Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua MPR RI Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H. menyampaikan keynote speech dalam acara Environmental, Social and Governance (ESG) Mining Forum 2025 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.
Dalam forum internasional tahunan tersebut, Eddy menekankan bahwa ESG yang semula merupakan upaya bagi pelaku usaha untuk lebih peduli pada isu-isu berkelanjutan, kini merupakan salah satu persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha.
Bahkan, menurut Eddy, sejumlah lembaga perbankan dan keuangan pun telah mensyaratkan tata kelola ESG yang baik sebelum memberikan pinjaman bagi pelaku usaha di bidang pertambangan.
“Jika ESG sebelumnya adalah sebuah langkah pro aktif untuk menaikkan kredibilitas perusahaan pertambangan di mata pemegang saham, regulator dan lembaga perbankannya, kini ESG telah menjelma menjadi “license to operate” di sejumlah besar negara di dunia.”
“Bahkan negara-negara yang membeli produk turunan nikel dari Indonesia menghendaki urut-urutan proses produksi nikel untuk memastikan bahwa proses ESG dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, untuk negara-tujuan ekspor nikel Indonesia seperti Uni Eropa dan Amerika, ESG merupakan market access credentials. Tanpa adanya penjelasan tentang tata kelola ESG yang transparan, niscaya produk turunan nikel kita akan ditolak,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Doktor Ilmu Politik UI ini berharap agar para pelaku pertambangan nikel di Indonesia segera berbenah diri dan menerapkan prinsip-prinsip ESG secara sungguh-sungguh, karena hal ini menyangkut kelangsungan usaha mereka masing-masing, agar dapat diterima di negara tujuan ekspor.
“Permasalahan tambang dan smelter nikel Indonesia yang sarat dengan pemberitaan negatif seperti kecelakaan kerja, deforestasi dan pembuangan limbah ke laut harus segera dijawab dengan aksi nyata dengan melaksanakan ESG secara konsekuen, transparan dan siap diaudit jika perlu.”
“Dengan sumber daya nikel terbesar di dunia, Indonesia selayaknya menjadi pemimpin dalam proses pertambangan nikel yang berkelanjutan. Saya sepenuhnya percaya bahwa kerja sama regulator dengan pelaku usaha dan didukung oleh lembaga keuangan serta pemegang saham yang memprioritaskan ESG, mampu membawa Indonesia menjadi negara yang memimpin industri ekstraktif secara berkelanjutan.”
Terakhir, Eddy juga berharap para pelaku usaha pertambangan segera berbenah diri karena dunia sudah berubah, di mana isu-isu keberlanjutan, transisi energi, pemberdayaan perempuan, dan tata kelola yang baik justu mendapatkan berbagai kemudahan dan apresiasi dari konsumen, kreditur keuangan, bahkan lembaga pemeringkat risiko internasional.
“Kita hidup di dunia yang telah berubah drastis. Tekanan terhadap permasalahan lingkungan hidup, tata kelola dan isu-isu sosial tidak lagi menjadi “ranah” para aktivis lingkungan semata, tetapi juga mayarakat luas mulai dari konsumen, lembaga adat, institusi perbankan, kaum muda milenial, bahkan tokoh-tokoh internasional yang berpengaruh seperti Bill Gates, Warren Buffet, dan lain-lain.”
“Sebagai pimpinan MPR saya akan berada di garda depan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita ke depannya, mendahulukan isu-isu ligkungan, sosial dan tata kelola, sesuai amanat konstitusi pasal 33 (4).” tutup Wakil Ketua Umum PAN ini./mpr.ri.
