Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Teruskan Arahan Prabowo, Gus Ipul Ajak Dharma Wanita Bersama Wujudkan Kesejahteraan

Teruskan Arahan Prabowo, Gus Ipul Ajak Dharma Wanita Bersama Wujudkan Kesejahteraan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
  • visibility 106
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta msinews.com– Peringati HUT ke-25 Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Hari Ibu ke-96, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak DWP Kementerian Sosial mendukung kinerja Kemensos wujudkan kesejahteraan sosial. Gus Ipul mengungkapkan bahwa sinergi bersama DWP merupakan salah satu langkah mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuat rakyat kecil bisa tersenyum.

“Bersama-sama dengan Ibu dan Bapak sekalian, berbagi tugas dalam rangka melaksanakan tugas dari Presiden. Kami ingin dibantu didukung oleh para ibu sekalian yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan,” kata Gus Ipul pada Peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-25 dan Hari Ibu ke-96 di Kantor Kementerian Sosial RI pada Jum’at (3/1/2024).

Gus Ipul mengajak DWP untuk mengambil peran, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang termasuk dalam kluster 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial). Kluster 12 PAS tersebut terdiri dari anak-anak rentan, difabel, lansia telantar, berpendapatan rendah, korban bencana, mereka yang membutuhkan afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban NAPZA dan HIV/AIDS, masyarakat yang bermasalah sosial, perempuan rentan dan fakir miskin.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Penasihat DWP Kemensos Fatma Saifullah Yusuf juga menyerahkan berbagai macam bantuan kepada 12 penerima manfaat. Ada matras, paket nutrisi, tongkat kruk, kursi roda standard anak dan dewasa, paket pemenuhan hidup layak, alat bantu dengar dan berbagai bantuan lain. Bantuan-bantuan tersebut diberikan untuk 16 orang penerima manfaat dengan total bantuan senilai Rp 36.105.000,-.

Sembari menyerahkan bantuan, Gus Ipul bersama Wamensos Agus Jabo dan pengurus DWP juga menyapa para penerima manfaat yang hadir. Tasyania Septiani (21) adalah salah satu dari 16 penerima manfaat yang mendapatkan bantuan dalam peringatan HUT ke-25 DWP. Gadis yang mengalami disabilitas ini merasa bersyukur dengan perhatian yang diberikan Kemensos dan DWP.

“Saya dapat kursi roda ini dan paket nutrisi. Bersyukur sekali ya,” kata Tasya bahagia.

Usai menyerahkan bantuan, Gus Ipul mengungkapkan pemberian bantuan oleh DWP Kemensos tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemensos. Selain memberikan bantuan, Gus Ipul menambahkan bahwa DWP juga bisa membantu melalui cara lain yaitu membantu masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan.

“Kalau ada informasi tentang mereka yang masuk 12 PAS dan seharusnya mendapat perhatian dari Kemensos atau mendapatkan program dari Kemensos, tapi belum terdata, ada dua jalur yang bisa kita gunakan,” jelas Gus Ipul.

Jalur pertama yang bisa ditempuh ialah jalur formal, yaitu melalui RT, RW dan berjenjang melalui pemerintah daerah hingga sampai ke Kemensos melalui Pusdatin. Cara tersebut harus ditempuh karena pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pendataan penerima manfaat.

Jalur kedua adalah jalur partisipasi. Anggota DWP maupun masyarakat umum bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh di gawai. Melalui fitur usul sanggah, masyarakat bisa mengusulkan atau melaporkan hal-hal yang terkait dengan bantuan sosial.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Kasus CSR BI-OJK, KPK Panggil Anggota DPR Iman Adinugraha Fraksi Demokrat 

    Soal Kasus CSR BI-OJK, KPK Panggil Anggota DPR Iman Adinugraha Fraksi Demokrat 

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 123
    • 0Komentar

    msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Iman Adinugraha untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI-OJK. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan Iman dipanggil, terkait perkara tindak pidana korupsi penyelewangan dana sosial Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluhan Jasa Keuangan (PJK) […]

  • Badan Legislasi Sepakat RUU Khusus Jakarta Dibawa ke Paripurna

    Badan Legislasi Sepakat RUU Khusus Jakarta Dibawa ke Paripurna

    • calendar_month Selasa, 5 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pengambilan keputusan terkait Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU PDKJ). Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, memimpin pengambilan keputusan yang menarik perhatian dengan hasil akhir yang menunjukkan delapan dari sembilan fraksi setuju RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR. Baca juga : AHY Tekankan […]

  • Menko Polkam: Hormati Bendera Merah Putih, Hindari Provokasi Simbol Fiksi One Piece

    Menko Polkam: Hormati Bendera Merah Putih, Hindari Provokasi Simbol Fiksi One Piece

    • calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menyikapi penomena pengibaran bendera simbol fiksi dari cerita manga Jepang, One Piece oleh masyarakat yang menjadi perbincangan di media sosial jelang HUT RI ke-80 pada 17 Agustus 2025. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa tindakan pengibaran bendera simbol […]

  • Kemenkeu Gelar Sertijab, Sri Mulyani Pamit, Purbaya Akui, Amanah Ini Tidak  Ringan

    Kemenkeu Gelar Sertijab, Sri Mulyani Pamit, Purbaya Akui, Amanah Ini Tidak  Ringan

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Kementeeian Keuangan RI menggelar acara serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih 2024-2025 Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto,Senin (8/9/2025). di aula lantai mezzanine, gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Adapun, prosesi sertijab diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya […]

  • Komisi XIII DPR : Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban Fokus Perkuat Peran dan Keberadaan LPSK

    Komisi XIII DPR : Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban Fokus Perkuat Peran dan Keberadaan LPSK

    • calendar_month Sabtu, 3 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 130
    • 0Komentar

    SURABAYA,,MSINEWS.COM-Dalam rangka menyerap aspirasi serta masukan terkait rencana revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu pekan lalu. Adapun, RUU ini bertujuan untuk memperkuat keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar perlindungan terhadap korban maupun saksi dapat lebih […]

  • Airlangga Sebut Kenaikan Tarif PPN Dilanjutkan  Masa Pemerintahan Berikutnya

    Airlangga Sebut Kenaikan Tarif PPN Dilanjutkan Masa Pemerintahan Berikutnya

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan kepastian bahwa kebijakan yang telah ditetapkan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tetap dilanjutkan oleh presiden selanjutnya. Salah satu kebijakan yang akan dipertahankan adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan kenaikan tarif PPN ini telah diberlakukan sejak tahun […]

expand_less