Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Komisi II DPR RI Lobi Pemerintah, Soal 2 Juta Honorer PHK

Komisi II DPR RI Lobi Pemerintah, Soal 2 Juta Honorer PHK

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 26 Agt 2023
  • visibility 230
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DPR RI Praksi PPP Syamsurizal saat dikonfirmasi soal Honorer yang akan di PHK

DPR RI Praksi PPP Syamsurizal

Jakarta, Wakil ketua komisi II DPR RI Fraksi PPP Syamsurizal mengatakan akan mencari jalan keluar, 2 juta tenaga honorer masih ada 2024 bisa jadi pegawai PPPK.

“Hingga saat ini DPR telah meminta pemerintah agar para tenaga honorer tetap dipertahankan dan dialihkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ( PPPK),” kata Syamsurizal dalam keterangan tertulis, Sabtu 26/8/2023.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani pada 31 Mei 2022.

Surat itu menjelaskan tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) di kementerian/lembaga pusat maupun daerah.

Politisi Dapil Riau I itu mengatakan dirinya tengah melobi pemerintah untuk memastikan keberadaan mereka sehingga mendapatkan tarap hidup ekonomi yang lebih baik.

Komisi II DPR RI Syamsurizal Lobi Pemerintah, Soal 2 Juta Honorer PHK

“Alhamdulillah, Menkeu telah menyetujui anggaran untuk gaji tenaga honorer tersedia hingga 2024,” ujarnya.

Syamsurizal mengungkapkan, data tenaga honorer 640 ribu, namun saat didata jumlahnya membengkak hingga 2 juta orang. Sebagian besar kata dia tenaga guru dan tenaga kesehatan, telah mengabdi diberbagai daerah dan telah membantu program-program pelayanan pemerintah.

Wakil ketua komisi II DPR menjelaskan DPR saat ini sedang membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aturan peralihan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.

Pertama, ada yang akan dimasukkan sebagai PPPK full time atau sepenuh waktu dan juga gaji dan tunjangan penuh seperti PNS
.
Kedua, tenaga honorer yang hanya bekerja pada jam-jam tertentu petugas sekolah atau kantor nantinya akan dimasukkan PPPK part time atau paruh waktu. Jadi usai apa yang dikerjakan selesai, bisa bekerja di tempat lain.

Syamsurizal mengatakan para tenaga honorer telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Oleh sebab itu, keberadaannya harus diselamatkan dan ditingkatkan kesejahteraannya.

“Masa sidang tahun ini akan selesai dan segera diprioritaskan untuk pengesahan UU ASN yang baru,” tutupnya.

Untuk diketahui sebanyak 2 juta honorer terancam tak diperpanjang menyusul keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang resmi menghapus tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023.(ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menkeu dan DPR RI Tak Setuju PMN 10 T untuk PLN, Apa Cerita?

    Menkeu dan DPR RI Tak Setuju PMN 10 T untuk PLN, Apa Cerita?

    • calendar_month Senin, 2 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 221
    • 0Komentar

        Jakarta, MSINews – Menkeu Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk tidak merestui pemberian PMN senilai Rp10 triliun untuk PT PLN (Persero) pada tahun ini. Keputusan ini diambil setelah berbagai pertimbangan yang matang. Sri Mulyani, mengungkapkan penolakan ini didasarkan pada situasi ekonomi yang sedang berjalan. Ia juga tidak merestui suntikan PNM […]

  • Tak Sekadar Kejar IPK, Wamenaker Minta Para Mahasiswa Bangun Kompetisi

    Tak Sekadar Kejar IPK, Wamenaker Minta Para Mahasiswa Bangun Kompetisi

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 134
    • 0Komentar

    MAGELANG— Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor meminta mahasiswa tidak hanya mengejar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan ijazah, tetapi juga membangun kompetensi dan pengalaman nyata agar siap bersaing di dunia kerja maupun menciptakan lapangan kerja. Pesan itu disampaikan Afriansyah saat membuka Untidar Job Fair 4.0 & Disnaker Goes to Campus 2026 bertema _Bridging Talents, Building […]

  • KJRI Dubai Fasilitasi Pemulangan Jenazah Siti Saadah binti Rahmat Toha, PMI Asal Cianjur

    KJRI Dubai Fasilitasi Pemulangan Jenazah Siti Saadah binti Rahmat Toha, PMI Asal Cianjur

    • calendar_month Sabtu, 6 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Dubai, Uni Emirat Arab,msinews.com-Pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal RI di Dubai bekerjasama dengan Persatuan Emirat Arab tengah memproses pemulangan jenazah seorang Pekerja Migran Indonesia Siti Saadah binti Rahmat Toha, asal Cianjur, Jawa Barat . Adapun, Siti meninggal dunia di Rumah Sakit Al Kuwaiti di Sharjah (29/3/2024). ”Menurut info dari rumah sakit, Almarhumah meninggal karena serangan […]

  • Pemerintah Diminta Kaji Ulang Wacana Kewarganegaraan Ganda

    Pemerintah Diminta Kaji Ulang Wacana Kewarganegaraan Ganda

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 244
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintah diminta kaji ulang soal Kewarganeraan ganda bagi diaspora. Pasalnya, wacana ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006. Demikian ditegaskan oleh Anggota Komisi I DPR Fadli Zon. Menurut Fadli Zon, pada pasal 6 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa seseorang yang berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih […]

  • Ketua MAKI Soroti Absennya Ketua KPK

    Boyamin Tanggapi Putusan Praperadilan Firli Bahuri VS Polda Metro Jaya

    • calendar_month Rabu, 20 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menanggapi terkait putusan Praperadilan Firli Bahuri lawan Polda Metro Jaya. “Saya mengapresiasi dan menghormati putusan tersebut. Keputusan ini sesuai dengan rasa keadilan, dan permasalahan seharusnya dituntaskan di sidang pokok perkara,” kata Boyamin pada MSINews, Selasa 19/12/2023. Baca juga : Polda Metro Jaya Optimis Menang […]

  • Urgensi Matra Siber dan Rapuhnya Insfrastruktur Keamanan Siber

    Urgensi Matra Siber dan Rapuhnya Insfrastruktur Keamanan Siber

    • calendar_month Sabtu, 14 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Oleh : Bambang Soesatyo ERA digitalisasi yang perkembangannya demikian pesat menumbuhkan desakan kepada negara untuk sungguh-sungguh peduli pada aspek keamanan siber (cyber security). Aspek keamanan siber sudah menjadi pilar yang fundamental. Ketika Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah memrogramkan penguatan satuan siber, infrastruktur keamanan siber di dalam negeri pun harus dibuat tangguh untuk mendukung dan memperkuat aspek […]

expand_less