Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Mendagri Dukung Penuh Peran Kemendukbangga/BKKBN Jaga Stabilitas Jumlah Penduduk

Mendagri Dukung Penuh Peran Kemendukbangga/BKKBN Jaga Stabilitas Jumlah Penduduk

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
  • visibility 11
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai tugas yang diemban Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemenduk bangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan jumlah penduduk. Menurutnya, persoalan demografi menjadi salah satu isu utama yang perlu diperhatikan oleh kementerian tersebut.

Hal itu disampaikan Mendagri saat menerima kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/8/2025).

Ia menjelaskan, persoalan demografi salah satunya menyangkut upaya menjaga stabilitas pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, juga mendorong penduduk agar lebih produktif.

Mendagri mengatakan, persoalan demografi merupakan salah satu isu yang menjadi atensi di beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea. Tak sedikit masyarakat di negara tersebut yang lebih memilih hidup di wilayah perkotaan ketimbang di desa. Kehidupan di perkotaan yang sangat kompetitif membuat mereka tak fokus untuk berkeluarga. Kondisi ini memengaruhi angka kelahiran yang rendah di negara tersebut.

Karena itu, kata Mendagri, pemerintah di negara maju akan berupaya meningkatkan angka kelahiran penduduk. Selain itu, mereka juga akan berupaya mengembalikan penduduknya dari kota ke desa. “Sehingga banyak insentif diberikan,” ujar Mendagri.

Pemerintah Indonesia, kata Mendagri, telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan laju urbanisasi melalui penguatan perekonomian desa. Hal ini dilakukan, antara lain, melalui kebijakan Dana Desa yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Dengan demikian, masyarakat desa tak lagi mengandalkan hidupnya di kota.

Di lain sisi, Mendagri juga akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah (Pemda) agar persoalan demografi menjadi bagian dari prioritas kepala daerah. Upaya membangun komunikasi itu akan melibatkan Kemendukbangga/BKKBN, termasuk pihak terkait lainnya. Melalui komunikasi tersebut, diharapkan dapat diberikan pemahaman mengenai pentingnya isu demografi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

“Kalau kita ingin menaikkan ini menjadi prioritas mereka, maka kita harus membangun awareness,” jelasnya.

Ia meyakini, meningkatnya pemahaman kepala daerah terhadap isu demografi akan mendukung kerja-kerja penanganan persoalan tersebut. Hal ini salah satunya terkait dengan dukungan kepala daerah terhadap pegawai Kemendukbangga/BKKBN yang ditempatkan di daerah.  (Puspen Kemendagri). **

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi III DPR : Pemberantasan Judi Online Harus Menyeluruh Hulu ke Hilir

    Komisi III DPR : Pemberantasan Judi Online Harus Menyeluruh Hulu ke Hilir

    • calendar_month Rabu, 31 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Yogyakarta, msinews.com-Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terkait sosok berinisial T yang disebut-sebut mengendalikan praktik judi online (judol). Ia menilai, negara seharusnya tidak perlu berfokus pada soal penyebutan inisial tersebut. Hal itu karena terlepas benar atau tidaknya inisial tersebut, aparat penegak hukum (APH) […]

  • Sri Mulyani dan Bos OJK Buka-Bukaan Terkait Penghapusan Kredit Macet UMKM

    Sri Mulyani dan Bos OJK Buka-Bukaan Terkait Penghapusan Kredit Macet UMKM

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.New–Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar kompak buka suara soal rencana penghapusan kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Untuk hapus buku, hapus tagih kita terus koordinasi dengan Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) karena ini mandat turunan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), terutama untuk […]

  • Meningkatnya Kasus Pembullyan, Legislator: Pertimbangkan Hukuman Kebiri Kimia

    Meningkatnya Kasus Pembullyan, Legislator: Pertimbangkan Hukuman Kebiri Kimia

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Kasus pembullyan hingga kekerasan seksual semakin marak terjadi di lingkungan pendidikan dewasa ini. Terbaru ada kasus pelecehan yang dilakukan seorang oknum guru terhadap anak di bawah umur sesama jenis di NTT. Kejadian memilukan ini turut menjadi perhatian politisi senior Partai Golkar, Firman Soebagyo. Firman mengecam tindakan biadab yang dilakukan oknum guru tersebut dan meminta […]

  • Pembangunan Butuh Gerka Bersama Anak Bangsa Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila

    Pembangunan Butuh Gerka Bersama Anak Bangsa Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila

    • calendar_month Senin, 3 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila setiap warga negara sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan setiap anak bangsa dalam merealisasikan tujuan pembangunan nasional. “Dalam mewujudkan sejumlah target pembangunan, kita membutuhkan gerak bersama dengan landasan berpikir dan berperilaku nilai-nilai kebangsaan yang telah diwarisi oleh para pendiri bangsa di dalam sila-sila Pancasila,” […]

  • Kolaborasi Empat Lembaga Ini Perkuat Penanganan Korban TPPO

    Kolaborasi Empat Lembaga Ini Perkuat Penanganan Korban TPPO

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 9
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com -Empat Lembaga di antaranya Kemensos, Kemenkes,Kementedian P2MI, dan Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JARNAS Anti TPPO) berkolaborasi perkuat penanganan Korban TPPO. Adapun pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Empat perwakilan Lembaga yakni Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri P2MI, dan Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang […]

  • Stranas BHAM, Pentingnya Harmonisasi Payung Hukum, Pelaksanaan hingga Pengawasan

    Stranas BHAM, Pentingnya Harmonisasi Payung Hukum, Pelaksanaan hingga Pengawasan

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 10
    • 0Komentar

    *SIARAN PERS* *UNTUK DITERBITKAN SEGERA* Jakarta,msinews.com-Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Kerah Biru – SPSI), Royanto Purba menilai Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) merupakan kemajuan signifikan dalam perlindungan hak pekerja. Meski masih terdapat tantangan dalam implementasinya, termasuk perihal […]

expand_less