Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Kemenkes Diminta Pastikan Alat Antropometri Terdistribusi ke Seluruh Posyandu

Kemenkes Diminta Pastikan Alat Antropometri Terdistribusi ke Seluruh Posyandu

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 17 Mei 2024
  • visibility 207
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Komisi IX DPR RI menyampaikan kesimpulan dari Rapat Kerja Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dengan agenda pembahasan mengenai pelaksanaan program penurunan stunting.

Adapun, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan alat antropometri didistribusikan mencapai ke seluruh posyandu di Tanah Air.

“Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan memastikan alat antropometri terdistribusi ke seluruh posyandu dan ultrasonografi terdistribusi ke seluruh puskesmas,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Untuk diketahui, sebelumnya Menkes Budi menyampaikan bahwa pendistribusian alat antropometri yang berfungsi mengukur berat badan, panjang, dan tinggi badan serta lingkar lengan atas dan kepala anak di seluruh posyandu dan fasilitas kesehatan (faskes) di Tanah Air mencapai 99 persen.

Baru sekitar 50–60 persen petugas pengukuran antropometri yang benar-benar mampu mengukur secara tepat, sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kemenkes.

Kesimpulan lainnya yakni disebutkan bahwa Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan agar terus meningkatkan jumlah SDM kesehatan yang kompeten. Hal itu untuk melakukan pengukuran antropometri sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam rapat tersebut, Menkes Budi mengatakan pihaknya tengah mengoptimalkan akurasi data stunting di Tanah Air dari seluruh daerah melalui pelatihan sumber daya manusia (SDM) petugas pengukuran antropometri, seperti bidan dan kader posyandu.

Menurut Budi, pengukuran antropometri oleh petugas pengukur yang berfungsi untuk mendeteksi stunting pada anak melalui pengukuran berat badan, panjang, dan tinggi badan serta lingkar lengan atas dan kepala bernilai penting agar anak-anak yang mengalami stunting mendapatkan penanganan yang tepat.

Sejauh ini, kata Budi, baru sekitar 50–60 persen petugas pengukuran antropometri yang benar-benar mampu mengukur secara tepat, sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kemenkes. ** Timred.

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketum TP PKK Jalin MoU dengan Kemenkes Berikut Ulasannya

    Ketum TP PKK Jalin MoU dengan Kemenkes Berikut Ulasannya

    • calendar_month Rabu, 13 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekali gus Ketua Umum Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). MoU tersebut difokuskan pada aspek penguatan kesehatan masyarakat melalui Gerakan PKK dan sinergisitas Posyandu. Penandatanganan tersebut berlangsung di sela […]

  • Benarkah Mundurnya Kepala Otoritas IKN Dapat Menurunkan Kepercayaan Investor?

    Benarkah Mundurnya Kepala Otoritas IKN Dapat Menurunkan Kepercayaan Investor?

    • calendar_month Jumat, 7 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Publik menduga, perencanaan pembangunan IKN masih menimbulkan persoalan. Apalagi dengan adanya kemunduran Ketua dan Wakil Ketua Badan Otorita IKN akan memperkuat dugaan publik bahwa perencanaan IKN masih bermasalah. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Menurutnya, kemunduran dua tokoh tersebut akan berpotensi pada menurunnya kepercayaan para investor yang menjadi […]

  • Kemendagri Gelar Upacara Hardiknas, Dukung Pendidikan Bermutu untuk Semua

    Kemendagri Gelar Upacara Hardiknas, Dukung Pendidikan Bermutu untuk Semua

    • calendar_month Jumat, 2 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (2/5/2025). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin langsung kegiatan yang diikuti oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pada kesempatan […]

  • Komisi VI : Harus ada Solusi Atasi Pertambangan Timah Ilegal

    Komisi VI : Harus ada Solusi Atasi Pertambangan Timah Ilegal

    • calendar_month Jumat, 28 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Bangka,msinews.com-Komisi VI DPR RI melalului Panitia Kerja (Panja) mengingatkan masalah dilemah pertambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP ,Aria Bima mengatakan, pihaknya sedang bekerja harus segera menemukan solusi mengatasi dilema pertambangan timah ilegal. Adapun,salah satunya salah satunya yang terjadi di Bangka Belitung. Solusi ini tentu untuk […]

  • Nah Ramai Sebut Penetapan Tersangka Panji Gumilang Bentuk Kriminalisasi. ‘Baca Apa Alasannya?

    Nah Ramai Sebut Penetapan Tersangka Panji Gumilang Bentuk Kriminalisasi. ‘Baca Apa Alasannya?

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–Penetapan Panji Gumilang atas dugaan penistaan agama lantas mendapatkan pembelaan dan respons yang mengerucut dari sejumlah organisasi Hingga Kuasa yang menyebut kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Hal tersebut disampaikan mulai dari Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI Ketua PBHI Julius Ibrani, menilai penetapan pimpinan Pondok Pesantren Al_Zaytun  Panji Gumilang (PG) sebagai tersangka penistaan […]

  • Program MBG di Karimun Kepulauan Riau Libatkan Ratusan Relawan

    Program MBG di Karimun Kepulauan Riau Libatkan Ratusan Relawan

    • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 181
    • 0Komentar

    msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 733 relawan sudah terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.   Mereka tersebar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi maupun menunggu peresmian.   “Rata-rata setiap SPPG menyerap sekitar 40 relawan. Walaupun disebut relawan, mereka juga menerima insentif atau gaji […]

expand_less