Target Penerimaan dan Belanja Negara 2024

Jakarta,Infomsi.org-Presiden Joko Widodo menargetkan penerimaan negara tahun depan bisa mencapai sebesar Rpp2.781,3 triliun. Angka tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp400 miliar.

Sedangkan, belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun.

Menurut Kepala Negara, bahwa dengan posisi target belanja lebih tinggi dari penerimaan, maka defisit anggaran diperkirakan tetap ada sebesar 2,29 persen terhadap PDB atau sebesar Rp522,8 triliun.

Sebelumnya Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 diharapkan benar-benar memiliki desain baru yang inovatif.

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2024 di Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2023 (Istimewa)

Misbakhun mengungkapkan dari pengamatannya selama ini, desain APBN selama kurun waktu 20 tahun itu selalu menyampaikan jawaban klasik atas tantangan dan dinamika yang terjadi selama ini.

“Apakah kita menemukan terobosan baru? Apakah kita menemukan inovasi baru? Apakah kita menemukan desain besar yang baru?” ujar Misbakhun dalam diskusi bertema ‘Mengintip Pidato Presiden Soal RAPBN 2024’ bertempat di Media Center Parlemen RI,Kompleks Parlemen,Senayan Jakarta Selasa (15/8/2023).

Menurut Politisi dari Fraksi Golkar itu, APBN yang disusun selama ini hanya berkutat pada konsolidasi fiskal, kesinambungan fiskal, antisipasi ketidakpastian global, APBN sebagai sebagai shock absorber, antisipatif konsolidatif dan sebagainya, yang menurut Misbakhun hanya kalimat-kalimat klise yang tidak menjawab tantangan zaman.

“Permasalahannya berubah, tantangannya berubah, (tapi) orangnya sama, metodologi yang digunakan sama, ini yang terjadi, kalau kita bicara soal desain APBN,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap RAPBN 2024 yang menjadi nota keuangan terakhir Presiden Joko Widodo di ujung pemerintahannya, diharapkan dapat benar-benar menyuguhkan desain baru yang inovatif, kreatif dan benar-benar memiliki perubahan besar. Untuk memenuhi harapan masyarakat atas RAPBN 2024 tersebut, Misbakhun juga menegaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan pemerintah.

“Pertama pemerintah harus mulai membicarakan, seberapa kuat penerimaan pajak kita. Tax ratio kita dan ada satu yang sangat saya tekankan, yaitu soal cukai minuman pemanis dan cukai kemasan plastik, yang menurut kesepakatan dengan DPR harusnya sudah diberlakukan oleh pemerintah. Namun sampai saat ini belum, karena ini berdampak pada kesehatan,” ujar polistikus Partai Golkar itu.

Diuraikan bahwa pengenaan cukai baru untuk cukai minuman pemanis dan cukai plastik kemasan itu, diyakini Misbakhun dapat menekan dampak yang ditimbulkan seperti menggunungnya sampah plastik yang sudah semakin serius mengganggu lingkungan, juga kasus obesitas pada balita yang dinilai sebagai fenomena baru di masyarakat.

Selain itu, dengan pengenaan cukai baru itu, juga dapat mendongkrak rasio penerimaan pajak negara. “Kalau rasio pajaknya naik, ini harapan kita ada kemandirian. Kedaulatan kita dalam menyusun ekonomi ini bisa benar-benar kita terapkan,” ujarnya.

Mukhammad Misbakhun,Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar dalam sebuah diskusi publik di Media Center DPR RI (Dommy)

Sehingga ketergantungan utang bisa semakin dikurangi. Utang yang semakin kecil menunjukkan kemandirian sebuah bangsa, karena APBN ditopang oleh rakyatnya sendiri dari sistem pembayaran pajak. Ini menurut saya salah satu hal penting,” paparnya

Hal lainnya berkaitan dengan perlindungan sosial, seperti Program Bantuan Sosial (Bansos). Misbakhun berharap bansos tidak lagi menjadi bantalan yang hanya membuat rakyat menjadi terlena, malas bekerja dan menjadi tidak kreatif.

“Bantuan sosial itu tidak boleh kemudian rakyat menjadi sangat tergantung kepada negara, kehilangan kreativitasnya, kemudian kehilangan kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri, keluar dari kemiskinan,” tegasnya.

Seharusnya, pesan Misbakhun, inovasi APBN terkait bansos yaitu tetap sebagai subsidi tetapi harus tepat sasaran.

“Bagaimana kita mempunyai data yang menerima bansos itu tepat sasaran. Jangan sampai bansos itu hanya kepada keluarganya lurah, keluarganya RT yang mendata dan sebagainya,” tutupnya. ** Dommy.