Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Buntut dari Kegagalan Sistem Bank DKI, Nasabah Minta Jajaran Direksi Dicopot

Buntut dari Kegagalan Sistem Bank DKI, Nasabah Minta Jajaran Direksi Dicopot

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 15 Apr 2025
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM,Jakarta – Puluhan nasabah yang tergabung dalam Forum Nasabah Bank DKI menggelar aksi damai di depan Kantor Bank DKI di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Selasa, 14 April 2025. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan nasabah Bank DKI atas kelumpuhan layanan digital Bank DKI yang telah berlangsung sejak akhir Maret 2025.

Menurut Koordinasi Aksi, Yudis Apriliansyah, akibat dari gangguan layanan digital itu, ribuan nasabah tidak bisa melakukan transaksi melalui aplikasi JakOne Mobile. Tidak hanya itu, pencairan bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) pun mengalami keterlambatan.

“Bank DKI adalah bank milik publik. Tapi ketika sistemnya lumpuh, nasabah justru ditinggalkan tanpa kejelasan. Kami menuntut tanggung jawab, bukan sekadar klarifikasi,” tegas Yudis.

Dalam aksinya, para demonstran menuntut jajaran direksi bank milik Pemerintah Provinsi Jakarta itu untuk mundur karena dianggap gagal menjamin kelancaran layanan nasabah. Mereka juga meminta Pemprov Jakarta untuk segera mengambil tindakan tegas atas kejadian tersebut.

“Kita mendesak untuk jajaran Direksi Bank DKI mundur secara terhormat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan nasabah. Kita juga meminta Pemprov Jakarta sebagai pemegang saham utama untuk segera memgambil tindakan tegas yang lebih komprehensif,” terang Yudis.

Dalam orasinya, demonstran mendorong dilakukan audit forensik independen terhadap sistem IT beserta infrastruktur Bank DKI. Para demonstran mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak jika aspirasi mereka tidak didengarkan.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • OJK Umumkan Ada 8 Perusahaan Multifinance Tidak Penuhi Ketentuan Modal 100 M

    OJK Umumkan Ada 8 Perusahaan Multifinance Tidak Penuhi Ketentuan Modal 100 M

    • calendar_month Minggu, 20 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan (OJK) Agusman merangkum ada 8 perusahaan multifinance yang belum memenuhi ketentuan permodalan Rp100 miliar. “Beberapa multifince yang kita perhatikan belum memenuhi permodalan, di catatan kita ada sekitar 8,” kata Agusman dilansir CNBC, Minggu 20/8/2023. Agusman menyebut bahwa pihaknya terus […]

  • DPR Sahkan UU IKN

    Tok.. DPR Sahkan RUU APBN 2024 Jadi UU

    • calendar_month Kamis, 21 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 24
    • 0Komentar

    Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2024 menjadi UU dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024. Pengesahan dihadiri wakil pemerintah, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah membacakan kesimpulan pandangan mini fraksi yang sudah disepakati dalam pembahasan tingkat I pada […]

  • Suap Proyek Perizinan: Hendra Yakinkan Kepala Birokrasi Ada Terlibat

    Suap Proyek Perizinan: Hendra Yakinkan Kepala Birokrasi Ada Terlibat

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menyeret AGK serta enam orang lainnya, kini memasuki tahap pengembangan dengan melibatkan belasan kepala dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Proses pengusutan kasus ini, KPK tidak hanya memfokuskan pada tersangka AGK, melainkan juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak lain, termasuk belasan kepala dinas di lingkup […]

  • DPR : Perlunya De-eskalasi Konflik Iran-Israel Cegah Perang Lebih Melua

    DPR : Perlunya De-eskalasi Konflik Iran-Israel Cegah Perang Lebih Melua

    • calendar_month Rabu, 17 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-De-eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memanas akibat serangan balasan Iran terhadap provokasi Israel yang sebelumnya membombardir Konsulat Besar Iran di Damaskus, Suriah. Dalam aksi balasannya, Iran meluncurkan ratusan pesawat nir-awak (drone) dan rudal balistik ke wilayah Israel. Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menegaskan pihaknya menginginkan adanya […]

  • Jelang Ramadhan, PKB Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyakita

    Jelang Ramadhan, PKB Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyakita

    • calendar_month Sabtu, 25 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Sebulan menjelang bulan Ramadhan, harga sejumlah bahan pokok termasuk MinyaKita masih tinggi. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Nasim Khan meminta pemerintah segera menurunkan harga Minyakkita di pasaran. Terhitung hampir delapan bulan harga minyak goreng masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter. […]

  • Penguatan Komunikasi Seluruh Desk, Kemenko Polkam: Sense of Awareness Media Itu Penting

    Penguatan Komunikasi Seluruh Desk, Kemenko Polkam: Sense of Awareness Media Itu Penting

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menegaskan pentingnya pentingnya penguatan koordinasi komunikasi publik lintas kementerian dan lembaga (K/L) dalam menghadapi derasnya arus informasi, serta meningkatnya ancaman disinformasi. “Persoalan komunikasi media tidak bisa lagi ditunda, diperlukan sense of awareness yang tinggi di bidang media, mengingat peran media yang sangat strategis dalam membentuk opini publik […]

expand_less