MSINEWS.COM, Jakarta-Pemerintah harus melindungi dan mendukung secara nyata bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat menjalankan kebijakan penghapusan kuota impor. Demikian kata Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini.
“Negara wajib hadir melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan berdaulat. Dibutuhkan pengawasan ketat dan keberpihakan nyata agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional,” kata Novita di Jakarta, Jumat,11 April 2025.
Dia menilai bahwa kebijakan penghapusan kuota impor akan berdampak negatif dan melemahkan UMKM jika diterapkan tanpa pengawasan.
Menurutnya, “tsunami” produk impor berisiko memicu persaingan tidak sehat, mematikan industri lokal, dan menciptakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih masif.
Oleh karena itu, Novita mengatakan, bahwa pemerintah perlu menetapkan langkah-langkah tegas untuk melindungi para pelaku UMKM, misalnya dengan memberikan subsidi dan insentif kepada UMKM agar tetap kompetitif, mendorong kampanye nasional untuk mempromosikan produk lokal.
Selain itu, pemerintah juga bisa menyediakan pelatihan digital dan pemasaran sebagai program advokasi UMKM, menetapkan standar mutu impor untuk menyaring barang berkualitas rendah, hingga menyusun regulasi jelas atas jenis produk yang boleh diimpor, khususnya bahan pokok atau baku yang belum diproduksi dalam negeri.
Lanjut Novita Hardini bahwa saat ini Industri dalam negeri, terutama yang masih dalam tahap awal akan kesulitan bertahan dan gagal tumbuh akibat tekanan pasar.
Karenanya, apabila UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional menghadapi risiko terbesar, menurut dia, mereka bisa kehilangan pangsa pasar apabila tidak didukung oleh pemerintah.
Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta jajara/n dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.
“Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (8/4).
Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.
Tim red/domi.
