Pemerintah Diharapkan Permudah Regulasi Permodalan untuk UMKM
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Kamis, 14 Mar 2024
- visibility 8
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,msinews.com-Pemerintah diharapkan mempermudah akses untuk memperoleh modal kepada UMKM melalui regulasi yang ajek. Tanpa upaya ini, baginya, UMKM akan kesulitan bertahan di tengah gempuran persaingan usaha terutama impor yang semakin sengit. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Nuroji.
Ia mengatakan, berdasarkan informasi terbaru dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan lebih dari 60 persen UMKM di Indonesia kesulitan mendapatkan pinjaman modal. Padahal, UMKM berkontribusi sebanyak 61,9 persen terhadap perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja paling besar dibandingkan sektor pariwisata lainnya.
“Ada puluhan juta UMKM di Indonesia. UMKM di tiap kota ataupun Kabupaten banyak hidup dari kemampuan mereka sendiri. Seharusnya negara melalui Kementerian harus bisa punya peran lebih di sini melalui segi regulasi terutama terkait permodalan,” kata Nuroji dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
“Seharusnya negara melalui Kementerian harus bisa punya peran lebih di sini melalui segi regulasi terutama terkait permodalan,”
Untuk itu, dia meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mempertegas kategorisasi UMKM dalam regulasi tersebut. Hal ini menjadi krusial agar UMKM yang memiliki potensi besar namun memiliki modal yang sedikit bisa memperoleh prioritas untuk mendapatkan pendanaan.
Untuk diketahui bahwa saat ini ada sekitar 10 juta UMKM di Indonesia yang eksis dan teregistrasi dalam sistem OSS. Namun, 47,5 persen memilih tidak melakukan ekspansi bisnis akibat kekurangan modal. Sebab itu, Nuroji menegaskan perlu adanya langkah preventif melalui regulasi yang ajek.
“Kita temui belum sinkronnya regulasi perizinan dan akses modal untuk UMKM. Sementara, industri skala besar malah mendapat dukungan modal lebih mudah. Maka dari itu, pemerintah perlu mengakomodir (UMKM) melalui regulasi yang jelas dan mendukung,” tutupnya. ** Dom.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar