Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PKB Mendesak Pemerintah Membuat SOP Perlindungan WNI di Luar Negeri

PKB Mendesak Pemerintah Membuat SOP Perlindungan WNI di Luar Negeri

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 13 Feb 2025
  • visibility 256
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal, mendesak pemerintah untuk segera membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang komprehensif untuk perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Desakan ini disampaikan menyusul berbagai permasalahan yang kerap menimpa WNI di luar negeri, termasuk kasus penembakan di Malaysia yang menyebabkan dua orang meninggal dunia dan tiga lainnya luka-luka.

Syamsu Rizal, yang akrab disapa Deng Ical, menekankan bahwa perlindungan WNI adalah komitmen negara yang tidak bisa ditawar. “Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada WNI tanpa terkecuali, termasuk WNI di luar negeri. Ini adalah komitmen negara untuk melindungi hak-hak warga negara,” tegasnya saat rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Deng Ical menyoroti bahwa selama ini penanganan masalah yang dihadapi WNI di luar negeri belum memiliki aturan baku yang jelas. Ia mencontohkan masalah pembiayaan yang seringkali tidak jelas sumbernya. “Untuk masalah pembiayaan, untung-untung kalau Konjen atau Dubesnya punya dana untuk menalangi. Tapi kalau tidak ada dana? Nah dengan adanya SOP ini, bisa dengan jelas memasukkan klausul pembiayaan penanganan masalah yang dihadapi WNI menggunakan sumber dana dari mana dan jumlahnya berapa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Deng Ical menjelaskan bahwa SOP ini akan mengatur secara lengkap dan tegas tentang penanganan awal saat menghadapi WNI yang bermasalah di luar negeri. Mulai dari penanganan awal, pembiayaan, hingga pihak-pihak yang terlibat. “SOP ini sangat dibutuhkan karena belajar dari kasus penembakan di Malaysia, hampir semua gelagapan. Masih banyak yang mempertanyakan sumber pembiayaan karena semua saling tunjuk,” ungkapnya.

Sebelum merumuskan SOP, Deng Ical meminta pemerintah melakukan pemetaan kasus yang dihadapi WNI di luar negeri. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan SOP agar perlindungan yang diberikan bisa maksimal. “Kita harus tahu dulu kasus-kasus apa saja yang paling banyak dihadapi dan bagaimana penanganannya selama ini,” katanya.

Selain itu, Deng Ical juga meminta koordinasi antara Kementerian P2MI untuk melakukan seleksi awal terhadap pekerja migran Indonesia (PMI), termasuk informasi jumlah pekerja, negara tujuan, bidang keahlian, dan potensi ancaman. “Termasuk membuat peta WNI dan PMI yang tercatat dan kemungkinan undocumented atau tidak memiliki dokumen. WNI (termasuk PMI) adalah duta-duta bangsa, informal diplomat bahkan pahlawan devisa bangsa sehingga mereka semua harus merasa aman dan terlindungi,” pungkasnya.** EB.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sri Mulyani Resmi Setujui Tunjangan Uang Makan PNS dan PPPK

    Sri Mulyani Resmi Setujui Tunjangan Uang Makan PNS dan PPPK

    • calendar_month Jumat, 29 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah secara resmi menyetujui pemberian tunjangan uang makan bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai tahun 2024. Uang makan ini akan memberikan keringanan finansial bagi para pendidik yang berdedikasi, dengan besaran yang berbeda untuk golongan I hingga IV. Baca juga : […]

  • Menaker Terima Audiensi Koalisi Buruh, Bahas RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

    Menaker Terima Audiensi Koalisi Buruh, Bahas RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 139
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) untuk mendengarkan aspirasi dan masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (2/9/2026). Dalam audiensi tersebut, KBPBI menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi terkait penguatan regulasi ketenagakerjaan yang diharapkan dapat memberikan pelindungan bagi pekerja serta mendukung kepentingan dunia usaha. Menaker Yassierli […]

  • Kemensos Jamin, Layanan Rehabilitasi Sosial di Sentra Berjalan Berdampingan dengan Sekolah Rakyat

    Kemensos Jamin, Layanan Rehabilitasi Sosial di Sentra Berjalan Berdampingan dengan Sekolah Rakyat

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan fungsi sentra sebagai tempat layanan rehabilitasi sosial tidak mengalami perubahan, meskipun Sekolah Rakyat akan dijalankan di seluruh sentra terpadu maupun sentra. Menurutnya, layanan perawatan, konseling, dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Sentra itu melayani masyarakat yang memerlukan perawatan, konsultasi, atau juga secara umum rehabilitasi […]

  • Partai Golkar Dorong Revisi UU Pilkada Meski MK Putuskan Jadwal Tetap

    Partai Golkar Dorong Revisi UU Pilkada Meski MK Putuskan Jadwal Tetap

    • calendar_month Senin, 11 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa partainya tetap akan mendorong revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan jadwal pelaksanaan Pilkada tetap pada November 2024. Menurut Doli, revisi UU Pilkada tidak hanya terbatas pada jadwal pelaksanaan yang sempat diusulkan untuk dipercepat menjadi September. Baca […]

  • Ribuan Umat Buddha Berbagai Negara Baca Tipitaka di Borobudur, Perdalam Pemahaman Dhamma

    Ribuan Umat Buddha Berbagai Negara Baca Tipitaka di Borobudur, Perdalam Pemahaman Dhamma

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 474
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,BALI-Suasana khidmat menyelimuti Taman Lumbini, kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, saat ribuan umat Buddha memulai rangkaian Indonesia Tipitaka Chanting (ITC) 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sangha Theravada Indonesia (STI) bekerja sama dengan Keluarga Buddhis Theravada Indonesia (KBTI), diikuti para Bhikkhu dari mancanegara, samanera, atthasilani, serta upasaka-upasika yang menjalankan Atthasila. Dalam sambutan pembukaan, Dirjen Bimas Buddha Kemenag Supriyadi […]

  • World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Tujuan UNICEF

    World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Tujuan UNICEF

    • calendar_month Jumat, 3 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Spesialis WASH (Water, Hygiene, and Sanitation) UNICEF Indonesia, Salathiel Nali mengatakan, tema World Water Forum ke-10 ‘Water for Shared Prosperity’ atau ‘Air untuk Kemakmuran Bersama’ sejalan dengan tujuan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Menurut Nali, tujuan UNICEF tercakup dalam beberapa fokus, antara lain kebutuhan anak-anak akan akses air bersih. Pada fokus lain, yaitu kelangkaan air […]

expand_less