Mantan Ketua MK: KPU dan Bawaslu Tidak Boleh Tunduk pada Tekanan DPR
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Sabtu, 24 Feb 2024
- visibility 24
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, MSINews.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, angkat bicara terkait rencana hak angket DPR yang akan diajukan berkaitan dengan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Dalam pernyataannya pada Sabtu (24/2/2024), Jimly menyoroti perlunya independensi lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dari tekanan politik.
Baca juga : Berduka, KPU Lamsel Kehilangan Salah Satu Ketua KPPS di Desa Agom
“KPU, Bawaslu, dan DKPP harus menyadari kedudukan mereka sebagai cabang kekuasaan keempat di luar eksekutif, legislatif, dan kehakiman,” ujar Jimly.
Mantan ketua MK, Jimly menjelaskan bahwa presiden, wakil presiden, dan anggota DPR adalah peserta dalam pemilu, sementara kehakiman memiliki peran penting dalam mengadili proses dan hasil pemilu.
Oleh karena itu, menurutnya, KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki otoritas mereka sendiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh anggota DPR atau kandidat presiden/wakil presiden.
Lebih lanjut, Jimly menegaskan hasil dari hak angket DPR tidak boleh mengganggu tahapan pemilu, kecuali ada keputusan resmi dari Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-TUN), atau Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.
“Hasil dari hak angket DPR tidak boleh mempengaruhi keputusan KPU tentang teknis pelaksanaan tahapan pemilu dan hasilnya, kecuali atas perintah dari Bawaslu, PT-TUN, atau Mahkamah Konstitusi dengan keputusan yang final dan mengikat,” tambahnya.
Jimly menekankan pentingnya menjaga integritas dan independensi lembaga-lembaga penyelenggara pemilu guna memastikan proses demokratis yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar