ini, Pemerintah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pada makanan bergizi, sehingga mereka bisa tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Lebih daripada itu, program ini telah menjadi penggerak ekonomi lokal dan instrumen pemerataan ekonomi.

Demikian juga dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih adalah alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi. Gerakan strategis ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak kepada rakyat kecil.

Sekolah Rakyat adalah jawaban strategis untuk mengatasi pemerataan pendidikan. Sekolah ini hadir khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan yang berkualitas. Sekolah Rakyat menjadi jalan keluar yang membuka kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Program pemeriksaan kesehatan gratis, merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk memastikan setiap rakyat memiliki hak atas tubuh yang sehat. Dengan pemeriksaan kesehatan gratis, dapat mencegah penyakit sejak dini dan memastikan masyarakat mendapatkan perawatan yang layak.

Dengan kata lain, kita telah melangkah di jalur yang benar.

Sidang Majelis yang berbahagia,

Pada momentum peringatan ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata kita hidup di dunia yang masih penuh dengan penderitaan dan kehilangan. Di tengah kebahagiaan kita, jutaan manusia di belahan bumi lain justru kehilangan hak-hak dasarnya: hak untuk hidup, hak untuk memiliki rumah, bahkan hak untuk menyambut masa depan.

Saat ini, kita menyaksikan ketegangan yang meningkat di berbagai belahan dunia, seperti di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel.

Kita juga menyaksikan konflik berkepanjangan dan kebiadaban yang memenuhi unsur genosida di Gaza, Palestina. Hampir seratus ribu nyawa melayang—mayoritas mereka adalah perempuan dan anak-anak—dan rumah sakit serta sekolah hancur lebur, menyisakan puing-puing keputusasaan.

Politik luar negeri Indonesia harus tetap berpihak pada perjuangan kemanusiaan—termasuk dukungan tegas dan konsisten bagi kemerdekaan bangsa Palestina.

Kita telah membuktikan komitmen ini melalui Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, yang menjadi monumen internasional dan sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Oleh karena itu, MPR menyambut baik ikhtiar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang selalu menyerukan perdamaian dalam forum internasional tentang tata kelola dunia baru, termasuk dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina.

Sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN, kita mendorong untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang damai dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara anggotanya.

Kita meyakini bahwa dialog dan diplomasi adalah cara terbaik untuk membina hubungan di ASEAN, termasuk untuk menyelesaikan konflik Kamboja dan Thailand.

Indonesia tidak lahir hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai inspirasi bagi bangsa lain yang memperjuangkan kemerdekaan dan martabat kemanusiaan.

Tekad luhur ini telah dirumuskan dalam konstitusi dengan visi kemanusiaan yang mulia dan menggetarkan dari Bapak/Ibu pendiri bangsa kita, yang kemudian ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu: “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.”

Sidang Majelis dan hadirin yang berbahagia,

Badan Pengkajian MPR, dengan didukung Komisi Kajian Ketatanegaraan telah menyelesaikan rumusan awal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Pada tanggal 6 Agustus 2025, dalam Rapat Gabungan yang dihadiri oleh Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, Badan Pengkajian MPR telah menyampaikan hasil rumusan awal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Terkait dengan hal tersebut, kami mengajak kepada segenap lembaga-lembaga negara, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, memberikan masukan terkait dengan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni. Peringatan ini menjadi ruang refleksi dan evaluasi moral-konstitusional.

MPR mengajak semua elemen bangsa meneguhkan kembali komitmen terhadap agenda pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001.

MPR mengapresiasi upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menindak kasus-kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas. Ini langkah awal yang patut didukung secara konsisten oleh semua pihak.

Sebab korupsi bukanlah sekadar kejahatan hukum atau finansial. Ia adalah pengkhianatan terhadap ruh kemerdekaan dan demokrasi. Ia merusak legitimasi negara dan menghancurkan harapan generasi masa depan. Ia menodai ruh kebangsaan kita sendiri.

Etika kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 harus diwujudkan dalam perilaku politik yang jujur, pemerintahan yang bersih, hukum berkeadilan, serta budaya ilmu dan ekologi yang berkelanjutan.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Tanggal 18 Agustus adalah Hari Konstitusi. Hari ketika UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara kita, tak lama setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan.

Peringatan ini adalah saat yang tepat untuk menghayati bahwa Konstitusi kita bukanlah sekedar dokumen hukum, melainkan konstitusi yang hidup yang memastikan kita tetap bersatu sebagai satu bangsa yang utuh.

Sebagai konstitusi yang hidup, Undang-Undang Dasar kita, harus terus dikaji supaya ia tetap relevan sepanjang zaman.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Indonesia adalah bangsa yang kaya raya. Namun, sebuah bangsa yang besar tidak akan membiarkan kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aktualisasi pelaksanaan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bukan sekadar janji, tetapi sebuah komitmen untuk kembali kepada ruh konstitusi kita. Dengan memprioritaskan kemandirian ekonomi dan mengelola sumber daya alam untuk kepentingan nasional, Pemerintah berupaya mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33 tersebut.

Inilah mengapa para pendiri bangsa kita merumuskan sebuah pasal yang luar biasa visioner, yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar kita.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

MPR saat ini memiliki 3 (tiga) peran utama, yaitu sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat.
Sebagai Rumah Kebangsaan, MPR adalah wadah bagi seluruh elemen bangsa untuk berkumpul, berdialog, dan menyuarakan aspirasi. Di sinilah berbagai perbedaan disatukan dan titik temu ditemukan demi kepentingan bersama.

Selanjutnya, sebagai Pengawal Konstitusi, MPR berfungsi menjaga dan memastikan nilai-nilai konstitusional terus hidup serta diterapkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dan, sebagai Penjaga Kedaulatan Rakyat, MPR berupaya memastikan setiap kebijakan negara selalu berpihak kepada rakyat, karena rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini.

Oleh karena itulah, sebagai representasi seluruh elemen bangsa, MPR memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga arah dan moral kebangsaan.

Basis kekuatan Indonesia adalah ikatan-ikatan persatuan, kerukunan, gotong royong, dan kebersamaan sebagai satu kesatuan bangsa.

MPR memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan memelihara ikatan kebangsaan ini. MPR bukan penafsir hukum-positif, melainkan penjaga napas konstitusi agar tetap hidup dan membumi.

Caranya dengan terus membudayakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Oleh karena itu, konsistensi dalam mengamalkan Empat Pilar bukan hanya menjadi kewajiban, namun menjadi benteng yang membuat kita tetap kokoh menghadapai berbagai tantangan dan dinamika global.
Di situlah letak daya tahan kita sebagai bangsa. Di situlah fondasi Indonesia Maju. Dan di situlah semangat kita untuk terus melangkah dan bertahan sampai kini dan yang akan datang.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Sebelum kami mengakhiri pidato ini, izinkan kami membacakan 3 (tiga) buah pantun:

Makan gratis untuk para siswa,
Ilmu dan adab dalam membangun bangsa, Nasionalisme kita kobarkan dalam jiwa, Untuk menuju Indonesia Raya.

Indonesia kaya akan sumber daya, Astacita untuk Indonesia tercinta, Danantara optimalkan aset negara,
Menuju masa depan yang cerah dan sejahtera.

Koperasi merah putih pondasi ekonomi, Gotong royong dan kekeluargaan yang hakiki, Presiden Prabowo adalah pemimpin sejati, Untuk Indonesia Raya yang Abadi.

Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-80,

Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, Merdeka!
Merdeka!

Merdeka!

Demikianlah Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025. Semoga Allah Subhanahu Wata‘ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.
Selanjutnya saya persilakan kepada Ketua DPR RI, Ibu Dr. (Honoris Causa) Puan Maharani, untuk memimpin Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2025.

Wabillahi taufiq walhidayah,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 15 Agustus 2025
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Ketua,

H. Ahmad Muzani