Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Gajih Pekerja China Pabrik Nikel Capai Rp.54 juta, Faisal Sebut Tak Ada Pajak ke RI

Gajih Pekerja China Pabrik Nikel Capai Rp.54 juta, Faisal Sebut Tak Ada Pajak ke RI

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
  • visibility 99
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri membeberkan besaran gaji pekerja asing khususnya China di pabrik smelter milik China yang berdiri di Indonesia.

Faisal mengatakan bahwa besaran gaji antara tenaga kerja asing (TKA) dengan tenaga kerja Indonesia jauh berbeda. Dia mengatakan besaran gaji tenaga kerja China jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja dalam negeri.

“Banyak tenaga kerja China di smelter. Salah satu perusahaan smelter China membayar gaji antara Rp 17 juta hingga Rp 54 juta. Sedangkan rata-rata pekerja Indonesia hanya digaji jauh lebih rendah atau di kisaran upah minimum,” kata Faisal dalam keterangannya, dikutip CNBCI, Rabu 23/8/2023.

Lebih lanjut Faisal mengatakan bahwa kebanyakan dari pekerja China itu menggunakan visa kunjungan, bukan visa pekerja. Sehingga, para tenaga kerja asal China tidak perlu membayar pajak penghasilan yang seharusnya disetorkan ke pemerintahan Indonesia.

“Dengan memegang status visa kunjungan, sangat boleh jadi pekerja-pekerja China tidak membayar pajak penghasilan ke Republik Indonesia,” tambahnya.

Terlebih, Faisal membeberkan bahwa para tenaga kerja China banyak diantaranya bukan tenaga ahli seperti juru masak, satpam, supir, dan teaga statistik.

“Akibatnya muncul kerugian negara dalam bentuk iuran tenaga kerja sebesar US$ 100 per pekerja per bulan,” kata Faisal menurut hitungannya bila pekerja China tidak membayar pajak penghasilan ke dalam negeri,” ujarnya

Dengan begitu, perusahaan smelter China yang ada di Indonesia hanya membayar pajak bumi dan bangunan, itupun nilainya kecil. Sehingga, dia menilai bahwa sebagian besar nilai tambah yang seharusnya dimiliki Indonesia justru dinikmati oleh perusahaan China.

“Jadi nyata-nyata sebagian besar nilai tambah dinikmati perusahaan China,” tandasnya.

Dilangsir dari halaman CNBC Indonesia.com, Jokowi menyebut bahwa hilirisasi nikel justru telah membawa keuntungan bagi Indonesia. Mantan wali kota Solo ini lalu mempertanyakan hitung-hitungan dari Faisal Basri.

“Ngitungnya gimana? Kalau hitungan saya berikan contoh nikel, saat diekspor mentahan, bahan mentah setahun kira-kira hanya Rp 17 triliun, setelah masuk ke industri downstreaming, ke hilirisasi menjadi Rp 510 triliun,” kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta.

Menurut Presiden dengan meningkatnya nilai ekspor nikel hasil hilirisasi, maka penerimaan negara dari pajak akan lebih besar.

“Bayangkan saja kita negara itu hanya mengambil pajak, mengambil pajak dari Rp.17 triliun sama mengambil pajak dari Rp.510 triliun lebih gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPH badan, PPH karyawan, PPH perusahaan, royalti bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak semuanya ada di situ. coba dihitung saja dari Rp.17 triliun sama Rp.510 triliun gede mana?,” kata Jokowi. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPR RI, Puan Maharani Dorong Peningkatan Sister City RI-RRT

    Ketua DPR RI, Puan Maharani Dorong Peningkatan Sister City RI-RRT

    • calendar_month Senin, 3 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 69
    • 0Komentar

    Tiongkok,msinews.com– Ketua DPR RI Puan Maharani meluangkan waktu ditengah kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok (RRC). Ia bertemu daerah sekaligus pimpinan partai di Provinsi Sichuan, Wang Xiaohui. Pertemuan dilakukan dalam upaya peningkatan kerja sama antara Tiongkok dengan Indonesia. Adapun, pertemuan Puan dengan Wang Xiaohui yang juga merupakan Chairman of the Standing Committee of Sichuan Provincial […]

  • Mendagri: Pelaksanaan Retret Mampu Bangun Ikatan Emosional Antar-Kepala Daerah

    Mendagri: Pelaksanaan Retret Mampu Bangun Ikatan Emosional Antar-Kepala Daerah

    • calendar_month Senin, 24 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 69
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, pelaksanaan Retret di Magelang telah mampu membangun ikatan emosional (chemistry) antarkepala daerah. Pasalnya, dalam suatu sesi, kepala daerah berkumpul dalam kelompok untuk menerima materi sekaligus saling mengenal satu sama lain. Hal ini pula yang terjadi pada sesi diskusi antarkepala daerah di Wilayah Papua dan Maluku. Dalam […]

  • Tamanuri Usulankan Penambahan Jalan di Desa-desa Transmigrasi, ‘Jagan Dibedakan’

    Tamanuri Usulankan Penambahan Jalan di Desa-desa Transmigrasi, ‘Jagan Dibedakan’

    • calendar_month Kamis, 14 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Anggota Komisi V DPR RI , Tamanuri menyampaikan usulan penting untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa-desa transmigrasi yang masih tertinggal di wilayah Provinsi Lampung. Ia mengatakan, fokus utama dari usulan tersebut untuk penambahan pembangunan jalan di beberapa titik penting di desa-desa yang masih terisolir di Dapilnya. Baca juga : Pemerintah Diminta Buka […]

  • Kritik Bonyamin Terhadap UU KPK, Pasal 65 Ancaman 5 tahun

    Kritik Bonyamin Terhadap UU KPK, Pasal 65 Ancaman 5 tahun

    • calendar_month Minggu, 8 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin, mengeluarkan kritik tajam terhadap Pasal 36 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Kritik Bonyamin ini berkaitan dengan ketentuan yang melarang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalin hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang sedang berperkara. Kritik terhadap ketentuan ini semakin intens setelah beberapa kebijakan […]

  • Melvia, Pendamping PKH Yang Setia Mengabdi Di Tengah Musibah Pesisir Selatan

    Melvia, Pendamping PKH Yang Setia Mengabdi Di Tengah Musibah Pesisir Selatan

    • calendar_month Jumat, 15 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Pesisir Selatan,msinews.com– Banjir beserta lumpur melanda rumah Melvia Viawitri, pendamping PKH Kecamatan Batang Kapas, Pesisir Selatan pada Kamis 7 Maret 2024 Waktu menunjukkan pukul 23.00 saat air mulai menggenangi rumahnya. Kejadian tersebut merusak nyaris seluruh perabotan di rumahnya. Melvia bersama suaminya segera mengungsikan kedua anak mereka yang masih balita dan kedua orang tua yang masih […]

  • Luhut Minta Purbaya Anggaran Program MBG Jangan Dipotong

    Luhut Minta Purbaya Anggaran Program MBG Jangan Dipotong

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Msinews.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin membaik. Dengan perkembangan ini, ia menegaskan tidak ada kebutuhan bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa untuk menarik kembali dana program tersebut. “Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan […]

expand_less