Tindak Lanjuti Arahan Wapres, BNPB Segera Perkuat Koordinasi Terpadu Lintas K/L dan Daerah untuk Penanganan Karhutla

BANJARBARU,MSINEWS.COM- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat menindaklanjuti arahan strategis Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). BNPB segera memperkuat langkah operasi darurat melalui koordinasi terpadu bersama lintas kementerian/lembaga di tingkat pusat hingga pemerintah daerah demi mengoptimalkan pemadaman dan penanganan dampak karhutla di seluruh wilayah terdampak, khususnya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Wapres Gibran Rakabuming kepada Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., saat meninjau Posko Penanganan Darurat Karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Kamis (10/9).

Dalam peninjauan tersebut, Wapres memberikan perhatian khusus pada perlindungan kelompok rentan, keselamatan anak sekolah, serta optimalisasi teknologi penanganan bencana. Wapres meminta BNPB memberikan atensi penuh pada penanganan darurat karhutla khususnya bagi kelompok rentan yang terdampak paparan asap, serta menginstruksikan agar kawasan di sekitar sekolah dijadikan prioritas utama pemadaman.

“Kami meminta Bapak Kepala BNPB agar memberikan atensi penuh penanganan darurat karhutla, khususnya kelompok rentan yang terdampak asap karhutla,” jelas Wapres Gibran.

Di samping itu, rencana pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah diimbau agar dikoordinasikan secara matang bersama pihak keluarga murid. Secara khusus, Wapres juga menekankan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) agar terus dimaksimalkan, di mana sekecil apa pun peluang pertumbuhan awan potensial yang terdeteksi harus segera disemai tanpa menunda. Arahan OMC ini sejalan dan memperkuat instruksi Presiden RI sebelumnya guna merekayasa cuaca secara presisi sebelum kondisi kekeringan dan kepekatan asap memburuk.

“Untuk daerah yang dekat dengan sekolah, tolong menjadi prioritas pemadaman,” kata Wapres Gibran.

“Untuk wilayah Kalsel, saya memberikan instruksi agar sebelum membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat dikoordinasikan dengan pihak keluarga,” imbuhnya.

Kondisi darurat karhutla yang membutuhkan tindakan cepat selaras arahan Wapres tersebut tecermin dari data penanganan di lapangan, salah satunya di Provinsi Kalimantan Barat per 8 September 2026. Kepekatan kabut asap dan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) PM 2,5 yang berada pada level Berbahaya serta jarak pandang di bawah 1 km telah menyebabkan 1.337 kasus ISPA di 14 kabupaten/kota, serta memaksa perpanjangan pembelajaran dari rumah (BDR) bagi anak sekolah pada 7–11 September 2026.

Menjawab situasi tersebut, BNPB memperkuat seluruh pilar operasi penanganan darurat. Di jalur darat, kekuatan masif sebanyak 15.091 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, DLHK, perusahaan, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA), semua dikerahkan untuk melakukan penetrasi, pembasahan gambut hingga lapisan dalam, pendinginan, serta penyisiran titik asap pada 31 titik api (firespot) prioritas.

Upaya pemadaman darat ini didukung berbagai armada dan peralatan, mulai dari ratusan rol selang penyalur air, mesin pompa mini dan medium, _waterax_, hingga penyiapan tandon air dan embung buatan di lokasi yang minim sumber air. Dari total luas lahan terbakar kurang lebih mencapai 691,74 hektare pada hari tersebut, tim gabungan darat telah berhasil memadamkan kurang lebih 155,96 hektare di berbagai kawasan prioritas seperti Kubu Raya, Mempawah, Ketapang, Singkawang, dan wilayah lainnya.

Sementara itu pada operasi udara, BNPB menyiagakan 2 helikopter patroli dan 9 helikopter water bombing (termasuk unit Super Puma, Sikorsky Black Hawk, dan Mi-17). Meskipun jarak pandang (visibility) yang sangat rendah sempat memicu penundaan penerbangan di Supadio Base, operasi pemadaman udara tetap berhasil dieksekusi di Ketapang Base dengan helikopter Sikorsky EH-60A dan Mi-17-IV yang menjatuhkan 520.000 liter air dengan capaian 84 kali penyiraman di wilayah Desa Sungai Pelang, Negeri Baru dan Sungai Besar.

Sejalan dengan arahan Wapres dan Presiden terkait OMC, operasi rekayasa cuaca dipacu secara agresif menggunakan 3 unit pesawat (1 Cassa NC-2121 TNI AU dan 2 Cessna Grand Caravan) yang menyemai bahan NaCl pada setiap potensi pertumbuhan awan di wilayah Sanggau, Sekadau, Sintang, Kubu Raya, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara, hingga berhasil memicu hujan berintensitas sedang hingga tinggi di sejumlah daerah terdampak.

“Kami sudah punya posko OMC dan setiap hari berkoordinasi dengan BMKG. Sejalan dengan arahan bapak Presiden dan Wakil Presiden, sekecil apapun ada peluang pertumbuhan awan maka laksanakan OMC, termasuk di daerah di sekitar Kalimantan dan Sumatra tidak ada karhutlanya untuk membasahi lahan agar api tidak meluas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan komitmen penuh BNPB untuk terus memobilisasi seluruh sumber daya darurat, melengkapi APD serta sarana prasarana personel darat, dan menyelaraskan langkah operasional di lapangan.

Sinergi terpadu lintas kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan terus diperketat agar penanganan dampak karhutla berjalan terukur, responsif, serta mengedepankan perlindungan keselamatan masyarakat dan kelompok rentan.**