Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Mensos Gus Ipul Pastikan Mutasi Pegawai Kemensos Bebas Suap

Mensos Gus Ipul Pastikan Mutasi Pegawai Kemensos Bebas Suap

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 19 Feb 2025
  • visibility 244
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWA.COM- Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan efektivitas pelayanan ke masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mewanti-wanti jangan sampai ada praktik suap menyuap.

Gus Ipul menekankan bahwa mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus berbasis prinsip _right man in the right place._

“Penataan SDM melalui mutasi PNS bukan hanya sekadar perpindahan pegawai, dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain. Namun mutasi PNS merupakan strategi pengelolaan SDM berbasis talenta yang mendorong PNS berkembang, baik karier dan kompetensinya serta pemenuhan distribusi talenta di lingkungan Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul dalam apel di halaman kantor Kemensos, Senin (17/2/2025).

Gus Ipul menegaskan bahwa dalam proses mutasi, Kemensos juga mempertimbangkan kebahagiaan pegawai. Salah satunya dengan memungkinkan mereka lebih dekat dengan keluarga inti. Namun, mutasi tetap harus dilakukan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa mutasi tidak boleh disertai praktik suap-menyuap. “Saya pastikan tidak ada yang namanya mutasi harus mengeluarkan apapun bagi ASN, tidak boleh membayar, tidak boleh suap-menyuap. Kalau ada yang memberikan sesuatu, itu berarti salah yang memberi. Tidak ada yang namanya mutasi itu pakai sogok-menyogok karena ini pesan dari Presiden (Prabowo), jika ada yang mendengar, melihat tolong dilaporkan,” kata Gus Ipul.

Menurut Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemensos, Serimika Br. Karo, terdapat 482 pegawai yang mengajukan mutasi, tetapi tidak semua permohonan dapat diproses. Sebanyak 463 pegawai diproses, sementara sisanya terdiri dari pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang meminta keluar dari Kemensos.

“Ada yang memang dia sakit, sedang dalam keadaan hamil dan ingin mendekatkan diri dengan suami, dan juga ada yang orang tua sakit, beberapa yang ingin mendekatkan diri ke kantor ini saja, dan juga ada yang pola karier,” kata Serimika.

Hingga saat ini, mutasi telah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pada Desember 2024 terdapat 20 pegawai. Tahap kedua pada Januari 2025 sebanyak 57 pegawai, serta tambahan 23 pegawai yang dimutasi atas kebutuhan organisasi. Namun, sekitar 200 pegawai belum disetujui mutasinya karena masih dibutuhkan di satuan kerja saat ini atau tidak sesuai dengan peta jabatan. Selain itu, 17 permohonan mutasi ditolak karena adanya hubungan keluarga dalam satu satuan kerja yang akan dituju.

Gus Ipul menegaskan, mutasi harus dimaknai sebagai kesempatan berkembang, bukan sekadar upaya mendekatkan diri ke tempat tinggal atau keluarga inti.

“Ingat ya, mutasi PNS seharusnya menjadi langkah strategis untuk pengembangan karier dan dapat berkontribusi lebih baik, bukan sekadar mutasi mendekati keluarga, tapi keluarga yang dimaksud bukan suami, istri, anak atau mutasi dengan alasan mendekat dengan tempat tinggal, mutasi seperti itu belum dapat disetujui kecuali kebutuhan organisasi,” katanya.

Dengan kebijakan mutasi berbasis talenta ini, Kemensos berharap kinerja pegawai semakin optimal, pelayanan pada masyarakat meningkat, serta program-program sosial strategis nasional dapat dijalankan dengan lebih efektif dan profesional. **Sp.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kesombongan Intelektual Dalam Kepemimpinan Pemerintahan

    Kesombongan Intelektual Dalam Kepemimpinan Pemerintahan

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Oleh: Sonni Lokobal Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan Dalam kepemimpinan pemerintahan, kecerdasan intelektual tidak boleh berjalan tanpa kecerdasan sosial. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu memahami data, regulasi, dan konsep pembangunan, tetapi juga wajib memahami perasaan, kebutuhan, pengalaman, serta suara masyarakat yang dipimpinnya. Saya melihat ada gejala yang perlu menjadi perhatian dalam […]

  • 3 Penyebab Sengketa Tanah di Daerah

    3 Sengketa Tanah Mencuat, Dirjen Adwil Bocorkan Penyebabnya

    • calendar_month Selasa, 3 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 268
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – 3 SengketaTanah yang sering terjadi di derah seringkali menjadi konflik pertikaian di Repoblik Indonesia pada masa sekarang ini. Menanggapi hal tersebut Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA mengungkapkan 3 persolan tanah mulai dari penyebab sengketa, konflik pertanahan di Indonesia. 3 Sengketa Tanah tersebut di antaranya, pertama, sumber daya manusia (SDM) […]

  • mitsubishi expander

    Mitsubishi Beri Nama Bayi Barunya Xpander, Low MPV Pesaing Avanza cs

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2017
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 403
    • 0Komentar

    Mitsubishi akhirnya buka mulut soal nama bayi barunya. Mobil Low MPV itu diberi nama Xpander. Bukan Expander seperti yang pernah detikOto ulas sebelumnya. Nama itu terlihat jelas dari tampilan mobil di booth Mitsubishi di arena Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS). Jika Anda menyalakan mesin mobilnya, Xpander akan muncul di layar speedometernya. Jika melihat arti […]

  • Kemenko Polkam Kunjungi Manggarai Barat Cek Keamanan Program MBG

    Kemenko Polkam Kunjungi Manggarai Barat Cek Keamanan Program MBG

    • calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 257
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar kunjungan kerja  ke Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis 31 Juli 2025. Kunjungan diterima oleh Wakapolres Manggarai Barat, Kompol Martinus Pake. Agenda ini guna memperkuat koordinasi pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional serta menjaga stabilitas keamanan di daerah tersebut. […]

  • Mulan Jamela Ingatkan Menkop-UKM Lakukan Hal Ini ,Ada 8 Koperasi Bermasalah

    Mulan Jamela Ingatkan Menkop-UKM Lakukan Hal Ini ,Ada 8 Koperasi Bermasalah

    • calendar_month Rabu, 13 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Kementerian Koperasi dan UKM diingatkan untuk terus mengawal penyelesaian hukum 8 (delapan) koperasi bermasalah yang telah menimbulkan kerugian mencapai Rp26 triliun. Pasalnya, permasalahan tersebut menyangkut uang masyarakat yang merupakan nasabah Koperasi. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Mulan Jameela dalam apa keja denan Kemenko-UKM pekan lalu. “Apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan […]

  • Badan Legislasi Sepakat RUU Khusus Jakarta Dibawa ke Paripurna

    Badan Legislasi Sepakat RUU Khusus Jakarta Dibawa ke Paripurna

    • calendar_month Selasa, 5 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 271
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pengambilan keputusan terkait Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU PDKJ). Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, memimpin pengambilan keputusan yang menarik perhatian dengan hasil akhir yang menunjukkan delapan dari sembilan fraksi setuju RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR. Baca juga : AHY Tekankan […]

expand_less