Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » 75 Tahun Indonesia dan Takhta Suci, Seiring Sejalan

75 Tahun Indonesia dan Takhta Suci, Seiring Sejalan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
  • visibility 236
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Trias Kuncahyono

TANGGAL 13 Maret 2025, genap 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia – Takhta Suci. Hubungan kedua negara dimulai dengan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan RI oleh Takhta Suci pada tahun 1947.

Pada 6 Juli 1947, Takhta Suci membentuk Apostolic Nunciatura (Delegasi Apostolik) di Indonesia. Keputusan ini, membuka pintu bagi negara-negara lain di Eropa dan Amerika untuk mengikuti jejak Vatikan mengakui kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 13 Maret 1950, Takhta Suci memulai hubungan
diplomatik dengan Indonesia dengan status Internuciatur Apostolik. Statusnya menjadi apostolic nunciature (Nunsiatur Apostolik ) pada tanggal 6 Desember 1966.

Pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan RI oleh Takhta Suci, di masa kepausan Paus Pius XII tersebut tidak terlepas dari peran diplomasi Mgr Albertus Soegijapranata SJ, Uskup Keuskupan Agung Semarang, yang merupakan uskup putra Indonesia pertama.

Pada tanggal 6 Juli 1947, Paus Pius XII mengangkat Mgr Georges-Marie Joseph Hubert Ghislain de Jonghe d’Ardoye MEP sebagai Apostolic Delegatus (utusan apostolik) untuk Indonesia, yang nantinya akan menjadi Dubes pertama Takhta Suci untuk Indonesia. Sementara Sukarjo Wiryopranoto adalah Dubes pertama RI untuk Takhta Suci.

Dengan menempatkan, Mgr de Jonghe d’Ardoye di Indonesia, secara jelas ini mengungkapkan sikap dan posisi Takhta Suci (Vatikan) terhadap negara baru bernama Indonesia yang akan dijajah lagi oleh Belanda, setelah kemerdekaannya.

Sepanjang 75 tahun hubungan diplomatik, tiga kali paus mengunjungi Indonesia: Paus Santo Paulus VI (1970), Paus Santo Yohanes Paulus II (1989), dan Paus Fransiskus (2024). Dan, empat presiden Indonesia pernah mengunjungi Vatikan oleh Presiden Soekarno (1956, 1959, dan 1964) bertemu dengan tiga paus: Paus Pius XII, Paus Santo Yohanes XXIII, dan Paus Santo Paulus VI; Presiden Soeharto (1972); Presiden Abdurrahman Wahid (2000), dan Presiden Megawati Soekarnoputri tiga kali (2002 bertemu Paus Santo Yohanes Paulus II, dan bertemu Paus Fransiskus, 2023 dan 2025).

Pengalaman Unik

Menurut Duta Besar LBBP RI untuk Takhta Suci Michael Trias Kuncahyono, Takhta Suci melihat bahwa Indonesia memiliki pengalaman unik dalam mengembangkan persaudaraan dalam kemajemukan, yang bisa dijadikan contoh bagi bangsa lain. Pancasila dengan semangat “Bhinneka Tunggal Ika,” kesadaran akan keberadaan “Yang Satu” yang menyatukan semua tanpa memandang perbedaan, menunjukkan Indonesia sebagai sebuah negara yang unik.

Hal tersebut juga dikatakan Paus Fransiskus saat melakukan kunjungan apostolik ke Indonesia, September lalu. “Takhta Suci, tidak hanya mengapresiasi hal itu, tetapi juga mengaguminya. Apalagi sekarang ini, di mana banyak negara terpecah-pecah karena perbedaan etnis dan agama,” kata Trias.

Bahkan para Paus, sejak Paus Pius XII (bertakhta 1939 – 1958) hingga Paus Fransiskus, sangat mengagumi Pancasila. Dalam pidatonya di Istana Negara, Paus antara lain mengatakan, “Semboyan nasional Anda Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan dengan baik realitas yang beraneka ragam ini, yaitu masyarakat yang beragam yang bersatu dengan kokoh dalam satu negara. Keharmonisan dalam keberagaman mengharuskan setiap orang untuk merangkul semangat persaudaraan dalam mencari kebaikan semua orang. ”

Sebaliknya, Indonesia memandang Takhta Suci sebagai negara berdaulat tanpa kekuatan militer, tetapi memiliki otoritas spiritual yang jangkauannya melampaui batas negara. Tidak seperti kekuatan tradisional yang menggunakan diplomasi melalui pengaruh ekonomi atau kekuatan militer, Takhta Suci bergantung pada interaksi yang rumit antara persuasi moral, doktrin teologis, dan perjanjian hukum untuk membentuk keterlibatan internasionalnya.

Bagi Takhta Suci diplomasi bukan instrumen negara, betapapun kecilnya,
melainkan instrumen institusi keagamaan yaitu Gereja Katolik. Tujuan utamanya adalah dalam tatanan spiritual, moral dan kemanusiaan, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia kolektif dan individu. Di antara hak-hak tersebut termasuk hak kebebasan beragama tidak hanya bagi umat Katolik, tetapi juga bagi pemeluk agama lain. Dalam hal ini, ada kesamaan.

“Maka hubungan dengan Takhta Suci menjadi sangat khas: tidak ada kerja sama ekonomi, militer, dan juga politik. Tetapi penekannya lebih pada kerja sama dalam bidang kebudayaan, sosial, pendidikan, agama, dan lingkungan hidup,” jelas Trias Kuncahyono

Hal tersebut, antara lain yang melatari sekarang ada 1729 biarawan/biarawati Indonesia yang belajar, berkarya, dan memimpin biara di berbagai kota di Italia. Ada biarawati yang berkarya di pendidikan, rumah jompo, yatim piatu, dan mengurusi biara. Sementara para pastor sebagian besar study.

Seiring-sejalan Menurut Dubes RI untuk Takhta Suci, Indonesia dan Vatikan memiliki banyak kesamaan pandangan, sikap, dan posisi terhadap isu-isu internasional, seperti perdamaian. Misalnya dal isu Palestina, Yaman, Myanmar, Nigeria, Ukraina, dan berbagai wilayah konflik lainnya. Selain itu juga dalam isu HAM, hak-hak, perempuan dan anak-anak, lingkungan hidup, food security dan juga water security.

Sikap kedua negara dalam isu misalnya, konflik Israel – Palestina, sama dan
jelas: mendukung two-state solution. Baik bagi Indonesia maupun Vatikan, two-state solution.

Maka, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Takhta Suci adalah untuk
mendukung upaya bersama menegakkan kebebasan beragama, khususnya di Indonesia, yang harus diakui masih ada beberapa catatan.

Selain itu, juga untuk mendorong terciptanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk, kerukunan umat beragama ini melibatkan pemahaman agama yang menghargai keberagaman agama. Ini ke depan yang harus ditingkatkan di tengah tantangan dunia yang begitu kompleks. *

*)Penulis adalah Dubes RI untuk Tahta Sucu,Vatican.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usai Pleno, KPU Tetapkan Melki-Johni Pemenang Pilgub NTT 2024-2029, Berikut Rinciannya

    Usai Pleno, KPU Tetapkan Melki-Johni Pemenang Pilgub NTT 2024-2029, Berikut Rinciannya

    • calendar_month Senin, 9 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Kupang,msinwws.com- Komisi Pemilihn Umum NTT telah merampungkan pleno perhitungan suara cagub-cawagub NTT dari 22 kabupaten/kota, Minggu (8/12/2024). Hasilnya pun tidak jauh  hitung cepat (quick count) pasca pencoblosan pada 27 November lalu. Adapun, Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT nomor urut 2, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma, ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilgub […]

  • DPR Singgung Gugatan Pimpinan KPK Nurul Ghufron Dalam Sidang Usia Cawapres

    DPR Singgung Gugatan Pimpinan KPK Nurul Ghufron Dalam Sidang Usia Cawapres

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 245
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Keterangan DPR RI dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batasan usia minimal capres-cawapres. Dalam pembacaan keterangannya, DPR sempat menyinggung gugatan pimpinan KPK Nurul Ghufron terkait batasan usia minimal pimpinan KPK. Keterangan DPR RI ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan beberapa putusan MK mempertimbangkan batasan usia minimum […]

  • Ketum DPP BANN Respons Korban Narkoba, Fokus Kalangan Generasi Muda.

    Ketum DPP BANN Respons Korban Narkoba, Fokus Kalangan Generasi Muda.

    • calendar_month Sabtu, 13 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com  –  Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Anti Narkoba Nusantara (BANN) Sugono, menyampaikan latar belakang berdirinya BANN sebagai respons terhadap meningkatnya korban penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda. Ia menekankan pentingnya peran BANN dalam membantu pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan berharap agar kontribusi mereka dapat diterima oleh semua stakeholder. Baca […]

  • Mahkamah Agung Tolak PK Tujuh Terpidana Kasus Eki Vina Cirebon

    Mahkamah Agung Tolak PK Tujuh Terpidana Kasus Eki Vina Cirebon

    • calendar_month Senin, 16 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menolak Peninjauan Kembali atau PK tujuh terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Demikian yang disampaikan Hakim Agung Yanto sebagai Juru Bicara dalam konperensi persnya di media center Mahkamah Agung, Jakarta, pada Senin 16 Desember 2024. “PK tujuh terdakwa dibagi dalam dua perkara. Pertama, PK […]

  • Akhirnya, DPR RI Sahkan RUU P2 APBN 2023 Jadi Undang-Undang

    Akhirnya, DPR RI Sahkan RUU P2 APBN 2023 Jadi Undang-Undang

    • calendar_month Senin, 9 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan rakyat RI telah mensahkan RUU P2 APBN 2023 Jadi Undang-Undang. Adapun, Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (RUU P2 APBN 2023) secara resmi telah disetujui oleh DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. “Berikut kami […]

  • Dua Sungai di Muba Tercemar, POSE-RI Desak Usut Dugaan Fee 5% dari Pengeboran

    Dua Sungai di Muba Tercemar, POSE-RI Desak Usut Dugaan Fee 5% dari Pengeboran

    • calendar_month Kamis, 27 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com –Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Ormas) Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) mendesak Polda Sumatera Selatan dan Polres Musi Banyuasin bersama stakeholder lain, agar bergerak cepat menuntaskan masalah pencemaran Sungai Parung dan Sungai Dawas di Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin (Muba). POSE-RI meminta pihak berwenang tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku pencemaran […]

expand_less