Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Sumbar Rancang Pertumbuhan Ekonomi yang Terukur dan Inklusif

Padang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Sumatera Barat (Sumbar) merancang pertumbuhan ekonomi yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Perencanaan tersebut penting untuk mengoptimalkan potensi daerah dan memanfaatkan bonus demografi sebagai modal untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Bima saat memberikan paparan dalam kegiatan Asistensi Pertumbuhan Ekonomi bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Senin (2/11/2026).

Bima menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas penugasan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengunjungi berbagai daerah untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih cermat dan berbasis data.

Menurutnya, Indonesia memiliki cita-cita besar untuk menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada 2045. Namun, cita-cita tersebut tidak cukup hanya dirumuskan sebagai visi, tetapi juga harus diterjemahkan ke dalam strategi dan langkah nyata. Karena itu, kepala daerah memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.

“Masa depan itu mudah dimimpikan, tapi susah untuk direncanakan dan sangat tidak mudah untuk dilakukan. Jadi bagi para pemimpin, bukan hanya bisa memiliki mimpi atau vision, tapi strategi dan orkestrasi itu penting,” ujarnya.

Bima menekankan bahwa bonus demografi merupakan peluang besar yang perlu dimanfaatkan melalui perencanaan pembangunan yang tepat. Dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif, Pemda perlu memastikan kebijakan pembangunan mampu membuka peluang kerja, meningkatkan produktivitas, serta menjawab kebutuhan generasi muda.

Ia juga menekankan bahwa arah pembangunan perlu sejalan dengan Asta Cita, yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan manfaatnya merata hingga lapisan masyarakat bawah, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.

Hal ini selaras dengan meningkatnya minat generasi muda terhadap pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs. Karena itu, dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perlu memperhatikan perkembangan pasar kerja dan peluang ekonomi masa depan.

Lebih lanjut, Bima mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh belanja pemerintah. Ada sejumlah faktor lain yang perlu diperhatikan, seperti investasi, konsumsi, produksi, dan ekspor. Oleh karena itu, Pemda perlu memahami struktur ekonomi daerah agar kebijakan yang disusun dapat mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan.

“Government spending ini hanya salah satu saja variabel dalam pertumbuhan ekonomi. Ada investasi, ada konsumsi, ada produksi, ada ekspor, dan lain-lain,” jelasnya.

Bima mencontohkan bahwa pengembangan hilirisasi dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah produksi daerah. Komoditas yang semula dipasarkan sebagai bahan mentah dapat diolah lebih lanjut sehingga membuka peluang ekonomi yang lebih besar, termasuk melalui peningkatan ekspor dan kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Di akhir paparannya, Bima mengajak kepala daerah untuk merefleksikan keseriusan dalam merancang masa depan, ketepatan dalam menyusun strategi, serta kedalaman perencanaan pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengingatkan agar keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Angka mampu menjelaskan apa yang berubah tapi tidak selalu mampu menjelaskan bagaimana perubahan itu dirasakan,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya.**