Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Menaker Berharap Pengurus Serikat Pekerja Tngkatkan Kesejahteraan Anggotanya

Menaker Berharap Pengurus Serikat Pekerja Tngkatkan Kesejahteraan Anggotanya

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 10 Mei 2025
  • visibility 181
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Menteri Ketenagakerjaan Yassierli membuka Rapat Kerja Nasional Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) bertema ‘Semangat Baru Kita Perjuangkan Kebenaran FSPTI-KSPSI yang Kokoh dan Bermartabat’ di Jakarta, Jumat (9/5/2025) malam.

Dalam sambutannya, Yassierli berharap pengurus FSPTI memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota bersama keluarganya, mampu melindungi dan membela anggotanya dari pelanggaran hak-hak normatif dan memperjuangkan kepentingannya.

“Kita berharap berserikatnya bapak/ibu, nomor satu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kita ingin SP/SB semua, meningkat kesejahteraannya, lebih baik dan lebih baik lagi, ” kata Yassierli.

Sebagai organisasi pekerja yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, Yassierli juga sangat berharap Rakernas FSPTI ini digunakan untuk menggali aspirasi-aspirasi dari daerah, sekaligus memberikan rekomendasi kepada pemerintah

“Kepada Ketua, minta agar aspirasi anggota ditangkap, dirumuskan, apa sih harapan-harapannya, ada rekomendasi yang diberikan pemerintah, silakan, ” katanya.

Yassierli mengungkapkan masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan tentang kondisi pekerja/buruh di Indonesia. “Mulai aspek regulasi, kasus-kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan, pelanggaran norma K3 di industri, rendahnya law enforcement kita, dan seterusnya, ” katanya.

Yassierli berpesan kepada seluruh pimpinan SP/SB, agar ke depan ada regulasi yang akan memberikan kesempatan dan memfasilitasi kepada buruh/pekerja minimal sekian persen dari waktu kerjanya untuk belajar sesuatu yang baru dan itu harus difasilitasi.

“Itulah tema melakukan resklling dan upskilling, itu kuncinya. Karena kalau bicara upah dengan segala permasalahan, artinya kita masih bicara kondisi saat ini, belum tentang ke depan. Saya tunggu rekomendasinya, ” ujar Yassierli.

Sementara Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengatakan SPTI merupakan salah satu federasi di bawah SPSI yang membuat SPSI meng-Indonesia. Ia berharap kehadiran SPTI dapat bermanfaat meningkatkan kesejahteraan angootanya dan berkolaborasi positif dengan pemerintah. ( Biro Humas Kemnaker ).

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemensos Berhasil Cairkan Bansos Gagal Salur untuk Ratusan Ribu KPM

    Kemensos Berhasil Cairkan Bansos Gagal Salur untuk Ratusan Ribu KPM

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan kemajuan signifikan dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang sebelumnya gagal disalurkan. Dari 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terkendala masalah rekening, 580.798 KPM kini telah berhasil menerima Bantuan Sosial (Bansos). Angka ini menunjukkan upaya serius pemerintah untuk memastikan Bantuan Sosial (Bansos) tepat sasaran, meskipun masih ada 768.381 KPM yang […]

  • BGN Tanggung Biaya Korban Keracunan Program MBG Diklaim Lewat BPJS

    BGN Tanggung Biaya Korban Keracunan Program MBG Diklaim Lewat BPJS

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Msinews.com– Biaya pengobatan korban keracunan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan ditanggung pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut ada dua skema pembiayaan yang sudah disiapkan. Dadan menjelaskan, bagi daerah yang sudah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB), pembiayaan bisa diklaim melalui BPJS Kesehatan. “Jadi ada dua daerah yang sudah menetapkan KLB […]

  • Tok, DPR RI Sepakati Penambahan Dua Komisi dan Satu Badan Baru

    Tok, DPR RI Sepakati Penambahan Dua Komisi dan Satu Badan Baru

    • calendar_month Selasa, 15 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com -Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),Selasa (15/10/2024) menggelar Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyepakati penambahan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk DPR RI Periode 2024-2029. Paripurna ini menyepakati penambahan dua Komisi  dari sebelumnya 11 menjadi 13 Komisi di DPR RI. “Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal […]

  • Ombudsman: Penerapan WFH di DKI Jakarta Tak Efektif dalam Penanggulangan Polusi Udara

    Ombudsman: Penerapan WFH di DKI Jakarta Tak Efektif dalam Penanggulangan Polusi Udara

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan soal penerapan sistem Work From Home atau WFH yang akan dilakukan instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan jalan keluar singkat namun tak efektif untuk menanggulangi polusi udara. Menurut Hery, hal yang akan dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah jika tak dibarengi langkah penanganan secara […]

  • DPR Minta Latihan Militer Dihentikan dan Komnas HAM Lakukan Investigasi

    DPR Minta Latihan Militer Dihentikan dan Komnas HAM Lakukan Investigasi

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 172
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Pemerintah didesak melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian dalam penyelenggaraan pelatihan, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty. Ia mendesak pemerintah menghentikan sementara pelatihan berbasis militer Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menyusul meninggalnya lima peserta selama mengikuti pendidikan tersebut. Menurut Saadiah, […]

  • Senator Aceh Minta Kementan Perhatikan Kelangkaan Pupuk

    Senator Aceh Minta Kementan Perhatikan Kelangkaan Pupuk

    • calendar_month Minggu, 8 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Permasalahan kelangkaan pupuk subsidi di Aceh menjadi perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI yang juga mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh. Untuk itu dia mendesak Kementerian Pertanian untuk menjadi lebih komunikatif dalam menangani isu ini. “Saya lihat saat ini ada tantangan serius terkait kelangkaan pupuk subsidi di Aceh, karena adanya kelangkaan dapat mempengaruhi sektor pertanian […]

expand_less