Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Terkait Dugaan Korupsi Kejati Sumsel Geledah Kantor Kelurahan Duku

Terkait Dugaan Korupsi Kejati Sumsel Geledah Kantor Kelurahan Duku

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 14 Agt 2024
  • visibility 79
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Palembang, msinewscom –  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Selatan (Sumsel) Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H
dalam siaran pers menyatakan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel kembali melakukan penggeledahan sehubungan perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batang Hari Sembilan, pada Rabu (14/08).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari, S.H.,M.H. (Foto: Seksi Penkum Kejati Sumsel)

“Berupa sebidang tanah di jalan Walikota Ruslan Palembang berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Palembang No.32/Penpid.Sus-TPK-GLD/2024/PN Plg, pada 12 Agustus 2024 dan surat perintah penggeledahan Kepala Kejati Sumsel nomor : PRINT-1460/L/ 6.5 /Fd.1/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024,” ungkapnya.

Vanny menjelaskan Tim Penyidik ​​​​Bidang Pidana Khusus Kejati Sumsel melakukan penggeledahan terhadap Kantor Kelurahan Duku di Jalan Ramah Kasih, Palembang.

“Dari hasil Pengembangan tersebut dilakukan penyitaan terhadap beberapa data dokumen. Dan surat dianggap perlu dan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batang Hari Sembilan di jalan Walikota Ruslan Palembang,” ungkapnya.

Penggeledahan tempat tersebut, menurut Vanny, berjalan dengan aman dan kondusif. **

Sumber: Kasi Penkum Kejati Sumsel.

Editor : SN/ Biro Sumsel-Babel.

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Panggil Menteri PKP Bahas Percepatan Rumah Bersubsidi

    Prabowo Panggil Menteri PKP Bahas Percepatan Rumah Bersubsidi

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 86
    • 0Komentar

      Msinews.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Kamis sore, 29 Januari 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung lebih […]

  • Ini Empat Poin Pertimbangan Usulan DPR Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

    Ini Empat Poin Pertimbangan Usulan DPR Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

    • calendar_month Jumat, 29 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui Badan Legislatif DPR menyebut ada empat poin alasan di balik usul menjadikan Jakarta sebagai ibu kota Legislatif. Hal ini dikemukakan Anggota Badan Legislatif, Hermanto saat interupsi dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, pada Kamis (28/3/2024). “Kami mengusulkan supaya Jakarta ini diberi nama […]

  • Mendagri Bicara Soal Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta dalam Pembangunan Daerah

    Mendagri Bicara Soal Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta dalam Pembangunan Daerah

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus memperkuat peran sektor swasta dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya pada acara Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (17/9/2025) […]

  • Paduan Suara Sekolah Rakyat Tampil Istimewa di Istana pada Upacara HUT ke-80 RI

    Paduan Suara Sekolah Rakyat Tampil Istimewa di Istana pada Upacara HUT ke-80 RI

    • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 57
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Suasana khidmat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025), semakin berwarna dengan penampilan istimewa Paduan Suara Sekolah Rakyat bersama Gita Bahana Nusantara. Sebanyak 100 siswa-siswi Sekolah Rakyat pilihan dari berbagai daerah diberikan tempat istimewa persis berhadapan langsung dengan kursi Presiden Prabowo Subianto. Mengenakan seragam Merah […]

  • Vonis Korupsi BTS 4G, Johnny G Plate 15, Anang Latif 18 tahun

    Vonis Korupsi BTS 4G, Johnny G Plate 15, Anang Latif 18 tahun

    • calendar_month Kamis, 26 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Vonis Kasus Korupsi BTS 4G, Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat memvonis Johnny G Plate dan Anang Latif. Keduanya mendekam dipenjara mulai dari 15 tahun dan 18 tahun. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah memutuskan vonis terhadap dua tersangka dalam kasus korupsi BTS 4G. Johnny G Plate […]

  • Komisi XI Sentil Pemerintah soal Pemberian PMN terhadap BUMN dan Bank Tanah Bermasalah

    Komisi XI Sentil Pemerintah soal Pemberian PMN terhadap BUMN dan Bank Tanah Bermasalah

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy mengkritisi standar yang digunakan oleh Kemenkeu dalam menentukan pemberian PMN. Dia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana publik untuk BUMN, agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan. “Saya belum mendapatkan indikasi atau standar apa yang dipakai Kemenkeu dalam memberikan PMN. Ini penting agar kita dapat pemahaman utuh terkait uang […]

expand_less